UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 23
ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Amendemen Keempat,
Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) diajukan oleh Presiden setiap
tahun untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan
Daerah;
b. bahwa Rancangan APBN sebagai wujud dari pengelolaan
keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan
Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat;
c. bahwa Rancangan APBN Tahun Anggaran 2012 disusun
sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan
negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan
negara dalam rangka mendukung terwujudnya
perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
d. bahwa penyusunan Rancangan APBN Tahun Anggaran
2012 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah tahun
2012 dan memperhatikan aspirasi masyarakat, dalam
rangka mewujudkan Indonesia yang aman dan damai,
adil dan demokratis, serta meningkatkan kesejahteraan
rakyat;

e. bahwa . . .

– 2 –

e. bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN
Tahun Anggaran 2012 antara Dewan Perwakilan Rakyat
bersama Pemerintah telah memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana tertuang dalam
Surat Keputusan DPD Nomor 05/DPD RI/I/2011-2012
tanggal 6 Oktober 2011;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan
huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2012.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amendemen
Keempat;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4746);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4893);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
5. Undang-Undang . . .

– 3 –

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea
Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3313);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4152);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat
Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4236);

12. Undang-Undang . . .

– 4 –

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4297);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
19. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
20. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

21. Undang-Undang . . .

– 5 –

21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);
22. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat
Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
23. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4884);
24. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4962);
25. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043);
26. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
27. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234).
Dengan . . .

– 6 –

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang
selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.
2. Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan
negara yang berasal dari penerimaan perpajakan,
penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah
dari dalam negeri dan luar negeri.
3. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara
yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak
perdagangan internasional.
4. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara
yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan
nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang
mewah, pajak bumi dan bangunan, cukai, dan pajak
lainnya.
5. Pajak perdagangan internasional adalah semua
penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea
keluar.
6. Penerimaan negara bukan pajak, yang selanjutnya
disingkat PNBP, adalah semua penerimaan Pemerintah
Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari
sumber daya alam, bagian Pemerintah atas laba badan
usaha milik negara (BUMN), penerimaan negara bukan
pajak lainnya, serta pendapatan badan layanan umum
(BLU).
7. Penerimaan . . .

– 7 –

7. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara baik
dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan,
rupiah, maupun dalam bentuk barang, jasa, dan surat
berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak
perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang
berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
8. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang
digunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Pusat
dan transfer ke daerah.
9. Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi adalah
belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada
Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara.
10. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, yang
selanjutnya disingkat BA-BUN, adalah kelompok
anggaran yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku
pengelola fiskal.
11. Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi adalah belanja
Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan
fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi
ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi
lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum,
fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi
agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan
sosial.
12. Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis adalah belanja
Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membiayai
belanja pegawai, belanja barang, belanja modal,
pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah,
bantuan sosial, dan belanja lain-lain.
13. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara
dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal
berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan
dana penyesuaian.
14. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi
hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
15. Dana . . .

– 8 –

15. Dana bagi hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah
dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka
persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah.
16. Dana alokasi umum, yang selanjutnya disingkat DAU,
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, dihitung dari pendapatan dalam negeri neto.
17. Pendapatan dalam negeri neto, yang selanjutnya disebut
PDN neto, adalah hasil penjumlahan dari penerimaan
perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak,
dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan
kepada daerah dalam bentuk DBH, anggaran belanja
yang sifatnya diarahkan berupa belanja PNBP
Kementerian Negara/Lembaga, subsidi pajak, serta
beberapa subsidi lainnya yang terdiri atas subsidi BBM
jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram, subsidi
listrik, subsidi pupuk, subsidi pangan, dan subsidi benih,
yang dihitung berdasarkan bobot/persentase tertentu.
18. Dana alokasi khusus, yang selanjutnya disingkat DAK,
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan
untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

19. Dana . . .

– 9 –

19. Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan
untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu
daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
20. Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk
membantu daerah dalam rangka melaksanakan
kebijakan tertentu Pemerintah dan Dewan Perwakilan
Rakyat sesuai peraturan perundangan, yang terdiri atas
Dana Insentif Daerah (DID), Dana Proyek Pemerintah
Daerah dan Desentralisasi (P2D2), Dana Tambahan
Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD),
dana-dana yang dialihkan dari Kementerian Pendidikan
Nasional ke Transfer ke Daerah, berupa Tunjangan
Profesi Guru (TPG) dan Bantuan Operasional Sekolah.
21. Bantuan operasional sekolah, yang selanjutnya disingkat
BOS, adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya
non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai
pelaksana program wajib belajar, dan dapat
dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain
sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan Nasional.
22. Pembiayaan defisit anggaran adalah semua jenis
penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup
defisit anggaran negara dalam APBN dan kebutuhan
pengeluaran pembiayaan.
23. Pembiayaan dalam negeri adalah semua penerimaan
pembiayaan yang berasal dari perbankan dan
nonperbankan dalam negeri, yang terdiri atas
penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman,
saldo anggaran lebih, hasil pengelolaan aset, penerbitan
bersih surat berharga negara, pinjaman dalam negeri,
dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan, yang meliputi
dana investasi Pemerintah, penyertaan modal negara,
dana bergulir, dana pengembangan pendidikan nasional,
dan kewajiban yang timbul akibat penjaminan
Pemerintah.

24. Sisa . . .

– 10 –

24. Sisa lebih pembiayaan anggaran, yang selanjutnya
disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi pembiayaan
atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu
periode pelaporan.
25. Saldo anggaran lebih, yang selanjutnya disingkat SAL,
adalah akumulasi dari SiLPA tahun anggaran yang lalu
dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup,
ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
26. Surat berharga negara, yang selanjutnya disingkat SBN,
meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah
negara.
27. Surat utang negara, yang selanjutnya disingkat SUN,
adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang
dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang
dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara
Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
28. Surat berharga syariah negara, yang selanjutnya
disingkat SBSN, atau dapat disebut sukuk negara, adalah
SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah,
sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset
SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta
asing, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah
Negara.
29. Bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya,
yang selanjutnya disingkat BPYBDS, adalah bantuan
Pemerintah berupa Barang Milik Negara yang berasal dari
APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh
BUMN berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan
sampai saat ini tercatat pada laporan keuangan
Kementerian Negara/Lembaga atau pada BUMN.
30. Dana investasi Pemerintah adalah dukungan Pemerintah
dalam bentuk kompensasi finansial dan/atau
kompensasi dalam bentuk lain yang diberikan oleh
Pemerintah kepada Badan Usaha dan BLU.
31. Penyertaan . . .

– 11 –

31. Penyertaan modal negara, yang selanjutnya disingkat
PMN, adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN atau
penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk
dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan
terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi, termasuk
penyertaan modal kepada organisasi/lembaga keuangan
internasional dan penyertaan modal negara lainnya.
32. Dana bergulir adalah dana yang dikelola oleh BLU untuk
dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat dengan
tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan
lainnya.
33. Dana pengembangan pendidikan nasional adalah
anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk
pembentukan dana abadi pendidikan (endowment fund)
yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan
program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai
bentuk pertanggungjawaban antargenerasi yang
pengelolaannya menggunakan mekanisme dana bergulir
dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi
keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak
akibat bencana alam, yang dilakukan oleh BLU pengelola
dana di bidang pendidikan.
34. Pinjaman dalam negeri adalah setiap pinjaman oleh
Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam
negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan
tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.
35. Kewajiban penjaminan adalah kewajiban yang secara
potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian
jaminan kepada BUMN dan/atau badan usaha milik
daerah (BUMD) dalam hal BUMN dan/atau BUMD
dimaksud tidak dapat membayar kewajibannya kepada
kreditur sesuai perjanjian pinjaman.
36. Pembiayaan luar negeri neto adalah semua pembiayaan
yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang
terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek
dikurangi dengan penerusan pinjaman dan pembayaran
cicilan pokok pinjaman luar negeri.
37. Pinjaman program adalah pinjaman yang diterima dalam
bentuk tunai dimana pencairannya mensyaratkan
dipenuhinya kondisi tertentu yang disepakati kedua belah
pihak seperti matrik kebijakan atau dilaksanakannya
kegiatan tertentu.
38. Pinjaman . . .

– 12 –

38. Pinjaman proyek adalah pinjaman luar negeri yang
digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu
Kementerian Negara/Lembaga, termasuk pinjaman yang
diteruspinjamkan dan/atau diterushibahkan kepada
pemerintah daerah dan/atau BUMN.
39. Penerusan pinjaman adalah pinjaman luar negeri atau
pinjaman dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah
Pusat yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah
atau BUMN yang harus dibayar kembali dengan
ketentuan dan persyaratan tertentu.
40. Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada
fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian
Negara/Lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui
transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan
melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik,
tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan,
untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang
menjadi tanggung jawab Pemerintah.
41. Persentase anggaran pendidikan adalah perbandingan
alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran
belanja negara.
42. Tahun Anggaran 2012 adalah masa 1 (satu) tahun
terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan
tanggal 31 Desember 2012.

Pasal 2
(1) Anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran
2012 diperoleh dari sumber-sumber:
a. penerimaan perpajakan;
b. penerimaan negara bukan pajak; dan
c. penerimaan hibah.
(2) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp1.032.570.205.000.000,00 (satu kuadriliun tiga puluh
dua triliun lima ratus tujuh puluh miliar dua ratus lima
juta rupiah).

(3) Penerimaan . . .

– 13 –

(3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp277.991.382.880.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh
triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar tiga
ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan
puluh ribu rupiah).
(4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp825.091.586.000,00
(delapan ratus dua puluh lima miliar sembilan puluh satu
juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
(5) Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun
Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) direncanakan sebesar
Rp1.311.386.679.466.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus
sebelas triliun tiga ratus delapan puluh enam miliar enam
ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh
enam ribu rupiah).

Pasal 3
(1) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
a. pajak dalam negeri; dan
b. pajak perdagangan internasional.
(2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp989.636.575.000.000,00 (sembilan ratus delapan
puluh sembilan triliun enam ratus tiga puluh enam miliar
lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri
atas:
a. pajak penghasilan sebesar
Rp519.964.736.000.000,00 (lima ratus sembilan
belas triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar
tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah), termasuk
pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh DTP)
atas:
1. komoditas panas bumi sebesar
Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus
miliar rupiah); dan

2. bunga . . .

– 14 –

2. bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga
atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah
dalam penerbitan SBN di pasar internasional,
namun tidak termasuk jasa konsultan hukum
lokal, sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua
triliun rupiah);
yang dalam pelaksanaannya, masing-masing PPh DTP
tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
b. pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak
penjualan atas barang mewah sebesar
Rp352.949.864.000.000,00 (tiga ratus lima puluh
dua triliun sembilan ratus empat puluh sembilan
miliar delapan ratus enam puluh empat juta rupiah);
c. pajak bumi dan bangunan sebesar
Rp35.646.890.000.000,00 (tiga puluh lima triliun
enam ratus empat puluh enam miliar delapan ratus
sembilan puluh juta rupiah);
d. cukai sebesar Rp75.443.115.000.000,00 (tujuh puluh
lima triliun empat ratus empat puluh tiga miliar
seratus lima belas juta rupiah); dan
e. pajak lainnya sebesar Rp5.631.970.000.000,00 (lima
triliun enam ratus tiga puluh satu miliar sembilan
ratus tujuh puluh juta rupiah).
(3) Penerimaan pajak perdagangan internasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp42.933.630.000.000,00 (empat
puluh dua triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar
enam ratus tiga puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
a. bea masuk sebesar Rp23.734.620.000.000,00 (dua
puluh tiga triliun tujuh ratus tiga puluh empat miliar
enam ratus dua puluh juta rupiah), termasuk fasilitas
bea masuk ditanggung Pemerintah (BM DTP) sebesar
Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), yang
pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan; dan
b. bea keluar sebesar Rp19.199.010.000.000,00
(sembilan belas triliun seratus sembilan puluh
sembilan miliar sepuluh juta rupiah).
(4) Rincian penerimaan perpajakan tahun anggaran 2012
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah
sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.
Pasal 4 . . .

– 15 –

Pasal 4
(1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas:
a. penerimaan sumber daya alam;
b. bagian Pemerintah atas laba BUMN;
c. penerimaan negara bukan pajak lainnya; dan
d. pendapatan BLU.
(2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp177.263.351.721.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh
triliun dua ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus lima
puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah),
yang terdiri atas:
a. penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas
bumi (SDA migas) sebesar Rp159.471.890.000.000,00
(seratus lima puluh sembilan triliun empat ratus
tujuh puluh satu miliar delapan ratus sembilan
puluh juta rupiah); dan
b. penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan
gas bumi (SDA nonmigas) sebesar
Rp17.791.461.721.000,00 (tujuh belas triliun tujuh
ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus enam
puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu
rupiah).
(3) Dana yang dicadangkan untuk kegiatan pemulihan lokasi
perminyakan yang ditinggalkan oleh Kontraktor Kontrak
Kerjasama (KKKS) harus ditempatkan pada perbankan
nasional.
(4) Bagian Pemerintah atas laba BUMN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp28.001.288.000.000,00 (dua puluh delapan triliun satu
miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
(5) Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan bagian
Pemerintah atas laba BUMN di bidang usaha perbankan,
penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang
usaha perbankan dilakukan:
a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas (PT), BUMN,
dan Perbankan; dan

b. dengan . . .

– 16 –

b. dengan memperhatikan prinsip tata kelola
perusahaan yang baik.
(6) Penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk
penerimaan bagian Pemerintah atas laba PT PLN (Persero)
pada tahun buku 2011 sebagai akibat dari pemberian
margin usaha sebesar 8% (delapan persen) kepada PT
PLN (Persero).
(7) Penerimaan negara bukan pajak lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp53.492.296.670.000,00 (lima puluh tiga triliun empat
ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus sembilan
puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
(8) Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp19.234.446.489.000,00
(sembilan belas triliun dua ratus tiga puluh empat miliar
empat ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan
puluh sembilan ribu rupiah).
(9) Rincian penerimaan negara bukan pajak Tahun Anggaran
2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4),
ayat (7), dan ayat (8) adalah sebagaimana tercantum
dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 5
(1) Anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2012 terdiri
atas:
a. anggaran belanja Pemerintah Pusat; dan
b. anggaran transfer ke daerah.
(2) Anggaran belanja Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp964.997.261.407.000,00 (sembilan ratus enam puluh
empat triliun sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar
dua ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh ribu
rupiah).
(3) Anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp470.409.458.592.000,00 (empat ratus tujuh puluh
triliun empat ratus sembilan miliar empat ratus lima
puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu
rupiah).
(4) Jumlah . . .

– 17 –

(4) Jumlah anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2012
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
direncanakan sebesar Rp1.435.406.719.999.000,00 (satu
kuadriliun empat ratus tiga puluh lima triliun empat
ratus enam miliar tujuh ratus sembilan belas juta
sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 6
(1) Anggaran belanja Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dikelompokkan
atas:
a. belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi;
b. belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi; dan
c. belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja.
(2) Rincian lebih lanjut dari anggaran belanja Pemerintah
Pusat menurut unit organisasi/bagian anggaran, fungsi,
program, kegiatan, dan jenis belanja dibahas bersama
antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.
(3) Rincian anggaran belanja Pemerintah Pusat tahun
anggaran 2012 menurut organisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, menurut fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan
menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Presiden yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan
dari Undang-Undang ini yang ditetapkan paling lambat
tanggal 30 November 2011.

Pasal 7
(1) Subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dan
bahan bakar gas cair (liquefied petroleum gas (LPG))
tabung 3 (tiga) kilogram Tahun Anggaran 2012
direncanakan sebesar Rp123.599.674.000.000,00
(seratus dua puluh tiga triliun lima ratus sembilan puluh
sembilan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta
rupiah), dengan volume BBM jenis tertentu sebanyak
40.000.000 KL (empat puluh juta kiloliter).

(2) Dari . . .

– 18 –

(2) Dari volume BBM jenis tertentu sebanyak 40.000.000 KL
(empat puluh juta kiloliter) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sebanyak 2.500.000 KL (dua juta lima ratus ribu
kiloliter) BBM jenis premium tidak dicairkan anggarannya
dan akan dievaluasi realisasinya dalam APBN Perubahan
Tahun Anggaran 2012.
(3) Dalam hal hasil evaluasi volume BBM jenis premium
sebanyak 2.500.000 KL (dua juta lima ratus ribu kiloliter)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihemat
dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, anggaran
dari penghematan volume BBM jenis premium tersebut
akan dialihkan untuk belanja infrastruktur, pendidikan,
dan cadangan risiko fiskal dalam APBN Perubahan Tahun
Anggaran 2012.
(4) Pengendalian anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan
bahan bakar gas cair (liquefied petroleum gas (LPG))
tabung 3 (tiga) kilogram dalam Tahun Anggaran 2012
dilakukan melalui pengalokasian BBM bersubsidi secara
lebih tepat sasaran dan kebijakan pengendalian
konsumsi BBM bersubsidi.
(5) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk
perhitungan subsidi BBM jenis tertentu sebesar 5% (lima
persen).
(6) Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami
kenaikan.
(7) Subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga)
kilogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah
termasuk PPN sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 8
(1) Subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2012 direncanakan
sebesar Rp44.960.196.464.000,00 (empat puluh empat
triliun sembilan ratus enam puluh miliar seratus
sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh
empat ribu rupiah).

(2) Subsidi . . .

– 19 –

(2) Subsidi listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
sudah termasuk pembayaran kekurangan subsidi listrik
tahun 2010 (audited) sebesar Rp4.506.797.783.000,00
(empat triliun lima ratus enam miliar tujuh ratus
sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga
ribu rupiah).
(3) Pemberian margin kepada PT PLN (Persero) dalam rangka
pemenuhan persyaratan pembiayaan investasi PT PLN
(Persero) ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen) tahun
2012.

Pasal 9
Subsidi pangan dalam Tahun Anggaran 2012 direncanakan
sebesar Rp15.607.062.292.000,00 (lima belas triliun enam
ratus tujuh miliar enam puluh dua juta dua ratus sembilan
puluh dua ribu rupiah).

Pasal 10
(1) Subsidi Pupuk dalam Tahun Anggaran 2012
direncanakan sebesar Rp16.943.990.000.000,00 (enam
belas triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar
sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).
(2) Pemerintah mengutamakan kecukupan pasokan gas yang
dibutuhkan perusahaan produsen pupuk dalam negeri
dalam rangka menjaga ketahanan pangan, dengan tetap
mengoptimalkan penerimaan negara dari penjualan gas.
(3) Dalam rangka untuk mengurangi beban subsidi
pertanian terutama pupuk pada masa yang akan datang,
Pemerintah menjamin harga gas untuk memenuhi
kebutuhan perusahaan produsen pupuk dalam negeri
dengan harga domestik.
(4) Pemerintah daerah diberi kewenangan mengawasi
penyaluran pupuk bersubsidi melalui mekanisme
Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Pasal 11 . . .

– 20 –

Pasal 11
Subsidi benih dalam Tahun Anggaran 2012 direncanakan
sebesar Rp279.860.544.000,00 (dua ratus tujuh puluh
sembilan miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus
empat puluh empat ribu rupiah).

Pasal 12
Subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan umum/public
service obligation (PSO) dalam Tahun Anggaran 2012
direncanakan sebesar Rp2.025.025.714.000,00 (dua triliun
dua puluh lima miliar dua puluh lima juta tujuh ratus empat
belas ribu rupiah).

Pasal 13
Subsidi bunga kredit program dalam Tahun Anggaran 2012
direncanakan sebesar Rp1.234.402.000.000,00 (satu triliun
dua ratus tiga puluh empat miliar empat ratus dua juta
rupiah).

Pasal 14
Subsidi pajak ditanggung Pemerintah (DTP) dalam Tahun
Anggaran 2012 direncanakan sebesar
Rp4.200.000.000.000,00 (empat triliun dua ratus miliar
rupiah).

Pasal 15
(1) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
dan Pasal 8 dapat disesuaikan dengan kebutuhan
realisasi pada tahun anggaran berjalan untuk
mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro,
dan perubahan parameter subsidi, berdasarkan
kemampuan keuangan negara.

(2) Untuk . . .

– 21 –

(2) Untuk mengantisipasi terjadinya risiko fiskal akibat dari
realisasi subsidi listrik tahun 2011 dan tahun 2012 yang
melebihi pagu anggarannya sehingga berpotensi
menambah defisit anggaran, Pemerintah diberikan
kewenangan untuk menggunakan dana SAL di luar
penggunaan SAL/SiLPA dengan pagu paling tinggi
sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun
rupiah), dibahas dengan Badan Anggaran dan dilaporkan
dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 dan/atau
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012.

Pasal 16
(1) Dalam rangka kesinambungan pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mempercepat penanggulangan
kemiskinan, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam
Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) yang terdiri atas Program Pengembangan
Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan
Perkotaan (P2KP), Program Pengembangan Infrastruktur
Perdesaan (PPIP), Pengembangan Infrastruktur Sosial
Ekonomi Wilayah (PISEW), dan Percepatan Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) dalam Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran
2011, dapat dilanjutkan sampai dengan akhir April 2012.
(2) Pengajuan usulan lanjutan program/kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Menteri Keuangan dalam bentuk konsep DIPA
Lanjutan (DIPA-L) paling lambat pada tanggal 20 Januari
2012.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan DIPA-L
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 17 . . .

– 22 –

Pasal 17
(1) Kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan
infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana
alam yang dilakukan dalam tahun 2011, tetapi belum
dapat diselesaikan sampai dengan akhir Desember 2011,
dapat dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun 2012.
(2) Pendanaan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pagu
Kementerian Negara/Lembaga masing-masing dalam
Tahun Anggaran 2012.
(3) Pengajuan usulan lanjutan kegiatan-kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Menteri Keuangan dalam bentuk konsep revisi
anggaran paling lambat pada tanggal 31 Januari 2012.
(4) Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan kegiatan-kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
mengikuti ketentuan revisi anggaran yang diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 18
Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo,
alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
(BPLS) Tahun Anggaran 2012, dapat digunakan untuk:
a. bantuan kontrak rumah, bantuan tunjangan biaya hidup,
biaya evakuasi serta pelunasan kekurangan pembayaran
pembelian tanah dan bangunan di luar peta area
terdampak pada tiga desa (Desa Besuki, Desa Kedung
Cangkring, dan Desa Pejarakan), dan sembilan rukun
tetangga di tiga desa (Desa Siring Barat, Desa Jatirejo,
dan Desa Mindi);
b. bantuan sosial pada wilayah di luar peta area terdampak
lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah
berdasarkan hasil kajian, yang pelaksanaannya
dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran
2012.

Pasal 19 . . .

– 23 –

Pasal 19
(1) Dalam rangka penyelamatan perekonomian dan
kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul
lumpur Sidoarjo, anggaran belanja yang dialokasikan
pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)
Tahun Anggaran 2012 dapat digunakan untuk kegiatan
mitigasi penanggulangan semburan lumpur, termasuk di
dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali
Porong (mengalirkan lumpur dari tanggul utama ke Kali
Porong) dengan pagu paling tinggi sebesar
Rp155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima miliar
rupiah).
(2) Pelaksanaan kegiatan mitigasi penanggulangan semburan
lumpur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 20
(1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
anggaran belanja tahun 2011, Kementerian
Negara/Lembaga yang melakukan optimalisasi anggaran
belanja pada Tahun Anggaran 2011 dapat menggunakan
hasil optimalisasi anggaran belanja tersebut pada Tahun
Anggaran 2012 yang selanjutnya disebut dengan
penghargaan atau reward.
(2) Tata cara penetapan hasil optimalisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh
Pemerintah.
(3) Kementerian Negara/Lembaga yang tidak sepenuhnya
melaksanakan anggaran belanja Tahun Anggaran 2011
sebagaimana telah ditetapkan, anggaran yang tidak
terserap tersebut akan menjadi faktor pengurang
anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada Tahun
Anggaran 2012.
(4) Faktor pengurang dalam penetapan alokasi anggaran
pada Tahun Anggaran 2012 bagi Kementerian
Negara/Lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan
anggaran belanja tahun 2011 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. pengurangan . . .

– 24 –

a. pengurangan dikenakan hanya terhadap Kementerian
Negara/Lembaga yang tidak dapat memberikan
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
b. pengurangan pagu belanja Tahun Anggaran 2012
bagi Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana
dimaksud pada huruf a adalah maksimum sebesar
sisa anggaran belanja 2011 yang tidak diserap; dan
c. pengurangan pagu belanja Tahun Anggaran 2012
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
dibebankan pada satuan kerja yang tidak menyerap
pagu belanja Kementerian Negara/Lembaga secara
maksimal melalui pemotongan alokasi anggaran pada
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan
kerja yang bersangkutan.
(5) Pengurangan pagu kepada Kementerian Negara/Lembaga
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling
lambat 31 Maret 2012.
(6) Pengurangan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dan penggunaan hasil optimalisasi belanja Kementerian
Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 dilaporkan dalam
APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 dan/atau
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun
2012.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan
pagu belanja diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(8) Dalam rangka penggunaan hasil optimalisasi belanja
Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011
pada tahun 2012, Pemerintah dapat menggunakan SAL
atau penyesuaian belanja negara.

Pasal 21
(1) Guna menjaga independensi pelaksanaan tugas Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi tahapan
penyelenggaraan pemilihan umum dan meningkatkan
akuntabilitas pengelolaan keuangan Bawaslu, Kepala
Sekretariat Bawaslu ditetapkan sebagai Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang mulai Tahun Anggaran
2012.

(2) Guna . . .

– 25 –

(2) Guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan
dan penetapan status Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia (LPP TVRI) dan Lembaga Penyiaran
Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Kepala LPP
TVRI dan Kepala LPP RRI ditetapkan sebagai Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang mulai Tahun Anggaran
2012.
(3) Guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan
dan penetapan status Badan Pengelola Kawasan Sabang,
Kepala Badan Pengelola Kawasan Sabang ditetapkan
sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mulai
Tahun Anggaran 2012.

Pasal 22
(1) Pemerintah diberi kewenangan untuk melakukan
pengeluaran dalam rangka memenuhi setiap kewajiban
yang timbul sehubungan dengan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).
(2) Pemenuhan kewajiban yang timbul dari putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
(inkracht) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan pada anggaran Kementerian Negara/Lembaga
tahun 2012.

Pasal 23
(1) Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran belanja
Pemerintah Pusat berupa:
a. pergeseran anggaran belanja:
1. dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum
Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
2. antarkegiatan dalam satu program sepanjang
pergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasi
dan tidak mengurangi volume keluaran (output)
yang telah direncanakan; dan/atau
3. antarjenis belanja dalam satu kegiatan.
b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari
kelebihan realisasi di atas target PNBP;

c. perubahan . . .

– 26 –

c. perubahan pagu pinjaman proyek dan hibah luar
negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri (PHDN)
sebagai akibat dari lanjutan dan percepatan penarikan
pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan PHDN,
termasuk hibah luar negeri/hibah dalam negeri
setelah Undang-Undang mengenai APBN ditetapkan;
d. perubahan pagu pinjaman proyek luar negeri sebagai
akibat pengurangan alokasi pinjaman luar negeri; dan
e. perubahan anggaran belanja bersumber dari
penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang;
ditetapkan oleh Pemerintah.
(2) Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP
di atas pagu APBN untuk BLU ditetapkan oleh
Pemerintah.
(3) Perubahan rincian belanja Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
sepanjang masih dalam satu provinsi/kabupaten/kota
untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka tugas
pembantuan dan Urusan Bersama (UB) atau dalam satu
provinsi untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka
dekonsentrasi.
(4) Perubahan rincian belanja Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
antarprovinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan
operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di
tingkat pusat dan oleh instansi vertikalnya di daerah.
(5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) dilaporkan Pemerintah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat dalam APBN Perubahan Tahun
Anggaran 2012 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP) Tahun 2012.

Pasal 24
(1) Hasil optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1) huruf a angka 2, hanya dapat digunakan pada
Tahun Anggaran 2013 untuk kegiatan dan program yang
sama atau sebagai kegiatan baru, kecuali untuk hal-hal
yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang
tidak dapat ditunda, yang penetapannya dilakukan oleh
Pemerintah.
(2) Ketentuan . . .

– 27 –

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan
rincian anggaran belanja Pemerintah Pusat, termasuk
penggunaan hasil optimalisasi, diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan.

Pasal 25
Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman dalam
negeri dapat dilaksanakan dengan tahun jamak.

Pasal 26
(1) Anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. dana perimbangan; dan
b. dana otonomi khusus dan penyesuaian.
(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp399.985.581.064.000,00
(tiga ratus sembilan puluh sembilan triliun sembilan
ratus delapan puluh lima miliar lima ratus delapan puluh
satu juta enam puluh empat ribu rupiah).
(3) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp70.423.877.528.000,00 (tujuh puluh triliun empat
ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh
tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 27
(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. DBH;
b. DAU; dan
c. DAK.
(2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp100.055.194.861.000,00
(seratus triliun lima puluh lima miliar seratus sembilan
puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu
rupiah).
(3) DAU . . .

– 28 –

(3) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dialokasikan sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari
PDN neto atau direncanakan sebesar
Rp273.814.438.203.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga
triliun delapan ratus empat belas miliar empat ratus tiga
puluh delapan juta dua ratus tiga ribu rupiah).
(4) PDN neto sebagaimana dimaksud ayat (3) dihitung
berdasarkan penjumlahan antara penerimaan
perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak,
dikurangi dengan:
a. penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada
daerah;
b. anggaran belanja yang sifatnya diarahkan berupa
belanja PNBP Kementerian Negara/Lembaga;
c. subsidi pajak DTP; dan
d. subsidi lainnya yang terdiri atas subsidi BBM jenis
tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram, subsidi
listrik, subsidi pangan, subsidi pupuk, dan subsidi
benih yang dihitung berdasarkan bobot/persentase
tertentu.
(5) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp26.115.948.000.000,00 (dua
puluh enam triliun seratus lima belas miliar sembilan
ratus empat puluh delapan juta rupiah).
(6) Dalam hal pagu atas perkiraan alokasi DBH yang
ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2012 tidak
mencukupi kebutuhan penyaluran atau realisasi
melebihi pagu dalam Tahun Anggaran 2012, Pemerintah
menyalurkan alokasi DBH berdasarkan realisasi
penerimaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Dalam hal terdapat sisa realisasi penerimaan yang
belum dibagihasilkan sebagai dampak belum
teridentifikasinya daerah penghasil, Menteri Keuangan
menempatkan sisa penerimaan dimaksud sebagai dana
cadangan dalam rekening Pemerintah.
(8) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7)
dialokasikan berdasarkan selisih pagu dalam satu tahun
anggaran dengan penyaluran DBH triwulan I sampai
dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2012.

(9) Tata . . .

– 29 –

(9) Tata cara pengelolaan dana cadangan dalam rekening
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(10) Perhitungan dan pembagian lebih lanjut mengenai dana
perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah.
(11) Rincian dana perimbangan Tahun Anggaran 2012
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) adalah
sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 28
(1) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. dana otonomi khusus; dan
b. dana penyesuaian, yang terdiri atas:
1. tunjangan profesi guru (TPG) PNS Daerah;
2. dana tambahan penghasilan guru PNS Daerah;
3. dana insentif daerah (DID);
4. dana proyek pemerintah daerah dan
desentralisasi (P2D2); dan
5. bantuan operasional sekolah (BOS).
(2) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar
Rp11.952.577.528.000,00 (sebelas triliun sembilan ratus
lima puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta
lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
(3) Dana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp58.471.300.000.000,00
(lima puluh delapan triliun empat ratus tujuh puluh
satu miliar tiga ratus juta rupiah).
(4) Tunjangan profesi guru (TPG) PNS Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 direncanakan
sebesar Rp30.559.800.000.000,00 (tiga puluh triliun
lima ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus juta
rupiah).

(5) Dana . . .

– 30 –

(5) Dana tambahan penghasilan guru PNS Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2
direncanakan sebesar Rp2.898.900.000.000,00 (dua
triliun delapan ratus sembilan puluh delapan miliar
sembilan ratus juta rupiah).
(6) Dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b angka 3 direncanakan sebesar
Rp1.387.800.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan
puluh tujuh miliar delapan ratus juta rupiah).
(7) Dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi
(P2D2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
angka 4 direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00
(tiga puluh miliar rupiah).
(8) Bantuan operasional sekolah (BOS) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5 direncanakan
sebesar Rp23.594.800.000.000,00 (dua puluh tiga triliun
lima ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus
juta rupiah).
(9) Penyaluran dana BOS Tahun Anggaran 2012 dilakukan
melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum
Negara ke Rekening Kas Umum Provinsi, untuk
selanjutnya diteruskan secara langsung ke setiap satuan
pendidikan dasar baik negeri maupun swasta dalam
bentuk hibah.
(10) Dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi
(P2D2) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan
dalam rangka memperkuat transparansi dan
akuntabilitas pelaksanaan kegiatan yang didanai DAK
khususnya bidang infrastruktur dengan hasil/output
yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
(11) Dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi
pendidikan yang dialokasikan kepada daerah dengan
mempertimbangkan kriteria tertentu.
(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman umum dan
alokasi dana otonomi khusus dan dana penyesuaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 29 . . .

– 31 –

Pasal 29
(1) Anggaran pendidikan direncanakan sebesar
Rp289.957.815.783.800,00 (dua ratus delapan puluh
sembilan triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar
delapan ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh
tiga ribu delapan ratus rupiah).
(2) Persentase anggaran pendidikan adalah sebesar 20,2%
(dua puluh koma dua persen), yang merupakan
perbandingan alokasi anggaran pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran belanja
negara sebesar Rp1.435.406.719.999.000,00 (satu
kuadriliun empat ratus tiga puluh lima triliun empat
ratus enam miliar tujuh ratus sembilan belas juta
sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
(3) Di dalam alokasi anggaran pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk dana pengembangan
pendidikan nasional sebesar Rp1.000.000.000.000,00
(satu triliun rupiah) yang penggunaannya diatur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30
(1) Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun
Anggaran 2012, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (5), lebih kecil daripada jumlah anggaran belanja
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4)
sehingga dalam Tahun Anggaran 2012 terdapat defisit
anggaran sebesar Rp124.020.040.533.000,00 (seratus
dua puluh empat triliun dua puluh miliar empat puluh
juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang akan
dibiayai dari pembiayaan defisit anggaran.
(2) Pembiayaan defisit anggaran Tahun Anggaran 2012
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari
sumber-sumber:
a. pembiayaan dalam negeri sebesar
Rp125.912.297.438.000,00 (seratus dua puluh lima
triliun sembilan ratus dua belas miliar dua ratus
sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh
delapan ribu rupiah); dan

b. pembiayaan . . .

– 32 –

b. pembiayaan luar negeri neto sebesar negatif
Rp1.892.256.905.000,00 (satu triliun delapan ratus
sembilan puluh dua miliar dua ratus lima puluh
enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah).
(3) Rincian pembiayaan defisit anggaran Tahun Anggaran
2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 31
(1) Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk
mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan
Pemerintah untuk percepatan pembangunan
pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara;
pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah
Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum;
dan penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama
Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui
badan usaha penjaminan infrastruktur.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat.
(3) Dalam hal anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dicairkan,
diperhitungkan sebagai piutang/tagihan kepada entitas
terjamin atau belanja Kementerian Negara/Lembaga.
(4) Dalam hal terdapat anggaran kewajiban penjaminan
Pemerintah yang telah dialokasikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak habis digunakan dalam
tahun berjalan, anggaran kewajiban penjaminan
Pemerintah dimaksud dapat diakumulasikan dengan
mekanisme pemindahbukuan ke dalam rekening dana
cadangan penjaminan Pemerintah yang dibuka di Bank
Indonesia untuk pembayaran kewajiban penjaminan
Pemerintah pada tahun anggaran yang akan datang.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran
kewajiban penjaminan Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan.

Pasal 32 . . .

– 33 –

Pasal 32
(1) PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional
dan PMN lainnya yang akan dilakukan dan/atau telah
tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP) sebagai Investasi Permanen PMN, ditetapkan
untuk dijadikan PMN pada organisasi/lembaga
keuangan internasional dan PMN lainnya tersebut.
(2) Pelaksanaan PMN pada organisasi/lembaga keuangan
internasional dan PMN lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 33
(1) Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Daftar
Isian Kegiatan (DIK)/Daftar Isian Proyek (DIP)/Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian
Negara/Lembaga yang dipergunakan dan/atau
dioperasikan oleh BUMN dan telah tercatat pada Neraca
BUMN sebagai BPYBDS atau akun yang sejenis,
ditetapkan untuk dijadikan PMN pada BUMN tersebut.
(2) BMN yang dihasilkan dari belanja modal pada DIPA
Kementerian Negara/Lembaga yang akan dipergunakan
oleh BUMN sejak pengadaan BMN dimaksud, ditetapkan
menjadi PMN pada BUMN yang menggunakan BMN
tersebut.
(3) Pelaksanaan PMN pada BUMN sebagaimana dimaksud
ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 34
Perubahan lebih lanjut dari pembiayaan defisit anggaran
berupa perubahan pagu penerusan pinjaman luar negeri
akibat dari lanjutan dan percepatan penarikan penerusan
pinjaman luar negeri, ditetapkan oleh Pemerintah dan
dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012
dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun
2012.

Pasal 35 . . .

– 34 –

Pasal 35
(1) Dalam rangka kesinambungan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari penerusan
pinjaman luar negeri dan telah dialokasikan dalam
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun
Anggaran 2012, sisa anggaran yang tidak terserap
sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 dapat
dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2013.
(2) Pengajuan usulan lanjutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam
bentuk konsep DIPA Lanjutan (DIPA-L) paling lambat
tanggal 31 Januari 2013.
(3) Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan DIPA–L
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 36
(1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 2012, Pemerintah
menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBN Semester
Pertama Tahun Anggaran 2012 mengenai:
a. realisasi pendapatan negara dan hibah;
b. realisasi belanja negara; dan
c. realisasi pembiayaan defisit anggaran.
(2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pemerintah menyertakan prognosis untuk 6 (enam)
bulan berikutnya.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling
lambat pada akhir bulan Juli 2012, untuk dibahas
bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan
Pemerintah.

Pasal 37 . . .

– 35 –

Pasal 37
(1) Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk
menyelesaikan piutang instansi Pemerintah yang
diurus/dikelola oleh Panitia Urusan Piutang
Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,
khususnya piutang terhadap usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM), dan piutang berupa Kredit Pemilikan
Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KPR
RS/RSS), meliputi dan tidak terbatas pada
restrukturisasi dan haircut piutang pokok sampai
dengan 100% (seratus persen).
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyelesaian
piutang instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan.

Pasal 38
(1) Dalam hal realisasi penerimaan negara tidak cukup
untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara pada
saat tertentu, kekurangannya dapat dipenuhi dari dana
SAL, Penerbitan SBN atau penyesuaian belanja negara.
(2) Pemerintah dapat menerbitkan SBN untuk membiayai
kebutuhan pengelolaan kas bagi pelaksanaan APBN,
apabila dana tunai pengelolaan kas tidak cukup tersedia
untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara di awal
tahun.
(3) Pemerintah dapat melakukan pembelian SBN untuk
kepentingan stabilisasi pasar dan pengelolaan kas
dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan
penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan
pembiayaan yang ditetapkan.
(4) Dalam hal terdapat alternatif sumber pembiayaan dari
utang yang lebih menguntungkan, Pemerintah dapat
melakukan perubahan komposisi instrumen pembiayaan
utang tanpa menyebabkan perubahan pada total
pembiayaan utang tunai.

(5) Untuk . . .

– 36 –

(5) Untuk menurunkan biaya penerbitan SBN dan
memastikan ketersediaan pembiayaan melalui utang,
Pemerintah dapat menerima jaminan penerbitan utang
dari lembaga yang dapat menjalankan fungsi
penjaminan, dan/atau menerima fasilitas dalam bentuk
dukungan pembiayaan.
(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dalam APBN
Perubahan Tahun Anggaran 2012 dan/atau Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012.

Pasal 39
(1) Pemerintah dapat menggunakan kegiatan-kegiatan dari
Kementerian Negara/Lembaga yang bersumber dari
Rupiah Murni dalam alokasi anggaran belanja
Pemerintah Pusat untuk dapat digunakan sebagai dasar
penerbitan SBSN.
(2) Rincian kegiatan dari Kementerian Negara/Lembaga
yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN
ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah adanya
pengesahan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran
2012 dan penetapan Keputusan Presiden mengenai
Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun
Anggaran 2012.

Pasal 40
(1) Dalam hal terjadi krisis pasar SBN domestik, Pemerintah
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat diberikan
kewenangan menggunakan SAL untuk melakukan
stabilisasi pasar SBN domestik setelah
memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan
akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran
berikutnya.

(2) Jumlah . . .

– 37 –

(2) Jumlah penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi pasar
SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran
2012 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP) Tahun 2012.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan SAL dalam
rangka stabilisasi pasar SBN domestik diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 41
Dalam rangka mendukung kebijakan ketahanan pangan,
Pemerintah dapat mencari alternatif pembiayaan dalam
bentuk pinjaman siaga (contigency loan).

Pasal 42
(1) Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2012 dengan
perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas
bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah
dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas
APBN Tahun Anggaran 2012, apabila terjadi:
a. perkiraan perkembangan ekonomi makro yang
tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam
APBN Tahun Anggaran 2012;
b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan
pergeseran anggaran antarunit organisasi,
antarprogram, dan/atau antarjenis belanja;
dan/atau
d. keadaan yang menyebabkan SAL tahun
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan
anggaran tahun berjalan.

(2) SAL . . .

– 38 –

(2) SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak
termasuk SAL yang merupakan saldo kas di BLU yang
penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaporkan
dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
(3) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang
tentang Perubahan atas Undang-Undang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 2012
berakhir.

Pasal 43
(1) Dalam keadaan darurat, apabila terjadi hal-hal sebagai
berikut:
a. proyeksi penurunan pertumbuhan ekonomi di
bawah asumsi dan deviasi asumsi ekonomi makro
lainnya yang menyebabkan turunnya pendapatan
negara, dan/atau meningkatnya belanja negara
secara signifikan;
b. krisis sistemik dalam sistem keuangan dan
perbankan nasional yang membutuhkan tambahan
dana penjaminan perbankan dan Lembaga
Keuangan Bukan Bank (LKBB); dan/atau
c. kenaikan biaya utang, khususnya imbal hasil SBN
secara signifikan.
Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat dapat melakukan langkah-langkah:
1. pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang
ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2012;

2. pergeseran . . .

– 39 –

2. pergeseran anggaran belanja antarprogram,
antarkegiatan, dan/atau antarjenis belanja dalam
satu bagian anggaran dan/atau antarbagian
anggaran;
3. pengurangan pagu belanja negara dalam rangka
peningkatan efisiensi, dengan tetap menjaga sasaran
program/kegiatan prioritas yang tetap harus
tercapai;
4. penggunaan SAL untuk menutup kekurangan
pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu
memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai
dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal
tahun anggaran berikutnya;
5. penerbitan SBN melebihi pagu yang ditetapkan
dalam APBN tahun yang bersangkutan; dan
6. mencari alternatif sumber pembiayaan yang berasal
dari kreditur bilateral maupun multilateral dengan
tetap memperhatikan fasilitas yang tersedia.
(2) Persetujuan DPR sebagaimana dinyatakan pada ayat (1)
adalah keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan
Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan
Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari
satu kali dua puluh empat jam setelah usulan
disampaikan Pemerintah kepada DPR.
(3) Apabila persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) karena suatu dan lain hal belum dapat
dilakukan, maka Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah sebagaimana tersebut pada ayat (1).
(4) Pemerintah menyampaikan langkah-langkah kebijakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBN
Perubahan Tahun Anggaran 2012 dan/atau Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012.

Pasal 44 . . .

– 40 –

Pasal 44
(1) Setelah Tahun Anggaran 2012 berakhir, Pemerintah
menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN
Tahun Anggaran 2012 berupa Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP).
(2) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan
realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan
catatan atas laporan keuangan.
(3) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilengkapi dengan informasi pendapatan dan
belanja berbasis akrual.
(4) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyajikan
aset dan kewajiban berdasarkan basis akrual.
(5) Penerapan pendapatan dan belanja negara secara akrual
dalam laporan keuangan tahun 2012 dilaksanakan
secara bertahap pada BLU.
(6) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
berbasis kas menuju akrual.
(7) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang
tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2012, setelah Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling
lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran 2012
berakhir untuk mendapatkan persetujuan Dewan
Perawakilan Rakyat.

Pasal 45 . . .

– 41 –

Pasal 45
Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran
2012 harus mengupayakan pemenuhan sasaran
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang tercermin
dalam:
a. penurunan kemiskinan menjadi sebesar 10,5% (sepuluh
koma lima persen) sampai dengan 11,5% (sebelas koma
lima persen);
b. pertumbuhan ekonomi setiap 1% (satu persen) dapat
menyerap sekitar 450.000 (empat ratus lima puluh ribu)
tenaga kerja; dan
c. Tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 6,4%
(enam koma empat persen) sampai dengan 6,6% (enam
koma enam persen).

Pasal 46
(1) Alokasi anggaran pada Kementerian Pendidikan Nasional
dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang telah
ditetapkan dalam undang-undang ini dapat disesuaikan
dengan mengikuti perubahan nomenklatur dan struktur
organisasi pada Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif, setelah mendapat persetujuan DPR RI.
(2) Penyesuaian alokasi anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan setelah struktur organisasi yang
baru pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2012.
Agar . . .

– 42 –

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 113

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: