UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1959


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1959
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 25 TAHUN 1957
TENTANG
PENGHAPUSAN MONOPOLI GARAM DAN PEMBIKINAN GARAM RAKYAT
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 82)
SEBAGAI UNDANG-UNDANG
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwaPemerintahberdasarkanpasal 96 ayat 1 Undang-undangDasar
SementaraRepublik Indonesia telahmenetapkanUndang-undangDarurat
No. 25 tahun 1957 tentangpenghapusanmonopoligaramdanpembikinan
garamrakyat (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 82);
b. bahwaperaturan-peraturan yang termaktubdalamUndang- undangDarurat
tersebutperluditetapkansebagaiUndang- undang;
Mengingat : 1. pasal-pasal 97 dan 89 Undang-undangDasarSementaraRepublik
Indonesia;
2. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101);
DenganpersetujuanDewanPerwakilan Rakyat;
Memutuskan:
Menetapkan :Undang-undangtentangpenepatan “Undang-undangDarurat No. 25 tahun
1957
tentangpenghapusanmonopoligaramdanpembikinangaramrakyat”
(Lembaran-Negara tahun 1957 No. 82).sebagaiUndang-undang
Pasal I.
Peraturan-peraturan yang termaktubdalamUndang-undangDarurat No. 25
tahun 1957 tentangpenghapusanmonopoligaramdanpembikinangaramrakyat
(Lembaran-Negara tahun 1957 No. 82) ditetapkansebagaiUndang-undang yang
berbunyisebagaiberikut:
Pasal 1.
‚ÄúZoutmonopoli-Ordonnantie1941″ sebagaimanatermuatdalamStaatsbladtahun
1941″ No. 357 dan No. 388, dansegalaUndang-undangdanperaturan yang
bertentangandenganUndang-undanginidicabut.
Pasal 2.
Di samping Perusahaan Garamdan Soda Negara, pembikinangaramhanya
dapatdilakukanolehwarganegaraRepublik Indonesia denganketentuanketentuan
sebagaiberikut:
(1) Pembikinangaramrakyathanyadapatdilakukansetelah yang
berkepentinganmendapatsuratijindariKepala Daerah Swatantratingkat
I/ataupenjabat yang dikuasakanolehnya, yang jugadapatmenetapkan
syarat-syaratmengenailuastanahpegaraman, carapembikinangaram,
kesehatandansyarat-syarat lain berdasarkankepentinganumum.
(2) Kepala Daerah termaksuddalamayat 1 dapatmenetapkan, bahwasuratizin
tidakberlaku, apabilaperusahaandijalankanolehpihak lain daripada
pemegangsuratizintersebut.
(3) Letaknyapegaramanrakyatharus di luarjarak 3 km daripegaraman Negara.
(4) Perselisihan yang mungkintimbulantara Perusahaan garam Negara dengan
mereka yang padawaktuberlakunyaUndang-undanginitelahmempunyai
kepentingandalamdaerahperusahaangaramtersebutdiselesaikandengan bantuanPemerintah Daerah setempat.
(5) Penguasa yang berhakmemberiizintersebutpadaayat 1 mengadakan
daftarizin.
Pasal 3
(1) Pemegangizinmembikingaramdiwajibkanmembayarbiayaizin
perusahaansebesarjumlah yang ditentukanolehPemerintah Daerah yang
bersangkutan.
(2) BiayaizintersebutdiperuntukkanpadaKasPemerintah Daerah yang
bersangkutan.
Pasal 4
Pasal 2 sub 1 b dari “IndonesicheTariefwet” (Staatsbladtahun 1924 No. 487
sebagaimanasemenjakitutelahdirubahdanditambah) dihapuskan.
Pasal 5
Di daerah-daerahdimanasampaipadasaatUndang-undanginimulaiberlaku
sudahadapembikinangaramrakyat, diberikanizinkepadapenguasa
pegaramanrakyat yang bersangkutanuntukmembikingaramrakyat
berdasarkanketentuan-ketentuandalamUndang-undanginisetelahmembayar
biayaizinmenurutpasal 3 ayat 1 denganketentuan, bahwapengusaha yang
berkepentinganselambat-lambatnyadalamwaktu 6 bulansetelahUndangundang
iniberlaku, harussudahmenyampaikanpermohonanuntukmeneruskan
pembikinangaramkepada yang berhakmemberikanizinmenurutketentuan
Undang-undangini.
Pasal 6
(1) Dihukumdenganhukumandendasetinggi-tingginyaRp. 10.000,- (sepuluh
ribu rupiah) atauhukumankurunganselama-lamanyatigabulanbarangsiapa
melanggarketentuandalampasal 2.
(2) Pengusaha yang tidakmemenuhikewajibantermaksuddalampasal 5
dihukumdenganhukumandendasebanyak-banyaknyaRp. 2.500,- (duaribu
limaratus rupiah) atauhukumankurungansetinggi-tingginyatigaminggu.
(3) Perbuatan-perbuatan Yang diancamdenganhukumantermaksuddalam
pasalinimerupakanpelanggaran.
(4) Garam Yang diperolehkarenapelanggarantersebutpadaayat 1 disita
sebagaibuktiataudirampas.
Pasal 7
Di sampingalat-alatkekuasaan Negara Yang padaumumnya di-wajibkan
melakukanpenyelidikandanpengusutanpelanggaran-pelanggaran, Kepala
Daerah Swatantratingkat I termaksudpadapasal 2 danpejabat Yang
dikuasakanolehnya, wajibmengawasijalannyaUndang-undangini.
Pasal 8
Segalasesuatu Yang tidakdiatur di dalamUndang-undanginidiselenggarakan
olehKepalaDareahSwatantratingkat Yang bersangkutan, jikaperluatas
petunjukMenteriPerindustrian.
Pasal II
Undang-undanginimulaiberlakupadaharidiundangkan.
Agar supayasetiap orang dapatmengetahuinya, memerintahkanpengundangan
Undang-undanginidenganpenempatandalamLembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta padatanggal 26 Mei 1959.
PejabatPresidenRepublik Indonesia, ttd
SARTONO
Diundangkanpadatanggal 9 Juni 1959.MenteriKehakiman,
ttd
G. A. MAENGKOM
MenteriKeuangan,
ttd
SOETIKNO SLAMET
MenteriDalamNegeri,
ttd
SANOESI HARDJADINATA
MenteriPerindustrian,
ttd
F.J. INKIRIWANG

MEMORI PENJELASAN
MENGENAI USUL UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENETAPAN “UNDANG-UNDANG DARURAT No. 25 TAHUN 1957 TENTANG
PENGHAPUSAN MONOPOLI GARAM DAN PEMBIKINAN GARAM RAKYAT”
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 No. 82),
SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Sebagaimanadiketahui, makapadawaktutahun-tahunbelakanganini,olehkarenaburuknya
keadaaniklim, produksigaram Perusahaan Garam Negara dan Soda Negara tidakdapat
memenuhikebutuhandalamdaerahregi. Jugadaerahluarmonopoli, yang biasanyadapat
memenuhikebutuhannyasendiri, padawaktubelakanganinitidakdapatmembikingaram
secukupnyasehinggaterpaksaterus-menerusmemintabantuanberibu-ribu ton tiap-tiapbulan
kepada Perusahaan Garamdan Soda Negara. Berhubungdengankeadaantersebutdiatas,
makauntuksekedarmemperbesarproduksigarampadaumumnya, dianggapperlu
menghapuskan “Zoutmonopolie-Ordonnantie1941 “, karenadengandemikian,
rakyatdimanapun
dalamdaerah Negara iniakanmendapatkesempatanturutberusahamembikinbaram. Jalanini
terpakaiditempuholehPemerintahsetelahternyatadaripenyelidikanJawatanGeologi, bahwa
didalamtanah Negara initidakterdapatlapisan-lapisangaram yang cukupbanyaknya yang
memugnkinkancarapembikinangaram lain daripada yang lazimsekarangini. Penghapusan
monopoliPemerintahatasgaramitu, tidakberartibahwatugas Perusahaan Garamdan Soda
Negara sebagaiprodusengaramakandikurangkan; hanyadenganhapusnyamonopolimaka
Perusahaan itusebagaipelaksana “Zoutmonopolie-
Ordonnantietersebutakanberubahsifatnya
danmerupakan Perusahaan Negara yang padahakekatnyabekerjaatasdasarkomersieldan
tidaklagimerupakansatu-satunyabadan yang berkewajibanbertanggung-jawabterhadap
pembikinandanpembagiangaramsepertihalnyaselamawaktuberlakunya “Zoutmonopolie-
Ordonnantie1941”, melainkanusahanyadisertaiolehusaharakyatseumumnya.Dengan
demikianakanmaksud yang utamadaripenghapusanmonopoligaramituialahmenambah
jumlahprodusengaramdisamping yang sudahadapadasaatini.
PelaksanaanUndang-undanginipadahakekatnyadiserahkankepadaPemerintah Daerah, oleh
karenapengawasandancaramengaturnyapembikinangaramrakyattergantungsekalidari
keadaansetempat, jikaperluataspetunjukMenteriPerindustrian. Penambahansuatuayatbaru setelahpasal 2 ayat 3 yang menjadiayat 4 barudidasarkankepadakenyataan,
bahwasebelum
Undang-undanginiberlaku, dilingkunganjarak 3 km menurutpasal 2 ayat 3 diatassudah
terdapatpegaramanrakyat, hinggaberdasarkanpasal 2 ayat 3 itupegaramanrakyat yang ada
dalamdaerahtersebutataudekatpegaramanPemerintahakandikeluarkan. Berhubungdengan
itu
untukmenghindarkantimbulnyahal-hal yang tidakdiinginkan,
makadiadakanpenambahanayat
4 barutersebut.Menurut “Zoutmonopolie-Ordonnantie1941”, pasal 2 ayat 1 daerahmonopoli
dahulumeliputiPulau-pulauJawadan Madura, bagian-bagiandariPulau Sumatera seperti
Karesidenan Sumatera Timur, Tapanuli, Sumatera Barat (kecualikepulauan-kepulauannya),
Jambi. Bengkulu, Palembang, Lampung, Bangka danBilitonsertasebagiandariKaresidenan
Riau yaknidaerahBengkalisdan Indragiri danKecamatanKatemar; seluruh Kalimantan yang
termasukwilayahRepublik Indonesia; bekasKaresidenanMenado (Sulawesi Utara dan
Tengah).
Dalamdaerah, yang beradadiluardaerahmonopolitersebutdiatas,
semenjakdahulupembikinan
garamolehrakyatadalahbebasdantelahmenjaditradisi. Untukmenghindarkantimbulnyahalhal
yangtidakdiinginkandalampelaksanaanUndang-undanginididaerah-daerahtersebut
terakhirini, dipandangperludiadakantambahanpenjelasan, yaitubahwaUndang-undangini
hanyaberlakubagidaerahberlakunya “Zoutmonopolie-Ordonnantie1941” dahulu. Termasuk
Lembaran-Negara No. 38 tahun 1959.
Diketahui: MenteriKehakiman,
G.A. MAENGKOM.
CATATAN
*)Disetujui D.P.R. dalamrapatplenoterbuka ke-20 tanggal 18 Pebruari
1959 padahariSenin, P. 244/1959
DICETAK ULANG
_________________________________________________________________

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: