UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dapat
mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan
perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran;
b. bahwa dengan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan
perdagangan makin banyak permasalahan utang piutang yang
timbul di masyarakat;
c. bahwa krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan
dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian
nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia
usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan
kegiatannya;
d. bahwa sebagai salah satu sarana hukum untuk penyelesaian
utang piutang, Undang-undang tentang Kepailitan (Faillissements-
verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348)
sebagian besar materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan
dan kebutuhan hukum masyarakat dan oleh karena itu telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-
Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998,
namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan
dan kebutuhan hukum masyarakat;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-
undang yang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang;

Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24, dan Pasal 33
ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene
Indonesisch Reglement, Staatsblad 1926:559 juncto Staatsblad 1941:44);
3. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura
(Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4379);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4358);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :
1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit
yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di
bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini.
2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena per-
janjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka
pengadilan.
3. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka
pengadilan.
4. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan
putusan Pengadilan.
5. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan
yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan memberes-
kan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas
sesuai dengan Undang-Undang ini.
6. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan
dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata
uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di
kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian
atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan
bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk
mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.
7. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan
umum.
8. Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan
dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban
pembayaran utang.
9. Hari adalah hari kalender dan apabila hari terakhir dari suatu
tenggang waktu jatuh pada hari Minggu atau hari libur, berlaku
hari berikutnya.
10. Tenggang waktu adalah jangka waktu yang harus dihitung dengan
tidak memasukkan hari mulai berlakunya tenggang waktu
tersebut.
11. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk
korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan
badan hukum dalam likuidasi.

BAB II
KEPAILITAN

Bagian Kesatu
Syarat dan Putusan Pailit

Pasal 2
(1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak
membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu
dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan,
baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu
atau lebih kreditornya.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga
diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
(3) Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit
hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. (4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga
Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan
Pengawas Pasar Modal.
(5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan
Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang
bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan
pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3
(1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang
berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan
oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat
kedudukan hukum Debitor.
(2) Dalam hal Debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik
Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan
atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir
Debitor.
(3) Dalam hal Debitor adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma
tersebut juga berwenang memutuskan.
(4) Dalam hal debitur tidak berkedudukan di wilayah negara Republik
Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah
negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang
memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi
tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan
profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia.
(5) Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan
hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran
dasarnya.

Pasal 4
(1) Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor
yang masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan
hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
apabila tidak ada persatuan harta.

Pasal 5
Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat
nama dan tempat tinggal masing-masing pesero yang secara tanggung
renteng terikat untuk seluruh utang firma.

Pasal 6
(1) Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan.
(2) Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada
tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada Debitor, jika dilakukan oleh juru sita sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat
fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa
persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.
(5) Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus
diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal
permohonan pernyataan pailit didaftarkan.
(6) Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib
memuat pula:
a. pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang
dijadikan dasar untuk mengadili; dan
b. pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim
anggota atau ketua majelis.
(7) Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap
pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat
dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan
tersebut diajukan suatu upaya hukum.

Pasal 9
Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(6) wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat
kepada Debitor, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan
pailit, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari
setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit
diucapkan.

Pasal 10
(1) Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum
diucapkan, setiap Kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan
Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat
mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk:
a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh
kekayaan Debitor; atau
b. menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi:
1) pengelolaan usaha Debitor; dan
2) pembayaran kepada Kreditor, pengalihan, atau
pengagunan kekayaan Debitor yang dalam kepailitan
merupakan wewenang Kurator.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dikabulkan, apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi
kepentingan Kreditor. (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dikabulkan, Pengadilan dapat menetapkan syarat agar Kreditor
pemohon memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh
Pengadilan.

Pasal 11
(1) Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas
permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.
(2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang
dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada
Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan
pernyataan pailit.
(3) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain
dapat diajukan oleh Debitor dan Kreditor yang merupakan pihak
pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh
Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan
tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas
permohonan pernyataan pailit.
(4) Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan
yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan
tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan
tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pasal 12
(1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan
memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
(2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori
kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak
termohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan
kasasi didaftarkan.
(3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada
panitera Pengadilan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal
termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dan panitera Pengadilan wajib menyampaikan
kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2
(dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima.
(4) Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi,
dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang
bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat
belas) hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

Pasal 13
(1) Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan
menetapkan hari sidang paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal
permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. (2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling
lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi
diterima oleh Mahkamah Agung.
(3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat
60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima
oleh Mahkamah Agung.
(4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang
mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum.
(5) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara anggota dengan
ketua majelis maka perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat
dalam putusan kasasi.
(6) Panitera pada Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan
putusan kasasi kepada Panitera pada Pengadilan Niaga paling
lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan
kasasi diucapkan.
(7) Jurusita Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kasasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pemohon kasasi,
termohon kasasi, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 2
(dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

Pasal 14
(1) Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan
kembali ke Mahkamah Agung.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13
berlaku mutatis mutandis bagi peninjauan kembali.

Pasal 15
(1) Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan
seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan.
(2) Dalam hal Debitor, Kreditor, atau pihak yang berwenang
mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5)
tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan
maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku Kurator.
(3) Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan
Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara
kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih
dari 3 (tiga) perkara.
(4) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal
putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim
Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan
pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:
a. nama, alamat, dan pekerjaan Debitor;
b. nama Hakim Pengawas;
c. nama, alamat, dan pekerjaan Kurator;
d. nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditor
sementara, apabila telah ditunjuk; dan
e. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor.

Pasal 16
(1) Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau
pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit
diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi
atau peninjauan kembali.
(2) Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat
adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang
telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator
menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat
Debitor.

Pasal 17
(1) Kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan
kembali yang membatalkan putusan pailit dalam Berita Negara
Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
(2) Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga
menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator.
(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada
pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon dan Debitor
dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelis hakim
tersebut.
(4) Untuk pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa
Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Pengadilan
mengeluarkan penetapan eksekusi atas permohonan Kurator.
(5) Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan, perdamaian yang
mungkin terjadi gugur demi hukum.

Pasal 18
(1) Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya
kepailitan maka Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah
mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah
memanggil dengan sah atau mendengar Debitor, dapat
memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit.
(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum. (3) Majelis hakim yang memerintahkan pencabutan pailit
menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator.
(4) Jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada Debitor.
(5) Biaya dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan.
(6) Terhadap penetapan majelis hakim mengenai biaya kepailitan dan
imbalan jasa Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak
dapat diajukan upaya hukum.
(7) Untuk pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa
Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Pengadilan
mengeluarkan penetapan eksekusi atas permohonan Kurator
yang diketahui Hakim Pengawas.

Pasal 19
(1) Putusan yang memerintahkan pencabutan pernyataan pailit,
diumumkan oleh Panitera Pengadilan dalam Berita Negara
Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
(2) Terhadap putusan pencabutan pernyataan pailit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kasasi dan/atau
peninjauan kembali.
(3) Dalam hal setelah putusan pencabutan pernyataaan pailit
diucapkan diajukan lagi permohonan pernyataan pailit maka
Debitor atau pemohon wajib membuktikan bahwa ada cukup
harta untuk membayar biaya kepailitan.

Pasal 20
(1) Panitera Pengadilan wajib menyelenggarakan suatu daftar umum
untuk mencatat setiap perkara kepailitan secara tersendiri.
(2) Daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat
secara berurutan :
a. ikhtisar putusan pailit atau putusan pembatalan pernyataaan
pailit;
b. isi singkat perdamaian dan putusan pengesahannya;
c. pembatalan perdamaian;
d. jumlah pembagian dalam pemberesan;
e. pencabutan kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
dan
f. rehabilitasi;
dengan menyebutkan tanggal masing-masing.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi daftar umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
(4) Daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk
umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.
Bagian Kedua
Akibat Kepailitan

Pasal 21
Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan
pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh
selama kepailitan.

Pasal 22
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku
terhadap :
a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh
Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya,
alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur
dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan
keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi
Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
b. segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri
sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah,
pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang
ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
c. uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu
kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Pasal 23
Debitor Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22
meliputi istri atau suami dari Debitor Pailit yang menikah dalam
persatuan harta.

Pasal 24
(1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan
mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak
tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
(2) Tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejak pukul 00.00 waktu setempat.
(3) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah
dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank
pada tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
transfer tersebut wajib diteruskan.
(4) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah
dilaksanakan Transaksi Efek di Bursa Efek maka transaksi tersebut
wajib diselesaikan.

Pasal 25
Semua perikatan Debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan
tersebut menguntungkan harta pailit.

Pasal 26
(1) Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta
pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.
(2) Dalam hal tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
atau diteruskan oleh atau terhadap Debitor Pailit maka apabila
tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap
Debitor Pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat
hukum terhadap harta pailit.

Pasal 27
Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh
pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap
Debitor Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk
dicocokkan.

Pasal 28
(1) Suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh Debitor dan yang
sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, atas permohonan
tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan
kesempatan kepada tergugat memanggil Kurator untuk
mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh
hakim.
(2) Dalam hal Kurator tidak mengindahkan panggilan tersebut maka
tergugat berhak memohon supaya perkara digugurkan, dan jika
hal ini tidak dimohonkan maka perkara dapat diteruskan antara
Debitor dan tergugat, di luar tanggungan harta pailit.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga
dalam hal Kurator menolak mengambil alih perkara tersebut.
(4) Tanpa mendapat panggilan, setiap waktu Kurator berwenang
mengambil alih perkara dan mohon agar Debitor dikeluarkan dari
perkara.

Pasal 29
Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor
sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari
harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum
dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor.

Pasal 30
Dalam hal suatu perkara dilanjutkan oleh Kurator terhadap pihak
lawan maka Kurator dapat mengajukan pembatalan atas segala
perbuatan yang dilakukan oleh Debitor sebelum yang bersangkutan
dinyatakan pailit, apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan Debitor tersebut dilakukan dengan maksud untuk merugikan Kreditor dan hal
ini diketahui oleh pihak lawannya.

Pasal 31
(1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan
pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan
Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan
seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat
dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor.

(2) Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika
diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan
pencoretannya.
(3) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 93, Debitor yang sedang dalam penahanan
harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit
diucapkan.

Pasal 32
Selama kepailitan Debitor tidak dikenakan uang paksa.

Pasal 33
Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan
benda milik Debitor baik bergerak maupun tidak bergerak dalam
rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan
benda itu sudah ditetapkan maka dengan izin Hakim Pengawas,
Kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta
pailit.

Pasal 34
Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, perjanjian yang
bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal,
pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang
telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah
putusan pernyataan pailit diucapkan.

Pasal 35
Dalam hal suatu tagihan diajukan untuk dicocokkan maka hal
tersebut mencegah berlakunya daluwarsa.

Pasal 36
(1) Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan,
terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian
dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor
dapat meminta kepada Kurator untuk memberikan kepastian
tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut.
(2) Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Hakim Pengawas
menetapkan jangka waktu tersebut.
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) Kurator tidak memberikan jawaban atau tidak
bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut maka
perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai
kreditor konkuren.
(4) Apabila Kurator menyatakan kesanggupannya maka Kurator wajib
memberi jaminan atas kesanggupan untuk melaksanakan
perjanjian tersebut.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) tidak berlaku terhadap perjanjian yang
mewajibkan Debitor melakukan sendiri perbuatan yang
diperjanjikan.

Pasal 37
(1) Apabila dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
telah diperjanjikan penyerahan benda dagangan yang biasa
diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan pihak yang harus
menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan
dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan
diucapkannya putusan pernyataan pailit, dan dalam hal
pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang
bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren
untuk mendapatkan ganti rugi.
(2) Dalam hal harta pailit dirugikan karena penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) maka pihak lawan wajib membayar ganti
kerugian tersebut.

Pasal 38
(1) Dalam hal Debitor telah menyewa suatu benda maka baik Kurator
maupun pihak yang menyewakan benda, dapat menghentikan
perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian
dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat
kebiasaan setempat.
(2) Dalam hal melakukan penghentian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus pula diindahkan pemberitahuan penghentian
menurut perjanjian atau menurut kelaziman dalam jangka waktu
paling singkat 90 (sembilan puluh) hari.
(3) Dalam hal uang sewa telah dibayar di muka maka perjanjian sewa
tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka
waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut.
(4) Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, uang sewa merupakan utang harta pailit.

Pasal 39
(1) Pekerja yang bekerja pada Debitor dapat memutuskan hubungan
kerja, dan sebaliknya Kurator dapat memberhentikannya dengan
mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan
pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan
dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) hari
sebelumnya.
(2) Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang
terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit
diucapkan merupakan utang harta pailit.

Pasal 40
(1) Warisan yang selama kepailitan jatuh kepada Debitor Pailit, oleh
Kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan
harta pailit.
(2) Untuk tidak menerima suatu warisan, Kurator memerlukan izin
dari Hakim Pengawas.

Pasal 41
(1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat
dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang
telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor,
yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan
hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan
hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya
mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan
mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah perbuatan hukum Debitor yang wajib dilakukannya
berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.

Pasal 42
Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit
diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib
dilakukan Debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan
pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap
mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut
akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut:
a. merupakan perjanjian dimana kewajiban Debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
b. merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk
utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat
ditagih;
c. dilakukan oleh Debitor perorangan, dengan atau untuk
kepentingan:
1) suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai
derajat ketiga;
2) suatu badan hukum dimana Debitor atau pihak sebagaimana
dimaksud pada angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus
atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung
dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% (lima
puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian
badan hukum tersebut.
d. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum, dengan
atau untuk kepentingan:
1) anggota direksi atau pengurus dari Debitor, suami atau istri,
anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota
direksi atau pengurus tersebut;
2) perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami
atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga,
yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam
kepemilikan pada Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen)
dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum
tersebut;
3) perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau
keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung
atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih dari
50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam
pengendalian badan hukum tersebut.
e. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan
atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:
1) perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan
usaha tersebut adalah orang yang sama;
2) suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat
ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus Debitor
yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada
badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
3) perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota
badan pengawas pada Debitor, atau suami atau istri, anak
angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau
bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung
dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima
puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian
badan hukum tersebut, atau sebaliknya; 4) Debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan
hukum lainnya, atau sebaliknya;
5) badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik
bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para
anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut
serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan
hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh
persen) dari modal yang disetor;
f. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan
atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana Debitor
adalah anggotanya;
g. ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku
mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh Debitor dengan atau
untuk kepentingan:
1) anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri,
anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota
pengurus tersebut;
2) perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami
atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga
yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam
pengendalian badan hukum tersebut.

Pasal 43
Hibah yang dilakukan Debitor dapat dimintakan pembatalan kepada
Pengadilan, apabila Kurator dapat membuktikan bahwa pada saat
hibah tersebut dilakukan Debitor mengetahui atau patut mengetahui
bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi
Kreditor.

Pasal 44
Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dianggap mengetahui
atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan Kreditor,
apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Pasal 45
Pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat
dibatalkan apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran
mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit Debitor sudah
didaftarkan, atau dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat
dari persekongkolan antara Debitor dan Kreditor dengan maksud
menguntungkan Kreditor tersebut melebihi Kreditor lainnya.

Pasal 46
(1) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45,
pembayaran yang telah diterima oleh pemegang surat pengganti atau surat atas tunjuk yang karena hubungan hukum dengan
pemegang terdahulu wajib menerima pembayaran, pembayaran
tersebut tidak dapat diminta kembali.
(2) Dalam hal pembayaran tidak dapat diminta kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), orang yang mendapat keuntungan
sebagai akibat diterbitkannya surat pengganti atau surat atas
tunjuk, wajib mengembalikan kepada harta pailit jumlah uang
yang telah dibayar oleh Debitor apabila:
a. dapat dibuktikan bahwa pada waktu penerbitan surat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan
mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit Debitor
sudah didaftarkan; atau
b. penerbitan surat tersebut merupakan akibat dari
persekongkolan antara Debitor dan pemegang pertama.

Pasal 47
(1) Tuntutan hak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46
diajukan oleh Kurator ke Pengadilan.
(2) Kreditor berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 dapat
mengajukan bantahan terhadap tuntutan Kurator.

Pasal 48
(1) Dalam hal kepailitan berakhir dengan disahkannya perdamaian
maka tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 gugur.
(2) Tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 tidak gugur, jika
perdamaian tersebut berisi pelepasan atas harta pailit, untuk itu
tuntutan dapat dilanjutkan atau diajukan oleh para pemberes
harta untuk kepentingan Kreditor.

Pasal 49
(1) Setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian
dari harta Debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang
dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada Kurator
dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas.
(2) Dalam hal orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
mengembalikan benda yang telah diterima dalam keadaan semula,
wajib membayar ganti rugi kepada harta pailit.
(3) Hak pihak ketiga atas benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang diperoleh dengan itikad baik dan tidak dengan cuma-cuma,
harus dilindungi.
(4) Benda yang diterima oleh Debitor atau nilai penggantinya wajib
dikembalikan oleh Kurator, sejauh harta pailit diuntungkan,
sedangkan untuk kekurangannya, orang terhadap siapa
pembatalan tersebut dituntut dapat tampil sebagai kreditor konkuren.

Pasal 50
(1) Setiap orang yang sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan
tetapi belum diumumkan, membayar kepada Debitor Pailit untuk
memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan
pailit diucapkan, dibebaskan terhadap harta pailit sejauh tidak
dibuktikan bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya
putusan pernyataan pailit tersebut.
(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan
sesudah putusan pernyataan pailit diumumkan, tidak
membebaskan terhadap harta pailit kecuali apabila yang
melakukan dapat membuktikan bahwa pengumuman putusan
pernyataan pailit yang dilakukan menurut undang-undang tidak
mungkin diketahui di tempat tinggalnya.
(3) Pembayaran yang dilakukan kepada Debitor Pailit, membebaskan
Debitornya terhadap harta pailit, jika pembayaran itu
menguntungkan harta pailit.

Pasal 51
(1) Setiap orang yang mempunyai utang atau piutang terhadap
Debitor Pailit, dapat memohon diadakan perjumpaan utang,
apabila utang atau piutang tersebut diterbitkan sebelum putusan
pernyataan pailit diucapkan, atau akibat perbuatan yang
dilakukannya dengan Debitor Pailit sebelum putusan pernyataan
pailit diucapkan.
(2) Dalam hal diperlukan, piutang terhadap Debitor Pailit dihitung
menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan
Pasal 137.

Pasal 52
(1) Setiap orang yang telah mengambil alih suatu utang atau piutang
dari pihak ketiga sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan,
tidak dapat memohon diadakan perjumpaan utang, apabila
sewaktu pengambilalihan utang atau piutang tersebut, yang
bersangkutan tidak beritikad baik.
(2) Semua utang piutang yang diambil alih setelah putusan
pernyataan pailit diucapkan, tidak dapat diperjumpakan.

Pasal 53
Setiap orang yang mempunyai utang kepada Debitor Pailit, yang
hendak menjumpakan utangnya dengan suatu piutang atas tunjuk
atau piutang atas pengganti, wajib membuktikan bahwa pada saat
putusan pernyataan pailit diucapkan, orang tersebut dengan itikad
baik sudah menjadi pemilik surat atas tunjuk atau surat atas
pengganti tersebut.
Pasal 54
Setiap orang yang dengan Debitor Pailit berada dalam suatu
persekutuan yang karena atau selama kepailitan dibubarkan, berhak
untuk mengurangi bagian dari keuntungannya yang pada waktu
pembagian diadakan jatuh kepada Debitor Pailit, dengan kewajiban
Debitor Pailit untuk membayar utang persekutuan.

Pasal 55
(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang
gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan
atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah
tidak terjadi kepailitan.
(2) Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 136 dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat
demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk
mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan
tersebut.

Pasal 56
(1) Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat
(1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada
dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan
untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak
tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
(2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
terhadap tagihan Kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan
hak Kreditor untuk memperjumpakan utang.
(3) Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda
tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit
yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan
Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitor, dalam hal
telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan
Kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 57
(1) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1)
berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat
atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).
(2) Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat
mengajukan permohonan kepada Kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut.
(3) Apabila Kurator menolak permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kreditor atau pihak ketiga dapat mengajukan
permohonan tersebut kepada Hakim Pengawas.
(4) Hakim Pengawas dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah
permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima,
wajib memerintahkan Kurator untuk segera memanggil dengan
surat tercatat atau melalui kurir, Kreditor dan pihak ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk didengar pada sidang
pemeriksaan atas permohonan tersebut.
(5) Hakim Pengawas wajib memberikan penetapan atas permohonan
dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Hakim
Pengawas.
(6) Dalam memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Hakim Pengawas mempertimbangkan:
a. lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung;
b. perlindungan kepentingan Kreditor dan pihak ketiga
dimaksud;
c. kemungkinan terjadinya perdamaian;
d. dampak penangguhan tersebut atas kelangsungan usaha dan
manajemen usaha Debitor serta pemberesan harta pailit.

Pasal 58
(1) Penetapan Hakim Pengawas atas permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dapat berupa diangkatnya
penangguhan untuk satu atau lebih Kreditor, dan/atau
menetapkan persyaratan tentang lamanya waktu penangguhan,
dan/atau tentang satu atau beberapa agunan yang dapat
dieksekusi oleh Kreditor.
(2) Apabila Hakim Pengawas menolak untuk mengangkat atau
mengubah persyaratan penangguhan tersebut, Hakim Pengawas
wajib memerintahkan agar Kurator memberikan perlindungan
yang dianggap wajar untuk melindungi kepentingan pemohon.
(3) Terhadap penetapan Hakim Pengawas, Kreditor atau pihak ketiga
yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
57 ayat (2) atau Kurator dapat mengajukan perlawanan kepada
Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah
putusan diucapkan, dan Pengadilan wajib memutuskan
perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10
(sepuluh) hari setelah perlawanan tersebut diterima.
(4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk
peninjauan kembali.

Pasal 59 (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan
Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam
jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya
keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat
(1).
(2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi
agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor
pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.
(3) Setiap waktu Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi
agunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar
benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda
agunan tersebut kepada Kreditor yang bersangkutan.

Pasal 60
(1) Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayat (1) yang melaksanakan haknya, wajib memberikan
pertanggungjawaban kepada Kurator tentang hasil penjualan
benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil
penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya
kepada Kurator.
(2) Atas tuntutan Kurator atau Kreditor yang diistimewakan yang
kedudukannya lebih tinggi daripada Kreditor pemegang hak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kreditor pemegang hak
tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut
untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang
diistimewakan.
(3) Dalam hal hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan, Kreditor
pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan
atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor
konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan piutang.

Pasal 61
Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik Debitor,
tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit.

Pasal 62
(1) Dalam hal suami atau istri dinyatakan pailit maka istri atau
suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan
tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau
suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah
atau warisan.
(2) Jika benda milik istri atau suami telah dijual oleh suami atau istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum
tercampur dalam harta pailit maka istri atau suami berhak
mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.
(3) Untuk tagihan yang bersifat pribadi terhadap istri atau suami
maka Kreditor terhadap harta pailit adalah suami atau istri.

Pasal 63
Istri atau suami tidak berhak menuntut atas keuntungan yang
diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan kepada harta pailit suami
atau istri yang dinyatakan pailit, demikian juga Kreditor suami atau
istri yang dinyatakan pailit tidak berhak menuntut keuntungan yang
diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan kepada istri atau suami
yang dinyatakan pailit.

Pasal 64
(1) Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan
harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut.
(2) Dengan tidak mengurangi pengecualian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 maka kepailitan tersebut meliputi semua benda
yang termasuk dalam persatuan, sedangkan kepailitan tersebut
adalah untuk kepentingan semua Kreditor, yang berhak meminta
pembayaran dari harta persatuan.
(3) Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit mempunyai
benda yang tidak termasuk persatuan harta maka benda
tersebut termasuk harta pailit, akan tetapi hanya dapat
digunakan untuk membayar utang pribadi suami atau istri yang
dinyatakan pailit.

Bagian Ketiga
Pengurusan Harta Pailit

Paragraf 1
Hakim Pengawas

Pasal 65
Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Pasal 66
Pengadilan wajib mendengar pendapat Hakim Pengawas, sebelum
mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan
harta pailit.

Pasal 67
(1) Hakim Pengawas berwenang untuk mendengar keterangan saksi
atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk
memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan. (2) Saksi dipanggil atas nama Hakim Pengawas.
(3) Dalam hal saksi tidak datang menghadap atau menolak memberi
kesaksian maka berlaku ketentuan Hukum Acara Perdata.
(4) Dalam hal saksi bertempat tinggal di luar daerah hukum
Pengadilan yang memutus pailit, Hakim Pengawas dapat
melimpahkan pemeriksaan saksi tersebut kepada pengadilan yang
daerah hukumnya meliputi tempat tinggal saksi.
(5) Istri atau suami, bekas istri atau suami, dan keluarga sedarah
menurut keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari Debitor
Pailit mempunyai hak undur diri sebagai saksi.

Pasal 68
(1) Terhadap semua penetapan Hakim Pengawas, dalam waktu 5
(lima) hari setelah penetapan tersebut dibuat, dapat diajukan
permohonan banding ke Pengadilan.
(2) Permohonan banding tidak dapat diajukan terhadap penetapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, Pasal 33, Pasal 84
ayat (3), Pasal 104 ayat (2), Pasal 106, Pasal 125 ayat (1), Pasal 127
ayat (1), Pasal 183 ayat (1), Pasal 184 ayat (3), Pasal 185 ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), Pasal 186, Pasal 188, dan Pasal 189.

Paragraf 2
Kurator

Pasal 69
(1) Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau
pemberesan harta pailit.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator:
a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau
menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada
Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam
keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan
demikian dipersyaratkan;
b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam
rangka meningkatkan nilai harta pailit.
(3) Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga Kurator
perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak
tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya
maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh
persetujuan Hakim Pengawas.
(4) Pembebanan harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak
tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan
terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.
(5) Untuk menghadap di sidang Pengadilan, Kurator harus terlebih
dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 59 ayat (3).

Pasal 70
(1) Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah :
a. Balai Harta Peninggalan; atau
b. Kurator lainnya.
(2) Yang dapat menjadi Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, adalah:
a. orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang
memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka
mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan
b. terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 71
(1) Pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian
Kurator, setelah memanggil dan mendengar Kurator, dan
mengangkat Kurator lain dan/atau mengangkat Kurator tambahan
atas:
a. permohonan Kurator sendiri;
b. permohonan Kurator lainnya, jika ada;
c. usul Hakim Pengawas; atau
d. permintaan Debitor Pailit.
(2) Pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat Kurator atas
permohonan atau atas usul kreditor konkuren berdasarkan
putusan rapat Kreditor yang diselenggarakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90, dengan persyaratan putusan tersebut
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua)
jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat
dan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah piutang
kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat
tersebut.

Pasal 72
Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya
dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang
menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Pasal 73
(1) Apabila diangkat lebih dari satu Kurator maka untuk melakukan
tindakan yang sah dan mengikat, para Kurator memerlukan
persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah para Kurator.
(2) Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
(3) Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan
pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas
tugasnya.

Pasal 74
(1) Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas
mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3
(tiga) bulan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka
untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-
cuma.
(3) Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 75
Besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan setelah kepailitan
berakhir.

Pasal 76
Besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada Kurator
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditetapkan berdasarkan
pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup
tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-
undangan.

Pasal 77
(1) Setiap Kreditor, panitia kreditor, dan Debitor Pailit dapat
mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap
perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada
Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar
Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan
perbuatan yang sudah direncanakan.
(2) Hakim Pengawas harus menyampaikan surat keberatan kepada
Kurator paling lambat 3 (tiga) hari setelah surat keberatan
diterima.
(3) Kurator harus memberikan tanggapan kepada Hakim Pengawas
paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima surat keberatan.
(4) Hakim Pengawas harus memberikan penetapan paling lambat 3
(tiga) hari setelah tanggapan dari Kurator diterima.

Pasal 78
(1) Tidak adanya kuasa atau izin dari Hakim Pengawas, dalam hal
kuasa atau izin diperlukan, atau tidak diindahkannya ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84, tidak
mempengaruhi sahnya perbuatan yang dilakukan oleh Kurator terhadap pihak ketiga.
(2) Sehubungan dengan perbuatan tersebut, Kurator sendiri
bertanggung jawab terhadap Debitor Pailit dan Kreditor.

Paragraf 3
Panitia Kreditor

Pasal 79
(1) Dalam putusan pailit atau dengan penetapan kemudian,
Pengadilan dapat membentuk panitia kreditor sementara terdiri
atas 3 (tiga) orang yang dipilih dari Kreditor yang dikenal dengan
maksud memberikan nasihat kepada Kurator.
(2) Kreditor yang diangkat dapat mewakilkan kepada orang
lain semua pekerjaan yang berhubungan dengan tugas-tugasnya
dalam panitia.
(3) Dalam hal seorang Kreditor yang ditunjuk menolak
pengangkatannya, berhenti, atau meninggal, Pengadilan harus
mengganti Kreditor tersebut dengan mengangkat seorang di
antara 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Hakim Pengawas.

Pasal 80
(1) Setelah pencocokan utang selesai dilakukan, Hakim Pengawas
wajib menawarkan kepada Kreditor untuk membentuk panitia
kreditor tetap.
(2) Atas permintaan kreditor konkuren berdasarkan putusan
kreditor konkuren dengan suara terbanyak biasa dalam rapat
Kreditor, Hakim Pengawas:
a. mengganti panitia kreditor sementara, apabila dalam putusan
pailit telah ditunjuk panitia kreditor sementara; atau
b. membentuk panitia kreditor, apabila dalam putusan pailit
belum diangkat panitia kreditor.

Pasal 81
(1) Panitia kreditor setiap waktu berhak meminta diperlihatkan
semua buku, dokumen, dan surat mengenai kepailitan.
(2) Kurator wajib memberikan kepada panitia kreditor semua
keterangan yang dimintanya.

Pasal 82
Dalam hal diperlukan, Kurator dapat mengadakan rapat dengan
panitia kreditor, untuk meminta nasihat.

Pasal 83
(1) Sebelum mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang
sedang berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan
atau yang sedang berlangsung, Kurator wajib meminta pendapat panitia kreditor.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
terhadap sengketa tentang pencocokan piutang, tentang
meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit,
dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38,
Pasal 39, Pasal 59 ayat (3), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 184 ayat (3),
dan Pasal 186, tentang cara pemberesan dan penjualan harta
pailit, dan tentang waktu maupun jumlah pembagian yang harus
dilakukan.
(3) Pendapat panitia kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak diperlukan, apabila Kurator telah memanggil panitia
kreditor untuk mengadakan rapat guna memberikan pendapat,
namun dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pemanggilan,
panitia kreditor tidak memberikan pendapat tersebut.

Pasal 84
(1) Kurator tidak terikat oleh pendapat panitia kreditor.
(2) Dalam hal Kurator tidak menyetujui pendapat panitia kreditor
maka Kurator dalam waktu 3 (tiga) hari wajib memberitahukan hal
itu kepada panitia kreditor.
(3) Dalam hal panitia kreditor tidak menyetujui pendapat Kurator,
panitia kreditor dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta penetapan
Hakim Pengawas.
(4) Dalam hal panitia kreditor meminta penetapan Hakim Pengawas
maka Kurator wajib menangguhkan pelaksanaan perbuatan yang
direncanakan selama 3 (tiga) hari.

Paragraf 4
Rapat Kreditor

Pasal 85
(1) Dalam rapat Kreditor, Hakim Pengawas bertindak sebagai ketua.
(2) Kurator wajib hadir dalam rapat Kreditor.

Pasal 86
(1) Hakim Pengawas menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat
rapat Kreditor pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan
pailit diucapkan.
(2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah putusan pernyataan
pailit diterima oleh Hakim Pengawas dan Kurator, Hakim
Pengawas wajib menyampaikan kepada Kurator rencana
penyelenggaraan rapat Kreditor pertama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
(3) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas,
Kurator wajib memberitahukan penyelenggaraan rapat Kreditor
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kreditor yang
dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan
iklan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, dengan
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (4).

Pasal 87
(1) Kecuali ditentukan dalam Undang-Undang ini, segala putusan
rapat Kreditor ditetapkan berdasarkan suara setuju sebesar
lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan oleh
Kreditor dan/atau kuasa Kreditor yang hadir pada rapat yang
bersangkutan.
(2) Dalam hal Kreditor menghadiri rapat Kreditor dan tidak
menggunakan hak suara, hak suaranya dihitung sebagai suara
tidak setuju.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan jumlah hak suara
Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
(4) Pengalihan piutang yang dilakukan dengan cara pemecahan
piutang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, tidak
melahirkan hak suara bagi kreditor baru.
(5) Dalam hal pengalihan dilakukan secara keseluruhan setelah
putusan pernyataan pailit diucapkan, Kreditor penerima
pengalihan memperoleh hak suara Kreditor yang mengalihkan.

Pasal 88
Kreditor yang mempunyai hak suara adalah Kreditor yang diakui,
Kreditor yang diterima dengan syarat, dan pembawa suatu piutang
atas tunjuk yang telah dicocokkan.

Pasal 89
Kreditor yang telah memberitahukan kepada Kurator, bahwa untuk
kepailitan tersebut telah mengangkat seorang kuasa atau yang pada
suatu rapat telah mewakilkan kepada orang lain maka semua
panggilan dan pemberitahuan wajib ditujukan kepada kuasa
tersebut, kecuali apabila Kreditor meminta kepada Kurator untuk
mengirimkan panggilan dan pemberitahuan itu kepada Kreditor
sendiri atau seorang kuasa lain.

Pasal 90
(1) Rapat Kreditor wajib diadakan sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-Undang ini.
(2) Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim
Pengawas dapat mengadakan rapat apabila dianggap perlu atau atas permintaan:
a. panitia kreditor; atau
b. paling sedikit 5 (lima) Kreditor yang mewakili 1/5 (satu
perlima) bagian dari semua piutang yang diakui atau diterima
dengan syarat.
(3) Hakim Pengawas wajib menentukan hari, tanggal, waktu, dan
tempat rapat.
(4) Kurator memanggil semua Kreditor yang mempunyai hak suara
dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling
sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud Pasal 15
ayat (4).
(5) Panggilan dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan
iklan dalam surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) memuat acara yang akan dibicarakan dalam rapat.
(6) Hakim Pengawas harus menetapkan tenggang waktu antara hari
pemanggilan dan hari rapat.

Paragraf 5
Penetapan Hakim

Pasal 91
Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta
pailit ditetapkan oleh Pengadilan dalam tingkat terakhir, kecuali
Undang-Undang ini menentukan lain.

Pasal 92
Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta
pailit juga yang ditetapkan oleh hakim dapat dilaksanakan terlebih
dahulu, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

Bagian Keempat
Tindakan Setelah Pernyataan Pailit dan
Tugas Kurator

Pasal 93
(1) Pengadilan dengan putusan pernyataan pailit atau setiap waktu
setelah itu, atas usul Hakim Pengawas, permintaan Kurator, atau
atas permintaan seorang Kreditor atau lebih dan setelah
mendengar Hakim Pengawas, dapat memerintahkan supaya
Debitor Pailit ditahan, baik ditempatkan di Rumah Tahanan
Negara maupun di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan jaksa
yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.
(2) Perintah penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.
(3) Masa penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku
paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penahanan dilaksanakan.
(4) Pada akhir tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
atas usul Hakim Pengawas atau atas permintaan Kurator atau
seorang Kreditor atau lebih dan setelah mendengar Hakim
Pengawas, Pengadilan dapat memperpanjang masa penahanan
setiap kali untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(5) Biaya penahanan dibebankan kepada harta pailit sebagai utang
harta pailit.

Pasal 94
(1) Pengadilan berwenang melepas Debitor Pailit dari tahanan atas
usul Hakim Pengawas atau atas permohonan Debitor Pailit,
dengan jaminan uang dari pihak ketiga, bahwa Debitor Pailit
setiap waktu akan menghadap atas panggilan pertama.
(2) Jumlah uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Pengadilan dan apabila Debitor pailit tidak
datang menghadap, uang jaminan tersebut menjadi keuntungan
harta pailit.
Pasal 95
Permintaan untuk menahan Debitor Pailit harus dikabulkan, apabila
permintaan tersebut didasarkan atas alasan bahwa Debitor Pailit
dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 98, Pasal 110, atau Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 96
(1) Dalam hal diperlukan kehadiran Debitor Pailit pada sesuatu
perbuatan yang berkaitan dengan harta pailit maka apabila
Debitor Pailit berada dalam tahanan, Debitor Pailit dapat diambil
dari tempat tahanan tersebut atas perintah Hakim Pengawas.
(2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
kejaksaan.
Pasal 97
Selama kepailitan, Debitor Pailit tidak boleh meninggalkan domisilinya
tanpa izin dari Hakim Pengawas.

Pasal 98
Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua
upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat,
dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan
memberikan tanda terima.

Pasal 99
(1) Kurator dapat meminta penyegelan harta pailit kepada
Pengadilan, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit,
melalui Hakim Pengawas.
(2) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru sita di tempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh 2
(dua) saksi yang salah satu di antaranya adalah wakil dari
Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 100
(1) Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2
(dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya
sebagai Kurator.
(2) Pencatatan harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan oleh
Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas.
(3) Anggota panitia kreditor sementara berhak menghadiri
pembuatan pencatatan tersebut.

Pasal 101
(1) Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, harus dimasukkan
dalam pencatatan harta pailit.
(2) Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, harus
dimuat dalam daftar pertelaan yang dilampirkan pada pencatatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100.

Pasal 102
Segera setelah dibuat pencatatan harta pailit, Kurator harus
membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang
harta pailit, nama dan tempat tinggal Kreditor beserta jumlah
piutang masing-masing Kreditor.

Pasal 103
Pencatatan harta pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, daftar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, oleh Kurator diletakkan di
Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang
dengan cuma-cuma.

Pasal 104
(1) Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator
dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit
walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan
kasasi atau peninjauan kembali.
(2) Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, Kurator
memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 105
(1) Kurator berwenang membuka surat dan telegram yang
dialamatkan kepada Debitor Pailit.
(2) Surat dan telegram yang tidak berkaitan dengan harta pailit,
harus segera diserahkan kepada Debitor Pailit. (3) Perusahaan pengiriman surat dan telegram memberikan kepada
Kurator, surat dan telegram yang dialamatkan kepada Debitor
Pailit.
(4) Semua surat pengaduan dan keberatan yang berkaitan dengan
harta pailit ditujukan kepada Kurator.

Pasal 106
Kurator berwenang menurut keadaan memberikan suatu jumlah uang
yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas untuk biaya hidup Debitor
Pailit dan keluarganya.

Pasal 107
(1) Atas persetujuan Hakim Pengawas, Kurator dapat mengalihkan
harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan
atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada
harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi
atau peninjauan kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1)
berlaku terhadap ayat (1).

Pasal 108
(1) Uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya wajib disimpan
oleh Kurator sendiri kecuali apabila oleh Hakim Pengawas
ditentukan lain.
(2) Uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit,
wajib disimpan oleh Kurator di bank untuk kepentingan harta
pailit setelah mendapat izin Hakim Pengawas.

Pasal 109
Kurator setelah meminta saran dari panitia kreditor sementara, bila
ada, dan dengan izin Hakim Pengawas berwenang untuk mengadakan
perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan
atau mencegah timbulnya suatu perkara.

Pasal 110
(1) Debitor Pailit wajib menghadap Hakim Pengawas, Kurator, atau
panitia kreditor apabila dipanggil untuk memberikan keterangan.
(2) Dalam hal suami atau istri dinyatakan pailit, istri atau suami yang
dinyatakan pailit wajib memberikan keterangan mengenai semua
perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing terhadap harta
bersama.

Pasal 111
Dalam hal kepailitan suatu badan hukum, ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97
hanya berlaku terhadap pengurus badan hukum tersebut, dan ketentuan Pasal 110 ayat (1) berlaku terhadap pengurus dan
komisaris.

Pasal 112
Atas permintaan dan biaya setiap Kreditor, Panitera wajib
memberikan salinan dari surat yang disediakan di Kepaniteraan untuk
dilihat oleh yang berkepentingan.

Bagian Kelima
Pencocokan Piutang

Pasal 113
(1) Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan
pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan:
a. batas akhir pengajuan tagihan;
b. batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya
kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan;
c. hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor untuk
mengadakan pencocokan piutang.
(2) Tenggang waktu antara tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dan huruf b paling singkat 14 (empat belas) hari.

Pasal 114
Kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 113 wajib memberitahukan penetapan tersebut
kepada semua Kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat dan
mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Pasal 115
(1) Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing
kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis
lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai
dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada
atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai,
jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas
kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda.
(2) Atas penyerahan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kreditor berhak meminta suatu tanda terima dari Kurator.

Pasal 116
(1) Kurator wajib :
a. mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh
Kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan
keterangan Debitor Pailit; atau b. berunding dengan Kreditor jika terdapat keberatan terhadap
penagihan yang diterima.
(2) Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak meminta
kepada Kreditor agar memasukkan surat yang belum diserahkan,
termasuk memperlihatkan catatan dan surat bukti asli.

Pasal 117
Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu
daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang
dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri.

Pasal 118
(1) Dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, dibubuhkan
pula catatan terhadap setiap piutang apakah menurut pendapat
Kurator piutang yang bersangkutan diistimewakan atau dijamin
dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak
agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda
bagi tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan.
(2) Apabila Kurator hanya membantah adanya hak untuk didahulukan
atau adanya hak untuk menahan benda, piutang yang
bersangkutan harus dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk
sementara diakui berikut catatan Kurator tentang bantahan
serta alasannya.

Pasal 119
Kurator wajib menyediakan di Kepaniteraan Pengadilan salinan dari
masing-masing daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, selama 7
(tujuh) hari sebelum hari pencocokan piutang, dan setiap orang
dapat melihatnya secara cuma-cuma.

Pasal 120
Kurator wajib memberitahukan dengan surat tentang adanya daftar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 kepada Kreditor yang dikenal,
disertai panggilan untuk menghadiri rapat pencocokan piutang
dengan menyebutkan rencana perdamaian jika telah diserahkan oleh
Debitor Pailit.

Pasal 121
(1) Debitor Pailit wajib hadir sendiri dalam rapat pencocokan
piutang, agar dapat memberikan keterangan yang diminta oleh
Hakim Pengawas mengenai sebab musabab kepailitan dan
keadaan harta pailit.
(2) Kreditor dapat meminta keterangan dari Debitor Pailit mengenai
hal-hal yang dikemukakan melalui Hakim Pengawas.
(3) Pertanyaan yang diajukan kepada Debitor Pailit dan jawaban
yang diberikan olehnya, wajib dicatat dalam berita acara.
Pasal 122
Dalam hal yang dinyatakan pailit suatu badan hukum, semua
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dan ayat
(2) menjadi tanggung jawab pengurus badan hukum tersebut.

Pasal 123
Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Kreditor dapat
menghadap sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

Pasal 124
(1) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Hakim
Pengawas membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan
daftar piutang yang dibantah oleh Kurator.
(2) Setiap Kreditor yang namanya tercantum dalam daftar piutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta agar Kurator
memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan
penempatannya dalam daftar, atau dapat membantah kebenaran
piutang, adanya hak untuk didahulukan, hak untuk menahan
suatu benda, atau dapat menyetujui bantahan Kurator.
(3) Kurator berhak menarik kembali pengakuan sementara atau
bantahannya, atau menuntut supaya Kreditor menguatkan
dengan sumpah kebenaran piutangnya yang tidak dibantah oleh
Kurator atau oleh salah seorang Kreditor.
(4) Dalam hal Kreditor asal telah meninggal dunia, para pengganti
haknya wajib menerangkan di bawah sumpah bahwa mereka
dengan itikad baik percaya piutang itu ada dan belum dilunasi.
(5) Dalam hal dianggap perlu untuk menunda rapat maka Hakim
Pengawas menentukan rapat berikutnya yang diadakan dalam
waktu 8 (delapan) hari setelah rapat ditunda, tanpa suatu
panggilan.

Pasal 125
(1) Pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat
(3) dan ayat (4) wajib dilakukan oleh Kreditor sendiri atau
wakilnya yang khusus dikuasakan untuk itu, baik pada rapat
termaksud, maupun pada hari lain yang telah ditentukan oleh
Hakim Pengawas.
(2) Dalam hal Kreditor yang diperintahkan mengucapkan sumpah
tidak hadir atau tidak diwakili dalam rapat maka panitera wajib
memberitahukan kepada Kreditor adanya perintah mengucapkan
sumpah dan hari yang ditentukan untuk pengucapan sumpah
tersebut.
(3) Hakim Pengawas wajib memberikan surat keterangan kepada
Kreditor mengenai sumpah yang telah diucapkannya, kecuali
apabila sumpah tersebut diucapkan dalam rapat Kreditor maka harus dicatat dalam berita acara rapat yang bersangkutan.

Pasal 126
(1) Piutang yang tidak dibantah wajib dipindahkan ke dalam daftar
piutang yang diakui, yang dimasukkan dalam berita acara rapat.
(2) Dalam hal piutang berupa surat atas tunjuk dan surat atas
pengganti maka Kurator mencatat pengakuan pada surat yang
bersangkutan.
(3) Piutang yang oleh Kurator diperintahkan agar dikuatkan dengan
sumpah, diterima dengan syarat, sampai saat diterima secara
pasti setelah sumpah diucapkan pada waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1).
(4) Berita acara rapat ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan
panitera pengganti.
(5) Pengakuan suatu piutang yang dicatat dalam berita acara rapat
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam kepailitan dan
pembatalannya tidak dapat dituntut oleh Kurator, kecuali
berdasarkan alasan adanya penipuan.

Pasal 127
(1) Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat
mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut
telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan
kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan
tersebut di pengadilan.
(2) Advokat yang mewakili para pihak harus advokat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7.
(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa secara
sederhana.
(4) Dalam hal Kreditor yang meminta pencocokan piutangnya tidak
menghadap pada sidang yang telah ditentukan maka yang
bersangkutan dianggap telah menarik kembali permintaannya dan
dalam hal pihak yang melakukan bantahan tidak datang
menghadap maka yang bersangkutan dianggap telah melepaskan
bantahannya, dan hakim harus mengakui piutang yang
bersangkutan.
(5) Kreditor yang pada rapat pencocokan piutang tidak mengajukan
bantahan, tidak diperbolehkan menggabungkan diri atau
melakukan intervensi dalam perkara yang bersangkutan.

Pasal 128
(1) Pemeriksaan terhadap bantahan yang diajukan oleh Kurator
ditangguhkan demi hukum dengan disahkannya perdamaian dalam
kepailitan, kecuali apabila surat-surat perkara telah diserahkan
kepada hakim untuk diputuskan dengan ketentuan bahwa: a. dalam hal piutang diterima maka piutang dianggap diakui
dalam kepailitan;
b. biaya perkara menjadi tanggungan Debitor Pailit.
(2) Debitor dapat mengambil alih perkara yang ditangguhkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pengganti Kurator
berdasarkan surat-surat perkara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dengan diwakili oleh seorang advokat.
(3) Selama pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
terjadi maka pihak lawan berhak memanggil Debitor untuk
mengambil alih perkara.
(4) Dalam hal Debitor tidak menghadap, putusan tidak hadir dapat
dijatuhkan menurut Hukum Acara Perdata.
(5) Dalam hal bantahan itu diajukan oleh Kreditor peserta, setelah
putusan pengesahan perdamaian dalam kepailitan memperoleh
kekuatan hukum tetap, perkara dapat dilanjutkan oleh para
pihak hanya untuk memohon hakim memutus mengenai biaya
perkara.

Pasal 129
Kreditor yang piutangnya dibantah tidak wajib mengajukan bukti
yang lebih untuk menguatkan piutang tersebut daripada bukti yang
seharusnya diajukan kepada Debitor Pailit.

Pasal 130
(1) Dalam hal Kreditor yang piutangnya dibantah tidak hadir dalam
rapat, jurusita dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah
ketidakhadiran Kreditor harus memberitahukan dengan surat
dinas mengenai bantahan yang telah diajukan.
(2) Dalam hal Kreditor memperkarakan bantahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kreditor tidak dapat menggunakan
sebagai alasan tidak adanya pemberitahuan dalam perkara
dimaksud.

Pasal 131
(1) Hakim Pengawas dapat menerima secara bersyarat piutang yang
dibantah sampai dengan suatu jumlah yang ditetapkan olehnya.
(2) Dalam hal yang dibantah adalah peringkat piutang, Hakim
Pengawas dapat mengakui peringkat tersebut dengan bersyarat.

Pasal 132
(1) Debitor Pailit berhak membantah atas diterimanya suatu piutang
baik seluruhnya maupun sebagian atau membantah adanya
peringkat piutang dengan mengemukakan alasan secara
sederhana.
(2) Bantahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam
berita acara rapat beserta alasannya. (3) Bantahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi
pengakuan piutang dalam kepailitan.
(4) Bantahan yang tidak menyebutkan alasan atau bantahan yang
tidak ditujukan terhadap seluruh piutang tetapi tidak
menyatakan dengan tegas bagian yang diakui atau bagian yang
dibantah, tidak dianggap sebagai suatu bantahan.

Pasal 133
(1) Piutang yang dimasukkan pada Kurator setelah lewat jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dengan
syarat dimasukkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari
diadakannya rapat pencocokan piutang, wajib dicocokkan
apabila ada permintaan yang diajukan dalam rapat dan tidak ada
keberatan, baik yang diajukan oleh Kurator maupun oleh salah
seorang Kreditor yang hadir dalam rapat.
(2) Piutang yang diajukan setelah lewat jangka waktu yang
ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak
dicocokkan.
(3) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) tidak berlaku, apabila Kreditor berdomisili di luar wilayah
Negara Republik Indonesia yang merupakan halangan untuk
melaporkan diri lebih dahulu.
(4) Dalam hal diajukannya keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) atau dalam hal timbulnya perselisihan mengenai ada atau
tidak adanya halangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Hakim Pengawas wajib mengambil keputusan setelah meminta
nasihat dari rapat.

Pasal 134
(1) Terhadap bunga atas utang yang timbul setelah putusan
pernyataan pailit diucapkan tidak dapat dilakukan pencocokan
piutang, kecuali dan hanya sejauh dijamin dengan gadai, jaminan
fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas
kebendaan lainnya.
(2) Terhadap bunga yang dijamin dengan hak agunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pencocokan piutang
secara pro memori.

(3) Apabila bunga yang bersangkutan tidak dapat dilunasi dengan
hasil penjualan benda yang menjadi agunan, Kreditor yang
bersangkutan tidak dapat melaksanakan haknya yang timbul dari
pencocokan piutang.

Pasal 135
Suatu piutang dengan syarat batal wajib dicocokkan untuk seluruh
jumlahnya dengan tidak mengurangi akibat syarat batal apabila syarat tersebut terpenuhi.

Pasal 136
(1) Piutang dengan syarat tunda dapat dicocokkan untuk nilainya
pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan.
(2) Dalam hal Kurator dan Kreditor tidak ada kata sepakat mengenai
cara pencocokan, piutangnya wajib diterima dengan syarat
untuk seluruh jumlahnya.

Pasal 137
(1) Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang
memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala,
wajib dicocokkan nilainya pada tanggal putusan pernyataan pailit
diucapkan.
(2) Semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 (satu) tahun
setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib
diperlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal
tersebut.
(3) Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 (satu) tahun
setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib
dicocokkan untuk nilai yang berlaku 1 (satu) tahun setelah
tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
(4) Dalam melakukan perhitungan nilai piutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3), wajib diperhatikan :
a. waktu dan cara pembayaran angsuran;
b. keuntungan yang mungkin diperoleh; dan
c. besarnya bunga apabila diperjanjikan.

Pasal 138
Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak
tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang
mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam
harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut
kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda
yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki
kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi
hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas
piutangnya.

Pasal 139
(1) Piutang yang nilainya tidak ditetapkan, tidak pasti, tidak
dinyatakan dalam mata uang Republik Indonesia atau sama sekali
tidak ditetapkan dalam uang, wajib dicocokkan sesuai dengan
nilai taksirannya dalam mata uang Republik Indonesia.
(2) Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
(3) Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang Republik Indonesia
bagi piutang milik Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayat (1) dilakukan pada tanggal eksekusi benda agunan dengan
menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia.

Pasal 140
(1) Piutang atas tunjuk dapat dicocokkan dengan mencatatkan surat
tersebut tanpa menyebutkan nama pembawa atau dengan
mencatatkannya atas nama pembawa.
(2) Masing-masing piutang atas tunjuk yang dicocokkan tanpa
menyebutkan nama pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dianggap sebagai piutang Kreditor tersendiri.

Pasal 141
(1) Kreditor yang piutangnya dijamin oleh seorang penanggung
dapat mengajukan pencocokan piutang setelah dikurangi dengan
pembayaran yang telah diterima dari penanggung.
(2) Penanggung berhak mengajukan pencocokan sebesar bayaran
yang telah dilakukan kepada Kreditor.
(3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanggung
dapat diterima secara bersyarat dalam pencocokan atas suatu
jumlah yang belum dibayar oleh penanggung dan tidak
dicocokkan oleh Kreditor.

Pasal 142
(1) Dalam hal terdapat Debitor tanggung-menanggung dan satu atau
lebih Debitor dinyatakan pailit, Kreditor dapat mengajukan
piutangnya kepada Debitor yang dinyatakan pailit atau kepada
masing-masing Debitor yang dinyatakan pailit sampai seluruh
piutangnya dibayar lunas.
(2) Setiap Debitor tanggung-menanggung yang mempunyai hak untuk
menuntut penggantian dari harta pailit Debitor lainnya yang
dinyatakan pailit dapat diterima secara bersyarat dalam
pencocokan apabila Kreditor tidak melakukan pencocokan
sendiri.
(3) Dalam hal harta pailit seluruh Debitor tanggung-menanggung
melebihi 100% (seratus persen) dari tagihan, kelebihannya
dibagikan di antara Debitor tanggung-menanggung menurut
hubungan hukum di antara mereka.

Pasal 143
(1) Setelah berakhirnya pencocokan piutang, Kurator wajib
memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit, dan
selanjutnya kepada Kreditor wajib diberikan semua keterangan
yang diminta oleh mereka. (2) Setelah berakhirnya rapat maka laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) beserta berita acara rapat pencocokan piutang
wajib disediakan di Kepaniteraan dan kantor Kurator.
(3) Untuk mendapatkan salinan surat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikenakan biaya.
(4) Setelah berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tersedia, Kurator, Kreditor, atau Debitor Pailit dapat meminta
kepada Pengadilan supaya berita acara rapat tersebut
diperbaiki, apabila dari dokumen mengenai kepailitan terdapat
kekeliruan dalam berita acara rapat.

Bagian Keenam
Perdamaian

Pasal 144
Debitor Pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada
semua Kreditor.

Pasal 145
(1) Apabila Debitor Pailit mengajukan rencana perdamaian dan paling
lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang
menyediakannya di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat
dengan cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan,
rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil
keputusan segera setelah selesainya pencocokan piutang,
kecuali dalam hal yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 147.
(2) Bersamaan dengan penyediaan rencana perdamaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) di Kepaniteraan Pengadilan maka
salinannya wajib dikirimkan kepada masing-masing anggota panitia
kreditor sementara.

Pasal 146
Kurator dan panitia kreditor sementara masing-masing wajib
memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian dalam
rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145.

Pasal 147
Pembicaraan dan keputusan mengenai rencana perdamaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, ditunda sampai rapat berikut
yang tanggalnya ditetapkan oleh Hakim Pengawas paling lambat 21
(dua puluh satu) hari kemudian, dalam hal :
a. apabila dalam rapat diangkat panitia kreditor tetap yang tidak
terdiri atas orang-orang yang sama seperti panitia kreditor
sementara, sedangkan jumlah terbanyak Kreditor menghendaki
dari panitia kreditor tetap pendapat tertulis tentang perdamaian yang diusulkan tersebut; atau
b. rencana perdamaian tidak disediakan di Kepaniteraan Pengadilan
dalam waktu yang ditentukan, sedangkan jumlah terbanyak
Kreditor yang hadir menghendaki pengunduran rapat.

Pasal 148
Dalam hal pembicaraan dan pemungutan suara mengenai rencana
perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ditunda sampai
rapat berikutnya, Kurator dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah
tanggal rapat terakhir harus memberitahukan kepada Kreditor yang
diakui atau Kreditor yang untuk sementara diakui yang tidak hadir
pada rapat pencocokan piutang dengan surat yang memuat secara
ringkas isi rencana perdamaian tersebut.

Pasal 149
(1) Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau
hak agunan atas kebendaaan lainnya dan Kreditor yang
diistimewakan, termasuk Kreditor yang mempunyai hak
didahulukan yang dibantah, tidak boleh mengeluarkan suara
berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka
telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan
harta pailit sebelum diadakannya pemungutan suara tentang
rencana perdamaian tersebut.
(2) Dengan pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mereka menjadi Kreditor konkuren, juga dalam hal perdamaian
tersebut tidak diterima.

Pasal 150
Debitor Pailit berhak memberikan keterangan mengenai rencana
perdamaian dan membelanya serta berhak mengubah rencana
perdamaian tersebut selama berlangsungnya perundingan.

Pasal 151
Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat Kreditor
oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang
hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara
diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah
seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara
diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat
tersebut.

Pasal 152
(1) Apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang hadir
pada rapat Kreditor dan mewakili paling sedikit 1/2 (satu perdua)
dari jumlah piutang Kreditor yang mempunyai hak suara
menyetujui untuk menerima rencana perdamaian maka dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari setelah pemungutan
suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara
kedua, tanpa diperlukan pemanggilan.
(2) Pada pemungutan suara kedua, Kreditor tidak terikat pada suara
yang dikeluarkan pada pemungutan suara pertama.

Pasal 153
Perubahan yang terjadi kemudian, baik mengenai jumlah Kreditor
maupun jumlah piutang, tidak mempengaruhi sahnya penerimaan
atau penolakan perdamaian.

Pasal 154
(1) Berita acara rapat wajib memuat:
a. isi perdamaian;
b. nama Kreditor yang hadir dan berhak mengeluarkan suara dan
menghadap;
c. suara yang dikeluarkan;
d. hasil pemungutan suara; dan
e. segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
(2) Berita acara rapat ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan
panitera pengganti.
(3) Setiap orang yang berkepentingan dapat melihat dengan cuma-
cuma berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang disediakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal
berakhirnya rapat di Kepaniteraan Pengadilan.
(4) Untuk memperoleh salinan berita acara rapat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya.

Pasal 155
Kreditor yang telah mengeluarkan suara menyetujui rencana perda-
maian atau Debitor Pailit, dapat meminta kepada Pengadilan
pembetulan berita acara rapat dalam jangka waktu 8 (delapan) hari
setelah tersedianya berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 154 ayat (3), apabila dari dokumen mengenai rapat rencana
perdamaian ternyata Hakim Pengawas secara keliru telah
menganggap rencana perdamaian tersebut ditolak.

Pasal 156
(1) Dalam hal rencana perdamaian diterima sebelum rapat ditutup,
Hakim Pengawas menetapkan hari sidang Pengadilan yang akan
memutuskan mengenai disahkan atau tidaknya rencana
perdamaian tersebut.
(2) Dalam hal terdapat kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
155, penetapan hari sidang akan dilakukan oleh Pengadilan dan
Kurator wajib memberitahukan kepada Kreditor dengan surat
mengenai penetapan hari sidang tersebut. (3) Sidang Pengadilan harus diadakan paling singkat 8 (delapan) hari
dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya
rencana perdamaian dalam rapat pemungutan suara atau setelah
dikeluarkannya penetapan Pengadilan dalam hal terdapat
kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155.

Pasal 157
Selama sidang, Kreditor dapat menyampaikan kepada Hakim
Pengawas alasan-alasan yang menyebabkan mereka menghendaki
ditolaknya pengesahan rencana perdamaian.

Pasal 158
(1) Pada hari yang ditetapkan Hakim Pengawas dalam sidang terbuka
memberikan laporan tertulis, sedangkan tiap-tiap Kreditor baik
sendiri maupun kuasanya, dapat menjelaskan alasan-alasan yang
menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan
perdamaian.
(2) Debitor Pailit juga berhak mengemukakan alasan guna membela
kepentingannya.

Pasal 159
(1) Pada sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 atau paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal sidang tersebut, Pengadilan
wajib memberikan penetapan disertai alasannya.
(2) Pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian apabila :
a. harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak
untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar daripada
jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; dan/atau
c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau
persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena
pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa
menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerjasama
untuk mencapai hal ini.

Pasal 160
(1) Dalam hal pengesahan perdamaian ditolak, baik Kreditor yang
menyetujui rencana perdamaian maupun Debitor Pailit, dalam
waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan Pengadilan
diucapkan, dapat mengajukan kasasi.
(2) Dalam hal pengesahan perdamaian dikabulkan, dalam waktu 8
(delapan) hari setelah tanggal pengesahan tersebut diucapkan,
dapat diajukan kasasi oleh:
a. Kreditor yang menolak perdamaian atau yang tidak hadir pada
saat diadakan pemungutan suara;
b. Kreditor yang menyetujui perdamaian setelah mengetahui bahwa perdamaian tersebut dicapai berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf c.

Pasal 161
(1) Kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 160 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 kecuali
ketentuan yang menyangkut Hakim Pengawas dan Pasal 159 ayat
(1), juga berlaku dalam pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Pasal 162
Perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua Kreditor yang tidak
mempunyai hak untuk didahulukan, dengan tidak ada pengecualian,
baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak.

Pasal 163
Dalam hal perdamaian atau pengesahan ditolak, Debitor Pailit tidak
dapat lagi menawarkan perdamaian dalam kepailitan tersebut.

Pasal 164
Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap
Debitor dan semua orang yang menanggung pelaksanaan perdamaian
sehubungan dengan piutang yang telah diakui, sejauh tidak dibantah
oleh Debitor Pailit sesuai ketentuan Pasal 132 sebagaimana termuat
dalam berita acara rapat pencocokan piutang.

Pasal 165
(1) Meskipun sudah ada perdamaian, Kreditor tetap memiliki hak
terhadap para penanggung dan sesama Debitor .
(2) Hak Kreditor terhadap benda pihak ketiga tetap dimilikinya
seolah-olah tidak ada suatu perdamaian.

Pasal 166
(1) Dalam hal pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, kepailitan berakhir.
(2) Kurator wajib mengumumkan perdamaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling
sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (4).

Pasal 167
(1) Setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum
tetap, Kurator wajib melakukan pertanggungjawaban kepada Debitor di hadapan Hakim Pengawas.
(2) Dalam hal perdamaian tidak menetapkan ketentuan lain, Kurator
wajib mengembalikan kepada Debitor semua benda, uang, buku,
dan dokumen yang termasuk harta pailit dengan menerima tanda
terima yang sah.

Pasal 168
(1) Jumlah uang yang menjadi hak Kreditor yang telah dicocokan
berdasarkan hak istimewa yang diakui serta biaya kepailitan wajib
diserahkan langsung kepada Kurator, kecuali apabila Debitor
telah memberikan jaminan untuk itu.
(2) Selama kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
terpenuhi, Kurator wajib menahan semua benda dan uang yang
termasuk harta pailit.
(3) Dalam hal setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
tanggal putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan
hukum tetap dan Debitor tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator wajib melunasinya
dari harta pailit yang tersedia.
(4) Jumlah utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bagian
yang wajib diserahkan kepada masing-masing Kreditor
berdasarkan hak istimewa, jika perlu ditetapkan oleh Hakim
Pengawas.

Pasal 169
Apabila piutang yang hak istimewanya diakui dengan syarat,
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 terbatas pada
pemberian jaminan, dan apabila pemberian jaminan tersebut tidak
dipenuhi, Kurator hanya wajib menyediakan suatu jumlah cadangan
dari harta pailit sebesar hak istimewa tersebut.

Pasal 170
(1) Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang
telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian
tersebut.
(2) Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi.
(3) Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada Debitor
untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari
setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan.

Pasal 171
Tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan
dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8,
Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 untuk permohonan
pernyataan pailit.
Pasal 172
(1) Dalam putusan pembatalan perdamaian diperintahkan supaya
kepailitan dibuka kembali, dengan pengangkatan seorang Hakim
Pengawas, Kurator, dan anggota panitia kreditor, apabila dalam
kepailitan terdahulu ada suatu panitia seperti itu.
(2) Hakim Pengawas, Kurator, dan anggota panitia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sedapat mungkin diangkat dari mereka
yang dahulu dalam kepailitan tersebut telah memangku
jabatannya.
(3) Kurator wajib memberitahukan dan mengumumkan putusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Pasal 173
(1) Dalam hal kepailitan dibuka kembali maka berlaku Pasal 17 ayat
(1), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan pasal-pasal dalam
Bagian Kedua, Bagian Ketiga, dan Bagian Keempat dalam Bab II
Undang-Undang ini.
(2) Demikian pula berlaku ketentuan mengenai pencocokan piutang
terbatas pada piutang yang belum dicocokkan.
(3) Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan, wajib dipanggil juga
untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dan berhak
membantah piutang yang dimintakan penerimaannya.

Pasal 174
Dengan tidak mengurangi berlakunya Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan
Pasal 44, apabila ada alasan untuk itu, semua perbuatan yang
dilakukan oleh Debitor dalam waktu antara pengesahan perdamaian
dan pembukaan kembali kepailitan mengikat bagi harta pailit.

Pasal 175
(1) Setelah kepailitan dibuka kembali maka tidak dapat lagi
ditawarkan perdamaian.
(2) Kurator wajib seketika memulai dengan pemberesan harta pailit.

Pasal 176
Dalam hal kepailitan dibuka kembali, harta pailit dibagi di antara para
Kreditor dengan cara:
a. jika Kreditor lama maupun Kreditor baru belum mendapat
pembayaran, hasil penguangan harta pailit dibagi di antara
mereka secara pro rata;
b. jika telah dilakukan pembayaran sebagian kepada Kreditor lama,
Kreditor lama dan Kreditor baru berhak menerima pembayaran
sesuai dengan prosentase yang telah disepakati dalam
perdamaian;
c. Kreditor lama dan Kreditor baru berhak memperoleh pembayaran secara pro rata atas sisa harta pailit setelah
dikurangi pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b
sampai dipenuhinya seluruh piutang yang diakui;
d. Kreditor lama yang telah memperoleh pembayaran tidak
diwajibkan untuk mengembalikan pembayaran yang telah
diterimanya.

Pasal 177
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 berlaku mutatis
mutandis dalam hal Debitor sekali lagi dinyatakan pailit sedangkan
pada saat itu yang bersangkutan belum memenuhi seluruh kewajiban
dalam perdamaian.

Bagian Ketujuh
Pemberesan Harta Pailit

Pasal 178
(1) Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana
perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima,
atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta
pailit berada dalam keadaan insolvensi.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dan Pasal 106
tidak berlaku, apabila sudah ada kepastian bahwa perusahaan
Debitor pailit tidak akan dilanjutkan menurut pasal-pasal di
bawah ini atau apabila kelanjutan usaha itu dihentikan.

Pasal 179
(1) Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana
perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak
diterima, Kurator atau Kreditor yang hadir dalam rapat dapat
mengusulkan supaya perusahaan Debitor Pailit dilanjutkan.
(2) Jika ada panitia kreditor dan usul diajukan oleh Kreditor, panitia
kreditor dan Kurator wajib memberikan pendapat mengenai usul
tersebut.
(3) Atas permintaan Kurator atau salah seorang dari Kreditor yang
hadir, Hakim Pengawas menunda pembicaraan dan pengambilan
keputusan atas usul tersebut, sampai suatu rapat yang
ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari sesudahnya.
(4) Kurator wajib segera memberitahu Kreditor yang tidak hadir
dalam rapat mengenai akan diadakannya rapat dengan surat yang
memuat usul tersebut dan diingatkan tentang adanya ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119.
(5) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika diperlukan
dapat dilakukan pula pencocokan terhadap piutang yang dimasukkan sesudah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dan belum dicocokkan
menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133.
(6) Terhadap piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Kurator
wajib bertindak menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 119.

Pasal 180
(1) Usul untuk melanjutkan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 179 ayat (1), wajib diterima apabila usul tersebut disetujui
oleh Kreditor yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari
semua piutang yang diakui dan diterima dengan sementara, yang
tidak dijamin dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,
hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
(2) Dalam hal tidak ada panitia kreditor, berlaku ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.
(3) Berita acara rapat harus memuat nama Kreditor yang hadir,
suara yang dikeluarkan oleh masing-masing Kreditor, hasil
pemungutan suara, dan segala sesuatu yang terjadi pada rapat
tersebut.
(4) Setiap orang yang berkepentingan dapat melihat dengan cuma-
cuma berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
yang disediakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal
berakhirnya rapat di Kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 181
(1) Apabila dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah putusan
penolakan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum
tetap, Kurator atau Kreditor mengajukan usul kepada Hakim
Pengawas untuk melanjutkan perusahaan Debitor Pailit, Hakim
Pengawas wajib mengadakan suatu rapat paling lambat 14 (empat
belas) hari setelah usul disampaikan kepada Hakim Pengawas.
(2) Kurator wajib mengundang Kreditor paling lambat 10 (sepuluh)
hari sebelum rapat diadakan, dengan surat yang menyebutkan
usul yang diajukan tersebut dan dalam surat tersebut Kreditor
wajib diingatkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
119.
(3) Kurator harus mengiklankan panggilan yang sama paling sedikit
dalam 2 (dua) surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (4).
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2), ayat
(5), ayat (6) dan Pasal 180 berlaku juga.

Pasal 182
Selama 8 (delapan) hari setelah selesainya rapat, apabila dari
dokumen ternyata Hakim Pengawas telah keliru menganggap usul tersebut ditolak atau diterima, Kurator atau Kreditor dapat meminta
kepada Pengadilan untuk sekali lagi menyatakan bahwa usul tersebut
telah diterima atau ditolak.

Pasal 183
(1) Atas permintaan Kreditor atau Kurator, Hakim Pengawas dapat
memerintahkan supaya kelanjutan perusahaan dihentikan.
(2) Dalam hal terdapat permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), panitia Kreditor, apabila ada, wajib didengar dan Kurator
wajib pula didengar apabila usul tersebut tidak diajukan oleh
Kurator.
(3) Hakim Pengawas juga dapat mendengar Kreditor dan Debitor
Pailit.

Pasal 184
(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1),
Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta
pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan Debitor
apabila:
a. usul untuk mengurus perusahaan Debitor tidak diajukan
dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
b. pengurusan terhadap perusahaan Debitor dihentikan.
(2) Dalam hal perusahaan dilanjutkan dapat dilakukan penjualan
benda yang termasuk harta pailit, yang tidak diperlukan untuk
meneruskan perusahaan.
(3) Debitor Pailit dapat diberikan sekadar perabot rumah dan
perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk
kesehatan, atau perabot kantor yang ditentukan oleh Hakim
Pengawas.

Pasal 185
(1) Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat
dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.
(3) Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat
dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus
dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas.
(4) Kurator berkewajiban membayar piutang Kreditor yang
mempunyai hak untuk menahan suatu benda, sehingga benda itu
masuk kembali dan menguntungkan harta pailit.

Pasal 186
Untuk keperluan pemberesan harta pailit, Kurator dapat menggunakan jasa Debitor Pailit dengan pemberian upah yang
ditentukan oleh Hakim Pengawas.

Pasal 187
(1) Setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi maka Hakim
Pengawas dapat mengadakan suatu rapat Kreditor pada hari,
jam, dan tempat yang ditentukan untuk mendengar mereka
seperlunya mengenai cara pemberesan harta pailit dan jika perlu
mengadakan pencocokan piutang, yang dimasukkan setelah
berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
113 ayat (1), dan belum juga dicocokkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 133.
(2) Terhadap piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kurator
wajib bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Pasal
117, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 120.
(3) Kurator wajib mengumumkan panggilan yang sama dalam surat
kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
(4) Hakim Pengawas wajib menetapkan tenggang waktu paling
singkat 14 (empat belas) hari antara hari pemanggilan dan hari
rapat.

Pasal 188
Apabila Hakim Pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai,
Kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada Kreditor
yang piutangnya telah dicocokkan.

Pasal 189
(1) Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk
dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas .
(2) Daftar pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah
Kurator, nama Kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap
piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditor.
(3) Kreditor konkuren harus diberikan bagian yang ditentukan oleh
Hakim Pengawas.
(4) Pembayaran kepada Kreditor:
a. yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk di
dalamnya yang hak istimewanya dibantah; dan
b. pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek,
atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak
dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap
mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan
kepada mereka.
(5) Dalam hal hasil penjualan benda sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang Kreditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka
berkedudukan sebagai kreditor konkuren.

Pasal 190
Kreditor yang piutangnya diterima dengan bersyarat maka besarnya
jumlah bagian Kreditor tersebut dalam daftar pembagian dihitung
berdasarkan prosentase dari seluruh jumlah piutang.

Pasal 191
Semua biaya kepailitan dibebankan kepada setiap benda yang
merupakan bagian harta pailit, kecuali benda yang menurut
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 telah dijual sendiri
oleh Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,
hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

Pasal 192
(1) Daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas
wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat
oleh Kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh
Hakim Pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui.
(2) Penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Kurator dalam surat
kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
(3) Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai
berlaku pada hari dan tanggal penyediaan daftar pembagian
tersebut diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

Pasal 193
(1) Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192
ayat (1) Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut
dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada
Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan.
(2) Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan
pada daftar pembagian.

Pasal 194
(1) Dalam hal diajukan perlawanan maka segera setelah berakhirnya
tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Hakim
Pengawas menetapkan hari untuk memeriksa perlawanan
tersebut di sidang Pengadilan terbuka untuk umum.
(2) Surat penetapan hari sidang yang dibuat oleh Hakim Pengawas,
disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh
setiap orang dengan cuma-cuma.
(3) Juru sita harus memberitahukan secara tertulis mengenai
penyediaan tersebut kepada pelawan dan Kurator. (4) Sidang wajib ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah
berakhirnya tenggang waktu yang ditetapkan menurut Pasal 192
ayat (3).
(5) Dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Hakim Pengawas memberi laporan tertulis, sedangkan
Kurator dan setiap Kreditor atau kuasanya dapat mendukung
atau membantah daftar pembagian tersebut dengan
mengemukakan alasannya.
(6) Pada hari sidang pertama atau paling lama 7 (tujuh) hari
kemudian, Pengadilan wajib memberikan putusan yang disertai
dengan pertimbangan hukum yang cukup.

Pasal 195
(1) Kreditor yang piutangnya belum dicocokkan dan Kreditor yang
piutangnya telah dicocokkan untuk suatu jumlah yang sangat
rendah menurut pelaporannya sendiri, dapat mengajukan
perlawanan dengan syarat paling lama 2 (dua) hari sebelum
pemeriksaan perlawanan di sidang Pengadilan dengan ketentuan:
a. piutang atau bagian piutang yang belum dicocokkan itu
diajukan kepada Kurator;
b. salinan surat piutang dan bukti penerimaan dari Kurator
dilampirkan pada surat perlawanan;
c. dalam perlawanan tersebut diajukan pula permohonan untuk
mencocokkan piutang atau bagian piutang tersebut.
(2) Pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
sidang tersebut dengan cara yang ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 124 dan pasal-pasal selanjutnya, dilakukan
sebelum pemeriksaan perlawanan dimulai.
(3) Dalam hal perlawanan hanya bermaksud agar piutang pelawan
dicocokkan, dan tidak ada perlawanan yang diajukan oleh orang
lain, biaya perlawanan harus dibebankan kepada Kreditor
pelawan tersebut.

Pasal 196
(1) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
194 ayat (6), Kurator atau setiap Kreditor dapat mengajukan
permohonan kasasi.
(2) Kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.
(3) Untuk kepentingan pemeriksaan atas permohonan kasasi,
Mahkamah Agung dapat memanggil Kurator atau Kreditor untuk
didengar.
(4) Karena lampaunya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 192, tanpa ada yang mengajukan perlawanan atau
perlawanan telah diputus oleh Pengadilan maka daftar pembagian menjadi mengikat.

Pasal 197
Hakim Pengawas wajib memerintahkan pencoretan pendaftaran
hipotek, hak tanggungan, atau jaminan fidusia yang membebani
benda yang termasuk harta pailit, segera setelah daftar pembagian
yang memuat pertanggungjawaban hasil penjualan benda yang
dibebani, menjadi mengikat.

Pasal 198
(1) Pembagian yang diperuntukkan bagi Kreditor yang piutangnya
diakui sementara, tidak diberikan selama belum ada putusan
mengenai piutangnya yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.
(2) Dalam hal Kreditor terbukti tidak mempunyai piutang atau
piutangnya kurang dari uang yang diperuntukkan baginya, uang
yang semula diperuntukkan baginya, baik seluruh atau sebagian,
menjadi keuntungan Kreditor lainnya.
(3) Jika bagian yang diperuntukkan bagi Kreditor yang hak untuk
didahulukan dibantah, melebihi prosentase bagian yang wajib
dibayarkan kepada kreditor konkuren, bagian tersebut untuk
sementara wajib dicadangkan sampai ada putusan mengenai hak
untuk didahulukan.
Pasal 199
Dalam hal suatu benda yang di atasnya terletak hak istimewa
tertentu, gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak
agunan atas kebendaan lainnya dijual, setelah kepada Kreditor yang
didahulukan tersebut diberikan pembagian menurut Pasal 189 pada
waktu diadakan pembagian lagi, hasil penjualan benda tersebut akan
dibayarkan kepada mereka sebesar paling tinggi nilai hak yang
didahulukan setelah dikurangi jumlah yang telah diterima
sebelumnya.

Pasal 200
(1) Kreditor yang karena kelalaiannya baru mencocokkan setelah
dilakukan pembagian, dapat diberikan pembayaran suatu jumlah
yang diambil lebih dahulu dari uang yang masih ada, seimbang
dengan apa yang telah diterima oleh Kreditor lain yang diakui.
(2) Dalam hal Kreditor mempunyai hak untuk didahulukan, mereka
kehilangan hak tersebut terhadap hasil penjualan benda yang
bersangkutan, apabila hasil tersebut dalam suatu daftar
pembagian yang lebih dahulu telah diperuntukkan bagi Kreditor
lainnya secara mendahulukan.

Pasal 201
Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat daftar pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, atau dalam hal telah diajukan
perlawanan setelah putusan perkara perlawanan tersebut
diucapkan, Kurator wajib segera membayar pembagian yang sudah
ditetapkan.

Pasal 202
(1) Segera setelah kepada Kreditor yang telah dicocokkan,
dibayarkan jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah
daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka berakhirlah
kepailitan, dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203.
(2) Kurator melakukan pengumuman mengenai berakhirnya
kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat
kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
(3) Kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai
pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada
Hakim Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah
berakhirnya kepailitan.
(4) Semua buku dan dokumen mengenai harta pailit yang ada pada
Kurator wajib diserahkan kepada Debitor dengan tanda bukti
penerimaan yang sah.

Pasal 203
Dalam hal sesudah diadakan pembagian penutup, ada pembagian yang
tadinya dicadangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (3),
jatuh kembali dalam harta pailit, atau apabila ternyata masih
terdapat bagian harta pailit, yang sewaktu diadakan pemberesan
tidak diketahui maka atas perintah Pengadilan, Kurator membereskan
dan membaginya berdasarkan daftar pembagian yang dahulu.

Bagian Kedelapan
Keadaan Hukum Debitor
Setelah Berakhirnya Pemberesan

Pasal 204
Setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka Kreditor
memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta Debitor mengenai
piutang mereka yang belum dibayar.

Pasal 205
(1) Pengakuan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126
ayat (5) mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Debitor
seperti suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.
(2) Ikhtisar berita acara rapat pencocokan piutang yang dibuat
dalam bentuk putusan yang dapat dilaksanakan, merupakan alas hak yang dapat dilaksanakan terhadap Debitor mengenai piutang
yang diakui.

Pasal 206
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 tidak berlaku,
sejauh piutang yang bersangkutan dibantah oleh Debitor Pailit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131.

Bagian Kesembilan
Kepailitan Harta Peninggalan

Pasal 207
Harta kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam
keadaan pailit, apabila dua atau lebih Kreditor mengajukan
permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan
bahwa:
a. utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar
lunas; atau
b. pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya
tidak cukup untuk membayar utangnya.

Pasal 208
(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 harus
diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi
tempat tinggal terakhir Debitor yang meninggal.
(2) Ahli waris harus dipanggil untuk didengar mengenai permohonan
tersebut dengan surat juru sita.
(3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus
disampaikan di tempat tinggal terakhir Debitor yang meninggal,
tanpa keharusan menyebutkan nama masing-masing ahli waris,
kecuali nama mereka itu dikenal.

Pasal 209
Putusan pernyataan pailit berakibat demi hukum dipisahkannya harta
kekayaan orang yang meninggal dari harta kekayaan ahli warisnya.

Pasal 210
Permohonan pernyataan pailit harus diajukan kepada Pengadilan
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Debitor meninggal.

Pasal 211
Ketentuan mengenai perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
144 sampai dengan Pasal 177, tidak berlaku terhadap kepailitan harta
peninggalan, kecuali apabila warisannya telah diterima oleh ahli waris
secara murni.
Bagian Kesepuluh
Ketentuan-ketentuan Hukum Internasional

Pasal 212
Kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan,
mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda
yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara
Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak
untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala apa
yang diperolehnya.

Pasal 213
(1) Kreditor yang memindahkan seluruh atau sebagian piutangnya
terhadap Debitor Pailit kepada pihak ketiga, dengan maksud
supaya pihak ketiga mengambil pelunasan secara didahulukan
daripada orang lain atas seluruh atau sebagian piutangnya dari
benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah
Negara Republik Indonesia, wajib mengganti kepada harta pailit
apa yang diperolehnya.
(2) Kecuali apabila dibuktikan sebaliknya maka setiap pemindahan
piutang wajib dianggap telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemindahan
tersebut dilakukan oleh Kreditor dan Kreditor tersebut
mengetahui bahwa pernyataan pailit sudah atau akan diajukan.

Pasal 214
(1) Setiap orang yang memindahkan seluruh atau sebagian piutang
atau utangnya kepada pihak ketiga, yang karena itu mendapat
kesempatan untuk melakukan perjumpaan utang di luar wilayah
Negara Republik Indonesia yang tidak diperbolehkan oleh
Undang-Undang ini, wajib mengganti kepada harta pailit.
(2) Ketentuan Pasal 213 ayat (2) berlaku juga terhadap hal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesebelas
Rehabilitasi

Pasal 215
Setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
166, Pasal 202, dan Pasal 207 maka Debitor atau ahli warisnya berhak
mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah
mengucapkan putusan pernyataan pailit.

Pasal 216
Permohonan rehabilitasi baik Debitor maupun ahli warisnya tidak
akan dikabulkan, kecuali apabila pada surat permohonan tersebut dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua Kreditor yang
diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan.

Pasal 217
Permohonan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 harus
diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang
ditunjuk oleh Pengadilan.

Pasal 218
(1) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan
rehabilitasi diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar
harian, setiap Kreditor yang diakui dapat mengajukan keberatan
terhadap permohonan tersebut, dengan memasukkan surat
keberatan disertai alasan di Kepaniteraan Pengadilan dan
Panitera harus memberi tanda penerimaan.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
diajukan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
216 tidak dipenuhi.

Pasal 219
Setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 218, terlepas diajukan atau tidak diajukannya
keberatan, Pengadilan harus mengabulkan atau menolak permohonan
tersebut.

Pasal 220
Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219
tidak terbuka upaya hukum apapun.

Pasal 221
Putusan yang mengabulkan rehabilitasi wajib diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum dan harus dicatat dalam daftar umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB III
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Bagian Kesatu
Pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibatnya

Pasal 222
(1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor
yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.
(2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat
melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu
dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana
perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau
seluruh utang kepada Kreditor.
(3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat
melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan
dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi
penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan
Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran
pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Pasal 223
Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek,
Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana
Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang
kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan
penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 224
(1) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada
Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan
ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.
(2) Dalam hal pemohon adalah Debitor, permohonan penundaan
kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat
sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti
secukupnya.
(3) Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil
Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.
(4) Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor
mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang
Debitor beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana
perdamaian.
(5) Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 222.
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2),
ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai
tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban
pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 225
(1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat
(1) berikut lampirannya, bila ada, harus disediakan di Kepaniteraan Pengadilan, agar dapat dilihat oleh setiap orang
dengan cuma-cuma.
(2) Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, Pengadilan dalam
waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya
surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1)
harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang
sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari
hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus
yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.
(3) Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam
waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal
didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan
permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara
dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta
mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan
Debitor mengurus harta Debitor.
(4) Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang
sementara diucapkan, Pengadilan melalui pengurus wajib
memanggil Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan surat
tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang
diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima)
terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran
utang sementara diucapkan.
(5) Dalam hal Debitor tidak hadir dalam sidang sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) penundaan kewajiban pembayaran utang
sementara berakhir dan Pengadilan wajib menyatakan Debitor
Pailit dalam sidang yang sama.

Pasal 226
(1) Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan
kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara
Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar
harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman
tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada
persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim
berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama Hakim
Pengawas dan nama serta alamat pengurus.
(2) Apabila pada waktu penundaan kewajiban pembayaran utang
sementara diucapkan sudah diajukan rencana perdamaian oleh
Debitor, hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut,
dan pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang
direncanakan.

Pasal 227
Penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berlaku sejak tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut
diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) diselenggarakan.

Pasal 228
(1) Pada hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1),
Pengadilan harus mendengar Debitor, Hakim Pengawas, pengurus
dan Kreditor yang hadir, wakilnya, atau kuasanya yang ditunjuk
berdasarkan surat kuasa.
(2) Dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap
Kreditor berhak untuk hadir walaupun yang bersangkutan tidak
menerima panggilan untuk itu.
(3) Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan
penundaan kewajiban pembayaran utang sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 224 ayat (2) atau telah disampaikan oleh
Debitor sebelum sidang maka pemungutan suara tentang rencana
perdamaian dapat dilakukan, jika ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 267 telah dipenuhi.
(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dipenuhi, atau jika Kreditor belum dapat memberikan suara
mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan Debitor,
Kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan
penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dengan maksud
untuk memungkinkan Debitor, pengurus, dan Kreditor untuk
mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada
rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.
(5) Dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang tetap tidak
dapat ditetapkan oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
225 ayat (4), Debitor dinyatakan pailit.
(6) Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, penundaan
tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua
ratus tujuh puluh) hari setelah putusan penundaan kewajiban
pembayaran utang sementara diucapkan.

Pasal 229
(1) Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap
berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan
berdasarkan:
a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor
konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang
hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari
seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari
kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang
tersebut; dan b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang
piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak
tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya
yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga)
bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir
dalam sidang tersebut.
(2) Perselisihan yang timbul antara pengurus dan kreditor konkuren
tentang hak suara Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diputus oleh Hakim Pengawas.
(3) Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan
penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat
yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran
utang harus diputuskan terlebih dahulu.
(4) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang
diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang
diajukan terhadap Debitor, agar dapat diputus terlebih dahulu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diajukan pada sidang
pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.

Pasal 230
(1) Apabila jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang
sementara berakhir, karena Kreditor tidak menyetujui
pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau
perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (6) belum
tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, pengurus
pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal
itu melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan yang harus
menyatakan Debitor Pailit paling lambat pada hari berikutnya.
(2) Pengurus wajib mengumumkan hal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam surat kabar harian di mana permohonan
penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diumumkan
berdasarkan Pasal 226.

Pasal 231
(1) Pengadilan harus mengangkat panitia kreditor apabila:
a. permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang
meliputi utang yang bersifat rumit atau banyak Kreditor; atau
b. pengangkatan tersebut dikehendaki oleh Kreditor yang
mewakili paling sedikit 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh
tagihan yang diakui.
(2) Pengurus dalam menjalankan tugasnya wajib meminta dan
mempertimbangkan saran panitia kreditor.

Pasal 232
(1) Panitera Pengadilan wajib mengadakan daftar umum perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dengan mencantumkan
untuk setiap penundaan kewajiban pembayaran utang:
a. tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang
sementara dan tanggal putusan penundaan kewajiban
pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya;
b. kutipan putusan Pengadilan yang menetapkan penundaan
kewajiban pembayaran utang sementara maupun yang tetap
dan perpanjangannya;
c. nama Hakim Pengawas dan Pengurus yang diangkat;
d. ringkasan isi perdamaian dan pengesahan perdamaian
tersebut oleh Pengadilan; dan
e. pengakhiran perdamaian.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi daftar umum
perkara penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut
ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
(3) Panitera Pengadilan wajib menyediakan daftar umum perkara
penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan
cuma-cuma.

Pasal 233
(1) Apabila diminta oleh pengurus, Hakim Pengawas dapat
mendengar saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli
untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut penundaan
kewajiban pembayaran utang, dan saksi tersebut dipanggil sesuai
dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata.
(2) Dalam hal saksi tidak hadir atau menolak untuk mengangkat
sumpah atau memberi keterangan, berlaku ketentuan Hukum
Acara Perdata.
(3) Istri atau suami, bekas istri atau suami, dan keluarga sedarah
menurut keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari Debitor
dapat menggunakan hak mereka untuk dibebaskan dari
kewajiban memberi kesaksian.

Pasal 234
(1) Pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225
ayat (2) harus independen dan tidak memiliki benturan
kepentingan dengan Debitor atau Kreditor.
(2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti
tidak independen dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Yang dapat menjadi pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), adalah:
a. orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara
Republik Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang
dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor; dan b. terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-
undangan.
(4) Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau
kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang
menyebabkan kerugian terhadap harta Debitor.
(5) Besarnya imbalan jasa pengurus ditetapkan oleh Pengadilan
berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan
peraturan perundang-undangan setelah penundaan kewajiban
pembayaran utang berakhir dan harus dibayar lebih dahulu dari
harta Debitor.

Pasal 235
(1) Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak
dapat diajukan upaya hukum apapun.
(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan
dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226.

Pasal 236
(1) Apabila diangkat lebih dari satu pengurus, untuk melakukan
tindakan yang sah dan mengikat, pengurus memerlukan
persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah pengurus.
(2) Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh
persetujuan Hakim Pengawas.
(3) Pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian
pengurus, setelah memanggil dan mendengar pengurus, dan
mengangkat pengurus lain dan atau mengangkat pengurus
tambahan berdasarkan :
a. usul Hakim Pengawas;
b. permohonan Kreditor dan permohonan tersebut hanya dapat
diajukan apabila didasarkan atas persetujuan lebih dari 1/2
(satu perdua) jumlah Kreditor yang hadir dalam rapat
Kreditor;
c. permohonan pengurus sendiri; atau
d. permohonan pengurus lainnya, jika ada.

Pasal 237
(1) Dalam putusan yang mengabulkan penundaan kewajiban
pembayaran utang sementara Pengadilan dapat memasukkan
ketentuan yang dianggap perlu untuk kepentingan Kreditor.
(2) Hakim Pengawas dapat juga melakukan hal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) setiap waktu selama berlangsungnya penundaan
kewajiban pembayaran utang tetap, berdasarkan:
a. prakarsa Hakim Pengawas; b. permintaan pengurus; atau
c. permintaan satu atau lebih Kreditor.

Pasal 238
(1) Jika penundaan kewajiban pembayaran utang telah dikabulkan,
Hakim Pengawas dapat mengangkat satu atau lebih ahli untuk
melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan
harta Debitor dalam jangka waktu tertentu berikut
perpanjangannya yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.
(2) Laporan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat
pendapat yang disertai dengan alasan lengkap tentang keadaan
harta Debitor dan dokumen yang telah diserahkan oleh Debitor
serta tingkat kesanggupan atau kemampuan Debitor untuk
memenuhi kewajibannya kepada Kreditor, dan laporan tersebut
harus sedapat mungkin menunjukkan tindakan yang harus diambil
untuk dapat memenuhi tuntutan Kreditor.
(3) Laporan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus
disediakan oleh ahli tersebut di Kepaniteraan Pengadilan agar
dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma dan
penyediaan laporan tersebut tanpa dipungut biaya.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (3)
berlaku mutatis mutandis bagi para ahli.

Pasal 239
(1) Setiap 3 (tiga) bulan sejak putusan penundaan kewajiban
pembayaran utang diucapkan pengurus wajib melaporkan
keadaan harta Debitor, dan laporan tersebut harus disediakan
pula di Kepaniteraan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 238 ayat (3).
(2) Jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diperpanjang oleh Hakim Pengawas.

Pasal 240
(1) Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tanpa
persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan
kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian
hartanya.
(2) Jika Debitor melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang
diperlukan untuk memastikan bahwa harta Debitor tidak
dirugikan karena tindakan Debitor tersebut.
(3) Kewajiban Debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan
persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya
penundaan kewajiban pembayaran utang, hanya dapat
dibebankan kepada harta Debitor sejauh hal itu menguntungkan
harta Debitor. (4) Atas dasar persetujuan yang diberikan oleh pengurus, Debitor
dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga hanya dalam rangka
meningkatkan nilai harta Debitor.
(5) Apabila dalam melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) perlu diberikan agunan, Debitor dapat membebani
hartanya dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,
hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh
pinjaman tersebut telah memperoleh persetujuan Hakim
Pengawas.
(6) Pembebanan harta Debitor dengan gadai, jaminan fidusia, hak
tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hanya dapat dilakukan
terhadap bagian harta Debitor yang belum dijadikan jaminan
utang.

Pasal 241
Apabila Debitor telah menikah dalam persatuan harta, harta Debitor
mencakup semua aktiva dan pasiva persatuan.

Pasal 242
(1) Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang,
Debitor tidak dapat dipaksa membayar utang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 245 dan semua tindakan eksekusi yang
telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus
ditangguhkan.
(2) Kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh Pengadilan
berdasarkan permintaan pengurus, semua sita yang telah
diletakkan gugur dan dalam hal Debitor disandera, Debitor harus
dilepaskan segera setelah diucapkan putusan penundaan
kewajiban pembayaran utang tetap atau setelah putusan
pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, dan
atas permintaan pengurus atau Hakim Pengawas, jika masih
diperlukan, Pengadilan wajib mengangkat sita yang telah
diletakkan atas benda yang termasuk harta Debitor.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
berlaku pula terhadap eksekusi dan sita yang telah dimulai atas
benda yang tidak dibebani, sekalipun eksekusi dan sita tersebut
berkenaan dengan tagihan Kreditor yang dijamin dengan gadai,
jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas
kebendaan lainnya, atau dengan hak yang harus diistimewakan
berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan undang-
undang.

Pasal 243
(1) Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menghentikan
berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh Pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru.
(2) Dalam hal perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai
gugatan pembayaran suatu piutang yang sudah diakui Debitor,
sedangkan penggugat tidak mempunyai kepentingan
untuk
memperoleh suatu putusan untuk melaksanakan hak terhadap
pihak ketiga, setelah dicatatnya pengakuan tersebut, hakim
dapat menangguhkan putusan sampai berakhirnya penundaan
kewajiban pembayaran utang.
(3) Debitor tidak dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam
perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta
kekayaannya tanpa persetujuan pengurus.

Pasal 244
Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan
kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap:
a. tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak
tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya;
b. tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang
sudah harus dibayar dan Hakim Pengawas harus menentukan
jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum
penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan
tagihan dengan hak untuk diistimewakan; dan
c. tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik
Debitor maupun terhadap seluruh harta Debitor yang tidak
tercakup pada ayat (1) huruf b.

Pasal 245
Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya penundaan
kewajiban pembayaran utang selama berlangsungnya penundaan
kewajiban pembayaran utang, tidak boleh dilakukan, kecuali
pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua Kreditor,
menurut perimbangan piutang masing-masing, tanpa mengurangi
berlakunya juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185
ayat (3).

Pasal 246
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal
58 berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak Kreditor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan Kreditor yang
diistimewakan, dengan ketentuan bahwa penangguhan berlaku
selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pasal 247
(1) Orang yang mempunyai utang kepada Debitor atau piutang terhadap Debitor tersebut, dapat memperjumpakan utang
piutang dimaksud, dengan syarat utang piutang tersebut atau
perbuatan hukum yang menimbulkan utang piutang dimaksud
telah terjadi sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang.
(2) Piutang terhadap Debitor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
274 dan Pasal 275.

Pasal 248
(1) Orang yang mengambil alih dari pihak ketiga utang kepada
Debitor atau piutang terhadap Debitor dari pihak ketiga sebelum
penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak dapat melakukan
perjumpaan utang apabila dalam pengambilalihan utang piutang
tersebut ia tidak beritikad baik.
(2) Piutang atau utang yang diambil alih setelah dimulainya
penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak dapat
diperjumpakan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54
berlaku bagi perjumpaan utang yang diatur dalam Pasal ini.

Pasal 249
(1) Dalam hal pada saat putusan penundaan kewajiban pembayaran
utang diucapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum
atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian
dengan Debitor dapat meminta kepada pengurus untuk
memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan
perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh
pengurus dan pihak tersebut.
(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Pengawas
menetapkan jangka waktu tersebut.
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) pengurus tidak memberikan jawaban atau tidak
bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut,
perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat menuntut ganti rugi sebagai Kreditor konkuren.
(4) Apabila pengurus menyatakan kesanggupannya, pengurus
memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan
perjanjian tersebut.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) tidak berlaku terhadap perjanjian yang
mewajibkan Debitor melakukan sendiri perbuatan yang
diperjanjikan.

Pasal 250
(1) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 telah diperjanjikan penyerahan benda yang biasa diperdagangkan
dengan suatu jangka waktu dan sebelum penyerahan dilakukan
telah diucapkan putusan penundaan kewajiban pembayaran
utang sementara, perjanjian menjadi hapus, dan dalam hal pihak
lawan dirugikan karena penghapusan, ia boleh mengajukan diri
sebagai Kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi.
(2) Dalam hal harta dirugikan karena penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) maka pihak lawan wajib membayar
kerugian tersebut.

Pasal 251
(1) Dalam hal Debitor telah menyewa suatu benda, Debitor dengan
persetujuan pengurus, dapat menghentikan perjanjian sewa,
dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum
berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
(2) Dalam hal melakukan penghentian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus pula diindahkan jangka waktu menurut perjanjian
atau menurut kelaziman, dengan ketentuan bahwa jangka waktu
90 (sembilan puluh) hari adalah cukup.
(3) Dalam hal telah dibayar uang sewa di muka, perjanjian sewa tidak
dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu
sewa yang telah dibayar uang muka.
(4) Sejak hari putusan penundaan kewajiban pembayaran utang
sementara diucapkan maka uang sewa merupakan utang harta
Debitor.

Pasal 252
(1) Segera setelah diucapkannya putusan penundaan kewajiban
pembayaran utang sementara maka Debitor berhak untuk
memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya, dengan
mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240
dan dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan
atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan
pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan
dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari
sebelumnya.
(2) Sejak mulai berlakunya penundaan kewajiban pembayaran utang
sementara maka gaji dan biaya lain yang timbul dalam hubungan
kerja tersebut menjadi utang harta Debitor.

Pasal 253
(1) Pembayaran yang dilakukan kepada Debitor, setelah
diucapkannya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang
sementara yang belum diumumkan, untuk memenuhi perikatan
yang terbit sebelum putusan penundaan kewajiban pembayaran
utang sementara, membebaskan pihak yang telah melakukan pembayaran terhadap harta Debitor, kecuali dapat dibuktikan
bahwa pihak tersebut telah mengetahui adanya putusan
penundaan kewajiban pembayaran utang sementara.
(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan
sesudah pengumuman, hanya membebaskan orang yang
melakukan pembayaran dimaksud apabila ia dapat membuktikan
bahwa meskipun telah dilakukan pengumuman menurut undang-
undang akan tetapi ia tidak mungkin dapat mengetahui
pengumuman dimaksud di tempat kediamannya, dengan tidak
mengurangi hak pengurus untuk membuktikan sebaliknya.

Pasal 254
Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku bagi
keuntungan sesama Debitor dan penanggung.

Pasal 255
(1) Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri, atas
permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih Kreditor, atau atas
prakarsa Pengadilan dalam hal:
a. Debitor, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran
utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan
pengurusan terhadap hartanya;
b. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan
kreditornya;
c. Debitor melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1);
d. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan
kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan
kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai
melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh
pengurus demi kepentingan harta Debitor;
e. selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang,
keadaan harta Debitor ternyata tidak lagi memungkinkan
dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
f. keadaan Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi
kewajibannya terhadap Kreditor pada waktunya.
(2) Dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf e pengurus wajib mengajukan permohonan
pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang.
(3) Pemohon, Debitor, dan pengurus harus didengar pada tanggal
yang telah ditetapkan oleh Pengadilan setelah dipanggil
sebagaimana mestinya.
(4) Permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran
utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai diperiksa
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pengajuan
permohonan tersebut dan putusan Pengadilan harus diucapkan
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak selesainya pemeriksaan.
(5) Putusan Pengadilan harus memuat alasan yang menjadi dasar
putusan tersebut.
(6) Jika penundaan kewajiban pembayaran utang diakhiri
berdasarkan ketentuan pasal ini, Debitor harus dinyatakan pailit
dalam putusan yang sama.

Pasal 256
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13,
dan Pasal 14 berlaku mutatis mutandis terhadap putusan pernyataan
pailit sebagai akibat putusan pengakhiran penundaan kewajiban
pembayaran utang.

Pasal 257
Putusan pernyataan pailit sebagai akibat putusan pengakhiran
penundaan kewajiban pembayaran utang harus diumumkan sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Pasal 258
(1) Jika Pengadilan menganggap bahwa sidang permohonan
pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang tidak
dapat diselesaikan sebelum tanggal Kreditor didengar sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat
(3), Pengadilan wajib memerintahkan agar Kreditor diberitahu
secara tertulis bahwa mereka tidak dapat didengar pada tanggal
tersebut.
(2) Jika diperlukan, Pengadilan segera menetapkan tanggal lain
untuk sidang dan dalam hal demikian Kreditor dipanggil oleh
pengurus.

Pasal 259
(1) Debitor setiap waktu dapat memohon kepada Pengadilan agar
penundaan kewajiban pembayaran utang dicabut, dengan alasan
bahwa harta Debitor memungkinkan dimulainya pembayaran
kembali dengan ketentuan bahwa pengurus dan Kreditor harus
dipanggil dan didengar sepatutnya sebelum putusan diucapkan.
(2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan
oleh jurusita dengan surat dinas tercatat, paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum sidang Pengadilan.

Pasal 260
Selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung,
terhadap Debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit.

Pasal 261
Apabila berdasarkan salah satu ketentuan dalam Bab ini, putusan pernyataan pailit diucapkan maka berlaku ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 262
(1) Dalam hal Debitor dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan dalam
Bab ini maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal
44 harus dihitung sejak putusan penundaan kewajiban
pembayaran utang sementara diucapkan;
b. perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor setelah diberi
persetujuan oleh pengurus untuk melakukannya harus
dianggap sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh
Kurator, dan utang harta Debitor yang terjadi selama
berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang
merupakan utang harta pailit;
c. kewajiban Debitor yang timbul selama jangka waktu
penundaan kewajiban pembayaran utang tanpa persetujuan
oleh pengurus tidak dapat dibebankan terhadap harta
Debitor, kecuali hal tersebut membawa akibat yang
menguntungkan bagi harta Debitor.
(2) Apabila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang
diajukan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah berakhirnya
penundaan kewajiban pembayaran utang sebelumnya maka
ketentuan ayat (1) berlaku pula bagi jangka waktu penundaan
kewajiban pembayaran utang berikutnya.

Pasal 263
Imbalan jasa bagi ahli yang diangkat berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, ditentukan oleh Hakim
Pengawas dan harus dibayar lebih dahulu dari harta Debitor.

Pasal 264
Ketentuan hukum internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
212, Pasal 213, dan Pasal 214 berlaku mutatis mutandis dalam hal
penundaan kewajiban pembayaran utang.

Bagian Kedua
Perdamaian

Pasal 265
Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan
kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu
perdamaian kepada Kreditor.

Pasal 266
(1) Apabila rencana perdamaian tersebut tidak disediakan di Kepaniteraan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225
maka rencana tersebut diajukan sebelum hari sidang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 atau pada tanggal
kemudian dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4).
(2) Salinan rencana perdamaian harus segera disampaikan kepada
Hakim Pengawas, pengurus, dan ahli, bila ada.

Pasal 267
Dalam hal sebelum putusan pengesahan perdamaian memperoleh
kekuatan hukum tetap, ada putusan Pengadilan yang menyatakan
bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir, gugurlah
rencana perdamaian tersebut.

Pasal 268
(1) Apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada panitera,
Hakim Pengawas harus menentukan:
a. hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada pengurus;
b. tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu
akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Kreditor yang
dipimpin oleh Hakim Pengawas.
(2) Tenggang waktu antara hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b paling singkat 14 (empat belas) hari.

Pasal 269
(1) Pengurus wajib mengumumkan penentuan waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 268 ayat (1) bersama-sama dengan
dimasukkannya rencana perdamaian, kecuali jika hal ini sudah
diumumkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 226.
(2) Pengurus juga wajib memberitahukan hal-hal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan surat tercatat atau melalui kurir
kepada semua Kreditor yang dikenal, dan pemberitahuan ini
harus menyebutkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 270 ayat (2).
(3) Kreditor dapat menghadap sendiri atau diwakili oleh seorang
kuasa berdasarkan surat kuasa.

(4) Pengurus dapat mensyaratkan agar Debitor memberikan kepada
mereka uang muka dalam jumlah yang ditetapkan oleh pengurus
guna menutup biaya untuk pengumuman dan pemberitahuan
tersebut.

Pasal 270
(1) Tagihan harus diajukan kepada pengurus dengan cara menyerahkan surat tagihan atau bukti tertulis lainnya yang
menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti yang
mendukung atau salinan bukti tersebut.
(2) Terhadap tagihan yang diajukan kepada pengurus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kreditor dapat meminta tanda terima
dari pengurus.

Pasal 271
Semua perhitungan yang telah dimasukkan oleh pengurus harus
dicocokkan dengan catatan dan laporan dari Debitor.

Pasal 272
Pengurus harus membuat daftar piutang yang memuat nama, tempat
tinggal Kreditor, jumlah piutang masing-masing, penjelasan piutang,
dan apakah piutang tersebut diakui atau dibantah oleh pengurus.

Pasal 273
(1) Piutang yang berbunga harus dimasukkan dalam daftar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 disertai perhitungan
bunga sampai dengan hari diucapkannya putusan penundaan
kewajiban pembayaran utang.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Pasal 139,
Pasal 140, Pasal 141, dan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) berlaku
mutatis mutandis dalam hal penundaan kewajiban pembayaran
utang.

Pasal 274
(1) Suatu tagihan dengan syarat tangguh dapat dimasukkan dalam
daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 untuk nilai yang
berlaku pada saat dimulainya penundaan kewajiban pembayaran
utang.
(2) Jika pengurus dan Kreditor tidak mencapai kesepakatan tentang
penetapan nilai tagihan tersebut, seluruh nilai tagihan Kreditor
harus diterima secara bersyarat.

Pasal 275
(1) Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang
memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala,
wajib dimasukkan dalam daftar untuk nilai yang berlaku pada
tanggal diucapkannya putusan penundaan kewajiban pembayaran
utang sementara.
(2) Semua piutang yang dapat ditagih dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang
diucapkan, wajib diperlakukan sebagai piutang yang dapat
ditagih pada tanggal tersebut.
(3) Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 (satu) tahun sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang
diucapkan, wajib dimasukkan dalam daftar untuk nilai yang
berlaku 1 (satu) tahun setelah putusan penundaan kewajiban
pembayaran utang tersebut diucapkan.
(4) Dalam melakukan perhitungan nilai piutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3), wajib diperhatikan:
a. waktu dan cara pembayaran angsuran;
b. keuntungan yang mungkin diperoleh; dan
c. besarnya bunga apabila diperjanjikan.

Pasal 276
(1) Pengurus wajib menyediakan salinan daftar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 272 di Kepaniteraan Pengadilan, agar dalam
waktu 7 (tujuh) hari sebelum diadakannya rapat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 268 dapat dilihat oleh setiap orang dengan
cuma-cuma.
(2) Penyediaan salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cuma-cuma.

Pasal 277
(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu
penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 228 ayat (4), atas permintaan pengurus atau karena
jabatannya, Hakim Pengawas dapat menunda pembicaraan dan
pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut.
(2) Dalam hal terjadi penundaan pembicaraan dan pemungutan suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269.

Pasal 278
(1) Dalam rapat rencana perdamaian, baik pengurus maupun ahli,
apabila telah diangkat, harus secara tertulis memberikan laporan
tentang rencana perdamaian yang ditawarkan itu.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 berlaku
mutatis mutandis dalam hal penundaan kewajiban pembayaran
utang.
(3) Piutang yang dimasukkan kepada pengurus sesudah lewat
tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (1)
huruf a, dengan syarat dimasukkan paling lama 2 (dua) hari
sebelum diadakan rapat, harus dimuat dalam daftar piutang atas
permintaan yang diajukan pada rapat tersebut, jika pengurus
maupun Kreditor yang hadir, tidak mengajukan keberatan.
(4) Piutang yang dimasukkan sesudah tenggang waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), tidak dimasukkan dalam daftar tersebut.
(5) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) tidak berlaku, apabila Kreditor berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang merupakan halangan untuk
melaporkan diri lebih dahulu.
(6) Dalam hal diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3), atau dalam hal adanya perselisihan tentang ada
atau tidak adanya halangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
Hakim Pengawas akan memberikan penetapan setelah meminta
pendapat rapat.

Pasal 279
(1) Pengurus berhak dalam rapat tersebut menarik kembali setiap
pengakuan atau bantahan yang pernah dilakukan.
(2) Kreditor yang hadir dapat membantah piutang yang oleh
pengurus seluruhnya atau sebagian diakuinya.
(3) Pengakuan atau bantahan yang dilakukan dalam rapat, harus
dicatat dalam daftar piutang.

Pasal 280
Hakim Pengawas menentukan Kreditor yang tagihannya dibantah,
untuk dapat ikut serta dalam pemungutan suara dan menentukan
batasan jumlah suara yang dapat dikeluarkan oleh Kreditor tersebut.

Pasal 281
(1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:
a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor
konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang
hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit
2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau
sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang
hadir dalam rapat tersebut; dan
b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang
piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak
tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan
lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per
tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau
kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
(2) Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak
menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar
nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman
yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas
kebendaan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 dan Pasal 153
berlaku juga dalam pemungutan suara untuk menerima rencana
perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 282
(1) Berita acara rapat yang dipimpin oleh Hakim Pengawas harus
mencantumkan isi rencana perdamaian, nama Kreditor yang
hadir dan berhak mengeluarkan suara, catatan tentang suara
yang dikeluarkan Kreditor, hasil pemungutan suara, dan catatan
tentang semua kejadian lain dalam rapat.
(2) Daftar Kreditor yang dibuat oleh pengurus yang telah ditambah
atau diubah dalam rapat, harus ditandatangani oleh Hakim
Pengawas dan panitera pengganti serta harus dilampirkan pada
berita acara rapat yang bersangkutan.
(3) Salinan berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disediakan di Kepaniteraan Pengadilan paling lambat 3
(tiga) hari setelah putusan rapat.
(4) Salinan berita acara rapat dapat dilihat oleh setiap orang dengan
cuma-cuma selama 8 (delapan) hari setelah tanggal disediakan.

Pasal 283
(1) Debitor dan Kreditor yang memberi suara mendukung rencana
perdamaian dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal
pemungutan suara dalam rapat, dapat meminta kepada
Pengadilan agar berita acara rapat diperbaiki apabila
berdasarkan dokumen yang ada ternyata bahwa perdamaian oleh
Hakim Pengawas keliru telah dianggap sebagai ditolak.
(2) Jika Pengadilan membuat perbaikan berita acara rapat maka
dalam putusan yang sama Pengadilan harus menentukan tanggal
pengesahan perdamaian yang harus dilaksanakan paling singkat 8
(delapan) hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah
putusan Pengadilan yang memperbaiki berita acara rapat
tersebut diucapkan.
(3) Pengurus wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor
putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan
putusan tersebut mengakibatkan putusan pernyataan pailit
berdasarkan Pasal 289 menjadi batal demi hukum.

Pasal 284
(1) Apabila rencana perdamaian diterima, Hakim Pengawas wajib
menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal
yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian,
dan pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus serta
Kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia
menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2)
berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan ketentuan ayat
(1).
(3) Pengadilan dapat mengundurkan dan menetapkan tanggal sidang
untuk pengesahan perdamaian yang harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal sidang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 285
(1) Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan Penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir pada saat putusan
pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan
pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227.

Pasal 289
Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib
segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan
cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana
perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan
Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan
penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1).

Pasal 290
Apabila Pengadilan telah menyatakan Debitor Pailit maka terhadap
putusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang
kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bab II, kecuali Pasal 11, Pasal
12, Pasal 13, dan Pasal 14.

Pasal 291
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171
berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian.
(2) Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian,
Debitor juga harus dinyatakan pailit.

Pasal 292
Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau
Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.

Pasal 293
(1) Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab
III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam
Undang-Undang ini.
(2) Upaya hukum kasasi dapat diajukan oleh Jaksa Agung demi
kepentingan hukum.

Pasal 294
Permohonan yang diajukan berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 237, Pasal 255, Pasal 256, Pasal 259, Pasal 283,
Pasal 285, Pasal 290, dan Pasal 291 harus ditandatangani oleh advokat
yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus, kecuali apabila
diajukan oleh pengurus.
BAB IV
PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 295
(1) Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali
kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-
Undang ini.
(2) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila:
a. setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat
menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan
sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
b. dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan
yang nyata.

Pasal 296
(1) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf a, dilakukan
dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh)
hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan
kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b, dilakukan
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali
memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3) Permohonan peninjauan kembali disampaikan kepada Panitera
Pengadilan.
(4) Panitera Pengadilan mendaftar permohonan peninjauan kembali
pada tanggal permohonan diajukan, dan kepada pemohon
diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera
Pengadilan dengan tanggal yang sama dengan tanggal
permohonan didaftarkan.
(5) Panitera Pengadilan menyampaikan permohonan peninjauan
kembali kepada Panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu 2
(dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Pasal 297
(1) Pemohon peninjauan kembali wajib menyampaikan kepada
Panitera Pengadilan bukti pendukung yang menjadi dasar
pengajuan permohonan peninjauan kembali dan untuk termohon
salinan permohonan peninjauan kembali berikut salinan bukti
pendukung yang bersangkutan, pada tanggal permohonan
didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat (4).
(2) Tanpa mengenyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera Pengadilan menyampaikan salinan permohonan
peninjauan kembali berikut salinan bukti pendukung kepada
termohon dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah
tanggal permohonan didaftarkan.
(3) Pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap
permohonan peninjauan kembali yang diajukan, dalam jangka
waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal permohonan peninjauan
kembali didaftarkan.
(4) Panitera Pengadilan wajib menyampaikan jawaban sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kepada Panitera Mahkamah Agung, dalam
jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari setelah tanggal
permohonan didaftarkan.

Pasal 298
(1) Mahkamah Agung segera memeriksa dan memberikan putusan
atas permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan diterima
Panitera Mahkamah Agung.
(2) Putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum.
(3) Dalam jangka waktu paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari setelah
tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung,
Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada para pihak salinan
putusan peninjauan kembali yang memuat secara lengkap
pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 299
Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara
yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.

Pasal 300
(1) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini,
selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula
memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang
penetapannya dilakukan dengan undang-undang.
(2) Pembentukan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan
memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang
diperlukan.

Pasal 301
(1) Pengadilan memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dengan hakim majelis.
(2) Dalam hal menyangkut perkara lain di bidang perniagaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 ayat (1), Ketua Mahkamah
Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada
tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal.
(3) Dalam menjalankan tugasnya, hakim Pengadilan dibantu oleh
seorang panitera atau seorang panitera pengganti dan juru sita.

Pasal 302
(1) Hakim Pengadilan diangkat berdasarkan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung.
(2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai hakim sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), adalah:
a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan
Peradilan Umum;
b. mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang
masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan
Pengadilan;
c. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
d. telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus
sebagai hakim pada Pengadilan.
(3) Dengan tetap memperhatikan syarat-syarat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, dengan
Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dapat
diangkat seseorang yang ahli, sebagai hakim ad hoc, baik pada
pengadilan tingkat pertama, kasasi, maupun pada peninjauan
kembali.

Pasal 303
Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan
permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian
yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar
permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 304
Perkara yang pada waktu Undang-Undang ini berlaku:
a. sudah diperiksa dan diputus tetapi belum dilaksanakan atau
sudah diperiksa tetapi belum diputus maka diselesaikan
berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan
sebelum berlakunya Undang-Undang ini;
b. sudah diajukan tetapi belum diperiksa, diselesaikan berdasarkan
ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Pasal 305
Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan
dari Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordening
Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) yang diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan
yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1998 pada saat Undang-Undang ini
diundangkan, masih tetap berlaku sejauh tidak bertentangan
dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-
Undang ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 306
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang
dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana
telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998,
dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara yang
menjadi lingkup tugas Pengadilan Niaga.

Pasal 307
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang tentang
Kepailitan (Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto
Staatsblad 1906:348) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3778), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 308
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 131
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

I. UMUM
Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan
makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional, yang
dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang
dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional.
Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan
perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu
mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta
mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional.
Salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan
perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan termasuk peraturan
tentang penundaan kewajiban pembayaran utang yang semula diatur dalam
Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordening Staatsblad
1905:217 juncto Staatsblad 1906:348).
Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang
melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para
pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari
berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun
cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan
penyelesaian utang piutang dalam masyarakat.
Bahwa krisis moneter yang melanda negara Asia termasuk Indonesia sejak
pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap
perekonomian dan perdagangan nasional. Kemampuan dunia usaha dalam
mengembangkan usahanya sangat terganggu, bahkan untuk mempertahankan
kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah, hal tersebut sangat
mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya.
Keadaan tersebut berakibat timbulnya masalah-masalah yang berantai, yang
apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas, antara lain
hilangnya lapangan kerja dan permasalahan sosial lainnya.
Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang
secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum
yang mendukungnya. Pada tanggal 22 April 1998 berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang
kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1998. Perubahan dilakukan oleh karena Undang-Undang tentang
Kepailitan (Faillisements-verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad
1906:348) yang merupakan peraturan perundang-undangan peninggalan
pemerintahan Hindia Belanda, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan
perkembangan hukum masyarakat untuk penyelesaian utang-piutang.
Perubahan terhadap Undang-Undang tentang Kepailitan tersebut di atas yang
dilakukan dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-
ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan
perkembangan hukum dalam masyarakat, jika ditinjau dari segi materi yang
diatur, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan.
Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak
cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta
kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.
Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah bahwa seorang Debitor
mempunyai paling sedikit 2 (dua) Kreditor dan tidak membayar lunas salah satu
utangnya yang sudah jatuh waktu. Dalam pengaturan pembayaran ini, tersangkut
baik kepentingan Debitor sendiri, maupun kepentingan para Kreditornya.
Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit
Debitor dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang Debitor secara
adil dan merata serta berimbang.
Pernyataan pailit dapat dimohon oleh salah seorang atau lebih Kreditor,
Debitor, atau jaksa penuntut umum untuk kepentingan umum. Kepailitan tidak
membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar
utang-utangnya.
Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan
kewajiban pembayaran utang :
Pertama, untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang
sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor.
Kedua, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan
yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa
memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.
Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh
salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk
memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu
sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor
untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan
tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.
Bertitik tolak dari dasar pemikiran tersebut di atas, perlu dibentuk Undang-
Undang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
yang merupakan produk hukum nasional, yang sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan hukum masyarakat. Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
ini didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain adalah :
1. Asas Keseimbangan
Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan
perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan
yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga
kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan
yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga
kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.
2. Asas Kelangsungan Usaha
Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan
perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.
3. Asas Keadilan
Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan
mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang
berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-
wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan
masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor
lainnya.
4. Asas Integrasi
Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa
sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang
utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.
Undang-Undang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup
materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang.
Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Kreditor” dalam ayat ini adalah baik kreditor
konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus
mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat
mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak
agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan
haknya untuk didahulukan.
Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing Kreditor
adalah Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 .
Yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat
ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh
waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu
penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau
denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan
pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.
Ayat (2)
Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk
kepentingan umum, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang
mengajukan permohonan pailit.
Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa
dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:
a. Debitor melarikan diri;
b. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
c. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau
badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
d. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari
masyarakat luas;
e. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam
menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
f. dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.
Adapun tata cara pengajuan permohonan pailit adalah sama dengan
permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor atau Kreditor, dengan
ketentuan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan
tanpa menggunakan jasa advokat.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “bank” adalah bank sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan. Pengajuan permohonan pernyataan
pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia
dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan
kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu
dipertanggungjawabkan. Kewenangan Bank Indonesia untuk
mengajukan permohonan kepailitan ini tidak menghapuskan
kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai
pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi
bank sesuai peraturan perundang-undangan. Ayat (4)
Permohonan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya dapat
diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, karena lembaga tersebut
melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang
diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar
Modal.
Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh
dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi-
instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya
kewenangan Bank Indonesia terhadap bank.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “Perusahaan Asuransi” adalah Perusahaan
Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Kerugian.
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah Perusahaan
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang yang mengatur mengenai Usaha Perasuransian.
Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sepenuhnya ada pada
Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi atau
Perusahaan Reasuransi sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus
sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan
strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.
Yang dimaksud dengan “Dana Pensiun” adalah Dana Pensiun
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai
Dana Pensiun.
Kewenangan untuk mengajukan pailit bagi Dana Pensiun, sepenuhnya
ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk
membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Dana Pensiun,
mengingat Dana Pensiun mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar
dan dana tersebut merupakan hak dari peserta yang banyak jumlahnya. Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di
bidang kepentingan publik” adalah badan usaha milik negara yang
seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.
Kewenangan Menteri Keuangan dalam pengajuan permohonan pailit
untuk instansi yang berada di bawah pengawasannya seperti
kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain, actio pauliana,
perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana
Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak
dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan
Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan
pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.
Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-
hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi
perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan
jangka waktu penyelesaiannya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Dalam hal menyangkut putusan atas permohonan pernyataan pailit oleh
lebih dari satu pengadilan yang berwenang mengadili Debitor yang sama
pada tanggal yang berbeda, maka putusan yang diucapkan pada tanggal
yang lebih awal berlaku.
Dalam hal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan oleh
Pengadilan yang berbeda pada tanggal yang sama mengenai Debitor
yang sama, maka yang berlaku adalah putusan Pengadilan yang daerah
hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum Debitor.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Ketentuan ini hanya berlaku, apabila permohonan pernyataan pailit
diajukan oleh Debitor. Persetujuan dari suami atau istri diperlukan,
karena menyangkut harta bersama.
Ikatan pernikahan yang sah harus dibuktikan dengan akta nikah yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 5
Yang dimaksud dengan “tempat tinggal” adalah tempat pesero tercatat
sebagai penduduk. Dalam hal tidak diketahui tempat tinggal pesero maka
disebutkan tempat kediamannya.
“Nama dan tempat tinggal” dalam ketentuan ini sesuai dengan yang
tercantum dalam kartu tanda penduduk (KTP).

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Panitera yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “alasan yang cukup”, antara lain adanya surat
keterangan sakit dari dokter.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara
sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta
utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan
besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan
termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan
pailit.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Huruf a Cukup jelas
Huruf b
Pertimbangan hukum atau pendapat yang berbeda dari hakim
anggota atau ketua majelis hakim dimuat sebagai lampiran dari
putusan pengadilan tersebut.
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 9
Yang dimaksud dengan “pihak yang mengajukan permohonan pernyataan
pailit” adalah Kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar
Modal, atau Menteri Keuangan.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini bersifat
preventif dan sementara, dan dimaksudkan untuk mencegah
kemungkinan bagi Debitor melakukan tindakan terhadap kekayaannya
sehingga dapat merugikan kepentingan Kreditor dalam rangka
pelunasan utangnya.
Namun demikian, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan
Debitor dan Kreditor, Pengadilan dapat mempersyaratkan agar Kreditor
memberikan uang jaminan dalam jumlah yang wajar apabila upaya
pengamanan tersebut dikabulkan. Dalam menetapkan persyaratan
tentang uang jaminan atas keseluruhan kekayaan Debitor, jenis
kekayaan Debitor dan besarnya uang jaminan yang harus diberikan
sebanding dengan kemungkinan besarnya kerugian yang diderita oleh
Debitor apabila permohonan pernyataan pailit ditolak oleh Pengadilan.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (3).
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “independen dan tidak mempunyai benturan
kepentingan” adalah bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak
tergantung pada Debitor atau Kreditor, dan Kurator tidak memiliki
kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis
Debitor atau Kreditor.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian”
adalah:
1. surat kabar harian yang beredar secara nasional; dan
2. surat kabar harian lokal yang beredar di tempat domisili Debitor.

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemberesan” dalam ketentuan ini adalah
penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “segala perbuatan yang telah dilakukan oleh
Kurator”, meliputi setiap perbuatan pengurusan dan pemberesan harta
pailit.
Yang dimaksud dengan “tetap sah dan mengikat Debitor”, adalah bahwa
perbuatan Kurator tidak dapat digugat di pengadilan mana pun.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penetapan biaya kepailitan dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan
yang memutus perkara kepailitan berdasarkan rincian yang diajukan
oleh Kurator setelah mendengar pertimbangan Hakim Pengawas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “panitia kreditor sementara”, adalah panitia
kreditor yang dibentuk sebelum rapat verifikasi. Sedangkan panitia
kreditor yang dibentuk setelah rapat verifikasi merupakan panitia
kreditor tetap.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Lihat Penjelasan Pasal 17 ayat (2).
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Lihat Penjelasan Pasal 6 ayat (3).
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Dalam hal Debitor adalah Perseroan Terbatas, organ perseroan
tersebut tetap berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaan
fungsi tersebut menyebabkan berkurangnya harta pailit, maka
pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit, adalah
wewenang Kurator.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “waktu setempat” adalah waktu tempat putusan
pernyataan pailit diucapkan oleh Pengadilan Niaga, misalnya, putusan
diucapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2001 pukul 13.00 WIB, maka
putusan tersebut dihitung mulai berlaku sejak pukul 00.00 WIB tanggal
1 Juli 2001.
Ayat (3)
Transfer dana melalui bank perlu dikecualikan untuk menjamin
kelancaran dan kepastian sistem transfer melalui bank.
Ayat (4)
Transaksi Efek di Bursa Efek perlu dikecualikan untuk menjamin
kelancaran dan kepastian hukum atas Transaksi Efek di Bursa Efek.
Ada pun penyelesaian Transaksi Efek di Bursa Efek dapat dilaksanakan
dengan cara penyelesaian pembukuan atau cara lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “mengambil alih perkara” adalah pengalihan
kedudukan Kreditor sebagai tergugat, dialihkan kepada Kurator.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58,
ketentuan ini tidak berlaku bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “jika diperlukan Hakim Pengawas harus
memerintahkan pencoretannya” antara lain pencoretan terhadap
penyitaan tanah atau kapal yang terdaftar.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “penahanan” dalam ketentuan ini adalah
gijzeling.

Pasal 32
Uang paksa dalam ketentuan Pasal ini mencakup uang paksa yang dikenakan
sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Pasal 33
Hasil penjualan benda milik Debitor masuk dalam harta pailit dan tidak
diberikan kepada pemohon eksekusi.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja, Kurator tetap
berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang
ketenagakerjaan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “upah” adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja
kepada pekerja atas suatu pekerjaan atas jasa yang telah atau akan
dilakukan, ditetapkan, dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,
kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan
bagi pekerja dan keluarga.

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan”
dalam ketentuan ini, termasuk pihak untuk kepentingan siapa
perjanjian tersebut diadakan.
Ayat (3)
Perbuatan yang wajib dilakukan karena Undang-Undang, misalnya,
kewajiban pembayaran pajak.

Pasal 42
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Angka 1)
Yang dimaksud dengan “anak angkat” adalah anak yang diangkat
berdasarkan penetapan pengadilan maupun anak angkat
berdasarkan hukum adat Debitor Pailit.
Yang dimaksud dengan “keluarganya” adalah hubungan yang timbul
karena perkawinan atau keturunan baik secara horizontal maupun
vertikal.
Angka 2)
Yang dimaksud dengan “anggota direksi” adalah anggota badan
pengawas, atau orang yang ikut serta dalam kepemilikan, termasuk
setiap orang yang pernah menduduki posisi tersebut dalam jangka
waktu kurang dari 1 (satu) tahun sebelum dilakukannya perbuatan
tersebut.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “kepemilikan” adalah kepemilikan modal atau
modal saham.
Huruf e
Pengendalian adalah kemampuan untuk menentukan, baik langsung
maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan atau
kebijaksanaan perusahaan. Pihak yang memiliki saham yang besarnya 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang telah
dikeluarkan dan mempunyai hak suara pada perseroan dianggap
mengendalikan perseroan tersebut, kecuali yang bersangkutan dapat
membuktikan tidak melakukan pengendalian, sedangkan pihak yang
memiliki saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah
saham yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara pada perseroan
dianggap tidak mengendalikan perseroan tersebut, kecuali yang
bersangkutan dapat dibuktikan melakukan pengendalian.
Huruf f
Dalam penerapan ketentuan ini, suatu badan hukum yang merupakan
anggota direksi yang berbentuk badan hukum diperlakukan sebagai
direksi yang berbentuk badan hukum tersebut.
Huruf g
Cukup jelas

Pasal 43
Dengan ketentuan ini, Kurator tidak perlu membuktikan bahwa penerima
hibah tersebut mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut
akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “itikad baik dan tidak dengan cuma-cuma”
termasuk juga pemegang hak agunan atas benda tersebut.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “perjumpaan utang” adalah kompensasi.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Ayat (1)
Penangguhan yang dimaksud dalam ketentuan ini bertujuan, antara
lain:
– untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian; atau
– untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau
– untuk memungkinkan Kurator melaksanakan tugasnya secara
optimal.
Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan
hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat
diajukan dalam sidang badan peradilan, dan baik Kreditor maupun pihak
ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas
benda yang menjadi agunan.
Ayat (2)
Termasuk dalam pengecualian terhadap penangguhan dalam hal ini
adalah hak Kreditor yang timbul dari perjumpaan utang (set off) yang
merupakan bagian atau akibat dari mekanisme transaksi yang terjadi di
Bursa Efek dan Bursa Perdagangan Berjangka.
Ayat (3)
Harta pailit yang dapat dijual oleh Kurator terbatas pada barang
persediaan (inventory) dan atau benda bergerak (current assets),
meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan hak agunan atas
kebendaan.
Yang dimaksud dengan “perlindungan yang wajar” adalah perlindungan
yang perlu diberikan untuk melindungi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan. Dengan pengalihan harta yang
bersangkutan, hak kebendaan tersebut dianggap berakhir demi hukum.
Perlindungan dimaksud, antara lain, dapat berupa:
a. ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit;
b. hasil penjualan bersih;
c. hak kebendaan pengganti; atau
d. imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai (utang yang
dijamin) lainnya.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 57
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “insolvensi” adalah keadaan tidak mampu
membayar.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Hal-hal perlu dipertimbangkan oleh Hakim Pengawas sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan ini tidak menutup kemungkinan bagi Hakim
Pengawas untuk mempertimbangkan hal-hal lain sepanjang memang
perlu untuk mengamankan dan mengoptimalkan nilai harta pailit.

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Tentang perlindungan yang diberikan bagi kepentingan Kreditor atau
pihak ketiga dimaksud, lihat penjelasan Pasal 56 ayat (3).
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 59
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “harus melaksanakan haknya” adalah bahwa
Kreditor sudah mulai melaksanakan haknya.
Ayat (2)
Cukup jelas Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “jumlah terkecil” adalah jumlah terkecil antara
harga pasar benda agunan dibandingkan dengan besarnya jumlah utang
yang dijamin dengan benda agunan.

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Kreditor yang diistimewakan” adalah Kreditor
pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 61
Hak untuk menahan atas benda milik Debitor berlangsung sampai utangnya
dilunasi.

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Pasal ini merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 62 ayat (3).

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “keluarga sedarah” termasuk anak angkat.
Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “keahlian khusus” adalah mereka yang
mengikuti dan lulus pendidikan Kurator dan pengurus.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “terdaftar” adalah telah memenuhi syarat-
syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
adalah anggota aktif organisasi profesi Kurator dan pengurus.

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Dalam menetapkan pedoman besarnya imbalan jasa bagi Kurator, Menteri
yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan
perundang-undangan mempertimbangkan tingkat kemampuan atau keahlian
Kurator dan tingkat kerumitan perkara.

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Kreditor yang dikenal” adalah Kreditor yang
telah mendaftarkan diri untuk diverifikasi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Jangka waktu 3 (tiga) hari tersebut setelah tanggal panitia kreditor
meminta penetapan Hakim Pengawas, kecuali Hakim Pengawas
membenarkan Kurator sebelum lewatnya 3 (tiga) hari tersebut.

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kuasa” dalam ayat ini tidak harus advokat.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Yang dimaksud dengan “penetapan” adalah penetapan administratif,
misalnya penetapan tentang honor Kurator, pengangkatan atau
pemberhentian Kurator.
Yang dimaksud dengan “Pengadilan dalam tingkat terakhir” adalah bahwa
terhadap penetapan tersebut tidak terbuka upaya hukum.

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “wakil dari Pemerintah Daerah setempat”,
adalah lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain.

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Ayat (1)
Lihat ketentuan Pasal 84.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 105
Berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 69, sejak putusan pailit diucapkan semua
wewenang Debitor untuk menguasai dan mengurus harta pailit termasuk
memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dan
simpanan Debitor dari bank yang bersangkutan beralih kepada Kurator.

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Yang dimaksud dengan “disimpan oleh Kurator sendiri” dalam pengertian
tidak mengurangi kemungkinan efek atau surat berharga tersebut disimpan
oleh kustodian, tetapi tanggung jawab tetap atas nama Debitor Pailit.
Misalnya, deposito atas nama Kurator, qq Debitor Pailit.

Pasal 109
Yang dimaksud dengan “perdamaian” dalam Pasal ini adalah perkara yang
sedang berjalan di Pengadilan.

Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Yang dimaksud dengan “komisaris” termasuk badan pengawas.

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Kuasa yang dimaksud dalam Pasal ini bukan kuasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 dan bagi pembuatan surat kuasa tersebut berlaku peraturan
perundang-undangan dari negara tempat dibuatnya surat kuasa tersebut.

Pasal 124
Cukup jelas

Pasal 125
Ayat (1) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat berupa akta
otentik atau akta di bawah tangan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 127
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengadilan” dalam ayat ini adalah pengadilan
negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 128
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “advokat” dalam ayat ini adalah advokat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 129
Cukup jelas

Pasal 130
Kreditor yang bijak seharusnya mengecek sendiri kepada panitera dan
Kurator tentang pencocokan piutangnya.

Pasal 131
Cukup jelas
Pasal 132
Cukup jelas

Pasal 133
Cukup jelas

Pasal 134
Cukup jelas

Pasal 135
Cukup jelas

Pasal 136
Cukup jelas

Pasal 137
Cukup jelas

Pasal 138
Cukup jelas

Pasal 139
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Kurs Tengah Bank Indonesia dihitung dari Kurs Transaksi Bank
Indonesia yang diumumkan secara harian, dengan perhitungan:
Kurs Jual Bank Indonesia + Kurs Beli Bank Indonesia
2

Pasal 140
Cukup jelas

Pasal 141
Cukup jelas

Pasal 142
Cukup jelas

Pasal 143
Cukup jelas

Pasal 144
Cukup jelas
Pasal 145
Cukup jelas

Pasal 146
Cukup jelas

Pasal 147
Cukup jelas

Pasal 148
Cukup jelas

Pasal 149
Cukup jelas

Pasal 150
Cukup jelas

Pasal 151
Yang dimaksud dengan “disetujui” adalah persetujuan Kreditor yang hadir
dan menyatakan secara tegas dalam rapat Kreditor yang bersangkutan.
Dalam hal Kreditor hadir dan tidak menggunakan hak suara, hak suaranya
dihitung sebagai suara tidak setuju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87
ayat (2).

Pasal 152
Cukup jelas

Pasal 153
Cukup jelas

Pasal 154
Cukup jelas

Pasal 155
Cukup jelas

Pasal 156
Cukup jelas

Pasal 157
Cukup jelas

Pasal 158
Cukup jelas
Pasal 159
Cukup jelas

Pasal 160
Cukup jelas

Pasal 161
Cukup jelas

Pasal 162
Cukup jelas

Pasal 163
Cukup jelas

Pasal 164
Cukup jelas

Pasal 165
Cukup jelas

Pasal 166
Cukup jelas

Pasal 167
Cukup jelas

Pasal 168
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Penetapan oleh Hakim Pengawas diperlukan apabila tidak ada
kesepakatan untuk pembagian tersebut antara Debitor, Kurator, dan
para Kreditor.

Pasal 169
Cukup jelas

Pasal 170
Ayat (1)
Cukup jelas Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Kelonggaran hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam seluruh proses.

Pasal 171
Cukup jelas

Pasal 172
Cukup jelas

Pasal 173
Cukup jelas

Pasal 174
Cukup jelas

Pasal 175
Cukup jelas

Pasal 176
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pro rata”, adalah pembayaran menurut besar-
kecilnya piutang masing-masing.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “sebagian” adalah bagian berapa pun.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 177
Cukup jelas

Pasal 178
Lihat Penjelasan Pasal 57 ayat (1).

Pasal 179
Cukup jelas

Pasal 180
Cukup jelas

Pasal 181
Cukup jelas
Pasal 182
Cukup jelas

Pasal 183
Cukup jelas

Pasal 184
Cukup jelas

Pasal 185
Cukup jelas

Pasal 186
Cukup jelas

Pasal 187
Cukup jelas

Pasal 188
Cukup jelas

Pasal 189
Cukup jelas

Pasal 190
Cukup jelas

Pasal 191
Cukup jelas

Pasal 192
Cukup jelas

Pasal 193
Cukup jelas

Pasal 194
Cukup jelas

Pasal 195
Cukup jelas

Pasal 196
Cukup jelas

Pasal 197 Cukup jelas

Pasal 198
Cukup jelas

Pasal 199
Cukup jelas

Pasal 200
Cukup jelas

Pasal 201
Cukup jelas

Pasal 202
Cukup jelas

Pasal 203
Cukup jelas

Pasal 204
Cukup jelas

Pasal 205
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dibuat dalam bentuk putusan yang dapat
dilaksanakan” adalah ikhtisar berita acara rapat yang mempunyai titel
eksekutorial.

Pasal 206
Cukup jelas

Pasal 207
Cukup jelas

Pasal 208
Cukup jelas

Pasal 209
Cukup jelas

Pasal 210
Cukup jelas
Pasal 211
Cukup jelas

Pasal 212
Cukup jelas

Pasal 213
Ayat (1)
Kewajiban mengganti kepada harta pailit adalah sebesar pelunasan yang
diperoleh Kreditor penerima peralihan piutang atas harta Debitor Pailit
di luar negeri.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 214
Ayat (1)
Kewajiban mengganti kepada harta pailit adalah sebesar hasil
perjumpaan utang yang diperoleh penerima peralihan utang atau
piutang di luar negeri.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 215
Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pemulihan nama baik Debitor
yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan Pengadilan yang berisi
keterangan bahwa Debitor telah memenuhi kewajibannya.

Pasal 216
Yang dimaksud dengan “pembayaran secara memuaskan” adalah bahwa
Kreditor yang diakui tidak akan mengajukan tagihan lagi terhadap Debitor,
sekalipun mereka mungkin tidak menerima pembayaran atas seluruh
tagihannya.

Pasal 217
Cukup jelas

Pasal 218
Cukup jelas

Pasal 219
Cukup jelas

Pasal 220
Cukup jelas
Pasal 221
Cukup jelas

Pasal 222
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Kreditor” adalah setiap Kreditor baik Kreditor
konkuren maupun Kreditor yang didahulukan.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 223
Lihat penjelasan Pasal 2 ayat (3).

Pasal 224
Dalam hal Debitor adalah termohon pailit maka Debitor tersebut dapat
mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.
Dalam hal Debitor adalah perseroan terbatas maka permohonan penundaan
kewajiban pembayaran utang atas prakarasanya sendiri hanya dapat diajukan
setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan
kuorum kehadiran dan sahnya keputusan sama dengan yang diperlukan
untuk mengajukan permohonan pailit.

Pasal 225
Cukup jelas

Pasal 226
Cukup jelas

Pasal 227
Cukup jelas

Pasal 228
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kuasa” dalam ayat ini bukanlah kuasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “Kreditor” adalah baik Kreditor konkuren,
Kreditor separatis, maupun Kreditor lainnya yang didahulukan.
Ayat (5)
Cukup jelas Ayat (6)
Yang berhak untuk menentukan apakah kepada Debitor akan diberikan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap adalah Kreditor
konkuren, sedangkan Pengadilan hanya berwenang menetapkannya
berdasarkan persetujuan Kreditor konkuren.

Pasal 229
Cukup jelas

Pasal 230
Ayat (1)
Persetujuan terhadap rencana perdamaian harus dicapai paling lambat
pada hari ke-270 (dua ratus tujuh puluh), sedangkan pengesahan
perdamaian dapat diberikan sesudahnya.
Ayat (2)
Bagi Debitor, hal ini merupakan konsekuensi dari ketentuan pasal ini
yang menentukan bahwa dalam hal permohonan penundaan kewajiban
pembayaran utang tetap ditolak maka Pengadilan harus menyatakan
Debitor Pailit.
Seimbang dengan hal tersebut maka apabila permohonan penundaan
kewajiban pembayaran utang tetap dikabulkan, Kreditor yang tidak
menyetujuinya juga tidak lagi dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

Pasal 231
Cukup jelas

Pasal 232
Cukup jelas

Pasal 233
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “ahli” adalah orang yang mempunyai keahlian
dalam bidang yang akan diperiksa.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 234
Cukup jelas

Pasal 235
Cukup jelas

Pasal 236
Cukup jelas
Pasal 237
Cukup jelas

Pasal 238
Cukup jelas

Pasal 239
Cukup jelas

Pasal 240
Cukup jelas

Pasal 241
Yang dimaksud dengan “aktiva” adalah seluruh kekayaan Debitor, sedangkan
“pasiva” adalah seluruh utang Debitor.

Pasal 242
Cukup jelas

Pasal 243
Cukup jelas

Pasal 244
Cukup jelas

Pasal 245
Cukup jelas

Pasal 246
Cukup jelas

Pasal 247
Cukup jelas
Pasal 248
Cukup jelas

Pasal 249
Cukup jelas

Pasal 250
Cukup jelas

Pasal 251
Cukup jelas
Pasal 252
Cukup jelas

Pasal 253
Cukup jelas

Pasal 254
Cukup jelas

Pasal 255
Cukup jelas

Pasal 256
Cukup jelas

Pasal 257
Cukup jelas

Pasal 258
Cukup jelas

Pasal 259
Cukup jelas

Pasal 260
Yang dimaksud dengan “penundaan kewajiban pembayaran utang
berlangsung” adalah bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang belum
berakhir.

Pasal 261
Cukup jelas

Pasal 262
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung
sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara yang
pertama diucapkan.

Pasal 263
Cukup jelas

Pasal 264
Cukup jelas
Pasal 265
Cukup jelas

Pasal 266
Cukup jelas

Pasal 267
Cukup jelas

Pasal 268
Cukup jelas

Pasal 269
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “kuasa” bukanlah kuasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 270
Cukup jelas

Pasal 271
Cukup jelas

Pasal 272
Cukup jelas

Pasal 273
Cukup jelas

Pasal 274
Cukup jelas

Pasal 275
Cukup jelas

Pasal 276
Cukup jelas

Pasal 277
Cukup jelas
Pasal 278
Cukup jelas

Pasal 279
Cukup jelas

Pasal 280
Cukup jelas

Pasal 281
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “nilai jaminan”adalah nilai jaminan yang dapat
dipilih di antara nilai jaminan yang telah ditentukan dalam dokumen
jaminan atau nilai objek jaminan yang ditentukan oleh penilai yang
ditunjuk oleh Hakim Pengawas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 282
Cukup jelas

Pasal 283
Cukup jelas

Pasal 284
Cukup jelas

Pasal 285
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “hak untuk menahan benda” dalam
ketentuan ini adalah hak retensi.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 286
Cukup jelas

Pasal 287
Cukup jelas

Pasal 288
Cukup jelas

Pasal 289
Cukup jelas

Pasal 290
Cukup jelas

Pasal 291
Cukup jelas

Pasal 292
Ketentuan dalam Pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit
mengakibatkan harta pailit Debitor langsung berada dalam keadaan
insolvensi.

Pasal 293
Cukup jelas

Pasal 294
Cukup jelas

Pasal 295
Cukup jelas

Pasal 296
Cukup jelas

Pasal 297
Cukup jelas

Pasal 298
Cukup jelas

Pasal 299
Cukup jelas
Pasal 300
Cukup jelas

Pasal 301
Cukup jelas

Pasal 302
Cukup jelas

Pasal 303
Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa
Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan
pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang
mereka buat memuat klausula arbitrase.

Pasal 304
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan “belum diperiksa” adalah belum disidangkan.

Pasal 305
Cukup jelas

Pasal 306
Cukup jelas

Pasal 307
Cukup jelas

Pasal 308
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4443

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: