Undang-Undang


Undang-Undang

Undang-undang yang dimaksudkan sebagai sumber hukum formil HAN
adalah Undang-undang dalam arti materiil atau UU dalam arti yang luas. Buys
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan UU dalam arti materiil adalah setiap
keputusan pemerintah yang berdasarkan materinya mengikat langsung setiap
penduduk pada suatu daerah. Dengan demikian yang dimaksud dengan UU
dalam arti materiil adalah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat
yang tinggi sampai tingkat yang rendah yang isinya mengikat setiap penduduk.
Di Indonesia yang dimaksudkan dengan UU dalam arti materiil atau UU dalam
arti yang luas meliputi semua peraturan perundang-undangan yang tertuang
dalam TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 sebagaimana telah disempurnakan dengan
TAP MPR No.II Tahun 2000 mengenai Sumber Hukum dan Tata Urutan
Peraturan Perundang-Undangan, yaitu :
1. UUD 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. UU;
4. Peraturan Pemerintah pengganti UU (Perpu);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presidan;
7. Peraturan Daerah;
8. Dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.
Mengenai perundang-undangan ini, pemerintah mengeluarkan UU No.10 Tahun
2004 yang mengatur tentang tata urutan perundang-undangan di Indonesia.
Adapun yang dimaksudkan dengan UU dalam arti sempit atau UU dalam
arti fomil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan UU disebabkan
oleh cara terjadinya, jadi dilihat dari segi bentuk. Di Indonesia yang dimaksudkan
dengan UU dalam arti formil adalah semua keputusan pemerintah yang
ditetapkan oleh presiden dengan persetujuan wakil-wakil rakyat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: