UNDANG-UNDANG Nomor: 7 TAHUN 1958


Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 7 TAHUN 1958 (7/1958)
Tanggal: 17 PEBRUARI 1958 (JAKARTA)
Sumber: LN 1958/17; TLN NO. 1544
Tentang: PERALIHAN TUGAS DAN WEWENANG AGRARIA
Indeks: ANGGARAN TUGAS DAN WEWENANG.

Presiden Republik Indonesia,
Menimbang:
a. Bahwa untuk melancarkan pekerjaan dan berhubung dengan telah tersusunnya organisasi
Kementerian Agraria di daerah daerah, tugas dan wewenang agraria, yang menurut peraturan-peraturan
undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha hingga kini masih ada pada dan dijalankan oleh
penjabat-penjabat pamongpraja dan badan-badan penguasa lainnya perlu dan dapat seluruhnya
dialihkan kepada penjabat-penjabat dari Kementerian Agraria.
b. Bahwa dalam pada itu perlu pula diberikan dasar hukum bagi tindakan-tindakan Menteri Agraria dalam
menjalankan tugas dan wewenang agraria hingga sekarang ini;
Mengingat :
a. Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
b. Undang-undang REFR DOCNM=”57uu029″>No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.
101)

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERALIHAN TUGAS DAN WEWENANG AGRARIA.
Yang menurut sesuatu peraturan atau keputusan telah ada atau telah diserahkan kepada sesuatu badan
penguasa;
selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut : tugas dan wewenang agraria) beralih kepada Menteri
Agraria.
Pasal 1
Tugas dan wewenang yang menurut peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata
usaha yang dicantumkan dalam daftar lampiran dari undang-undang ini diberikan kepada: a. Gobnor Jenderal, Directeur van Binnenlands Bestuur dan Menteri Dalam Negeri;
b. Hoof van Gewestelijk Bestuur, Gubenur, Residen, Hoof van Plaatselijk Bestuur, Bupati, Walikota,
Wedana dan penjabat-penjabat pamongpraja lainnya, termasuk tugas dan wewenang
Pasal 2
Pelaksanaan peralihan tugas dan wewenang agraria termaksud dalam pasal 1 diatur bersama oleh
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria.
Pasal 3
Menteri Agraria dapat menunjuk badan-badan penguasa dan pejabat-pejabat dari Kementerian Agraria
untuk melakukan tugas dan wewenang agraria termaksud dalam pasal 1.
Pasal 4
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan, dengan ketentuan-ketentuan bahwa peralihan
tugas dan wewenang agraria termaksud dalam pasal 1, sepanjang yang mengenai :
a. Penjabat-penjabat tersebut dalam huruf a, berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1953.
b. Penjabat-penjabat tersebut dalam huruf b, berlaku sejak tanggal yang akan ditentukan bersama oleh
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini
dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Pebruari 1958.
Pejabat Presiden Republik Indonesia,
ttd.
SARTONO
Diundangkan
pada tanggal 27 Pebruari 1958
Menteri Kehakiman
ttd.
G.A. MAENGKOM
Menteri Agraria,
ttd.
SUNARJO
Menteri Dalam Negeri,
ttd.
SANOESI HARDJADINATA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: