HUKUM ADAT


 

HUKUM ADAT

 

 

  1. 1.     Pengertian dan Istilah Adat

 

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang pabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan telah meresap kedalam Bahasa Indonesia, sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah menganal dan menggunakan istilah tersebut.

Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai berikut :

“Tingkah laku seseoarang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama”.

Dengan demikian unsur-unsur terciptanya adat adalah :

 

  1. Adanya tingkah laku seseorang
  2. Dilakukan terus-menerus.
  3. Adanya dimensi waktu.
  4. Diikuti oleh orang lain/ masyarakat.

 

Pengertian adat-istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan begitu luasnya pengertian adat-iatiadat tersebut. Menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo, mengatakan bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Adat ini ada yang tebal dan ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku didalam masyarakat ini adalah aturan adat dan bukan merupakan aturan hukum.

 

  1. 2.     Istilah Hukum Adat

 

Istilah “Hukum Adat” dikemukakan pertama kalinya oleh Prof.Dr. Cristian Snouck Hurgronye dalam bukunya yang berjudul “De Acheers” (orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof.Mr.Cornelis van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “Het Adat Recht van Nederland Indie”. Dengan adanya istilah ini, maka Pemerintah Kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 meulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan Belanda. Istilah hukum adat sebenarnya tidak dikenal didalam masyarakat, dan masyarakat hanya mengenal kata “adat” atau kebiasaan. Adat Recht yang diterjemahkan menjadi Hukum Adat dapatkah dialihkan menjadi Hukum Kebiasaan. Van Dijk tidak menyetujui istilah hukum kebiasaan sebagai terjemahan dari adat recht untuk menggantikan hukum adata dengan alasan:“ Tidaklah tepat menerjemahkan adat recht menjadi hukum kebiasaan untuk menggantikan hukum adat, karena yang dimaksud dengan hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan, artinya karena telah demikian lamanya orang biasa bertingkah laku menurut suatu cara tertentu sehingga timbulah suatu peraturan kelakuan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat, sedangkan apabila orang mencari sumber yang nyata dari mana peraturan itu berasal, maka hampir senantiasa akan dikemukakan suatu alat perlengkapan masyarakat tertentu dalam lingkungan besar atau kecil sebagai pangkalnya. Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat-istiadat mencakup konsep yang luas. Sehubungan dengan itu dalam penelaahan hukum adat harus dibedakan antara  adat-istiadat (non-hukum) dengan hukum adat, walaupun keduanya sulit sekali untuk dibedakan karena keduanya erat sekali kaitannya.

  1. 3.     Pengertian Hukum Adat

 

  1. Prof. Mr. B. Terhaar Bzn

 

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan  dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori “Keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap sipelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.

 

  1. Prof. Dr. Soepomo, S.H.

 

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Dari batasan-batasan yang dikemukakan di atas, maka terlihat unsur-unsur dari pada hukum adat sebagai berikut :

 

1)      Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyaraka.

2)      Tingkah laku tersebut  teratur dan sistematis

3)      Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sacral

4)      Adanya keputusan kepala ada

5)      Adanya sanksi/ akibat hukum

6)      Tidak tertulis

7)      Ditaati dalam masyarakat

 

  1. 5.     Sifat-sifat umum hukum adat Indonesia

 

Hukum adat kita mempunyai corak-corak tertentu adapun corak-corak yang terpenting adalah :

 

  1. Bercorak Relegiues- Magis :

 

Menurut kepercayaan tradisionil Indonesia, tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap aman tentram bahagia dan lain-lain. Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti kehidupan manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makluk-makluk lainnya. Adanya pemujaan-pemujaan khususnya terhadap arwah-arwah darp pada nenek moyang sebagai pelindung adat-istiadat yang diperlukan bagi kebahagiaan masyarakat. Setiap kegiatan atau perbuatan-perbuatan bersama seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam dan peristiwa-pristiwa penting lainnya selalu diadakan upacara-upacara relegieus yang bertujuan agar maksud dan tujuan mendapat berkah serta tidak ada halangan dan selalu berhasil dengan baik. Arti Relegieus Magis adalah :

  • bersifat kesatuan batin
  • ada kesatuan dunia lahir dan dunia gaib
  • ada hubungan dengan arwah-arwah nenek moyang dan makluk-makluk halus lainnya.
  • percaya adanya kekuatan gaib
  • pemujaan terhadap arwah-arwah nenek moyang
  • setiap kegiatan selalu diadakan upacara-upacara relegieus
  • percaya adnya roh-roh halus, hatu-hantu yang menempati alam semesta seperti terjadi gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, batu dan lain sebagainya.
  • Percaya adanya kekuatan sakti
  • Adanya beberapa pantangan-pantangan.

 

  1. Bercorak Komunal atau Kemasyarakatan

 

Artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai atu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakatan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pad kepentingan perseorangan. Secara singkat arti dari Komunal adalah :

  • manusia terikat pada  kemasyarakatan tidak bebas dari segala perbuatannya.
  • Setiap warga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya
  • Hak subyektif berfungsi sosial
  • Kepentingan bersama lebih diutamakan
  • Bersifat gotong royong
  • Sopan santun dan sabar
  • Sangka baik
  • Saling hormat menghormati

 

  1. Bercorak Demokrasi

 

Bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai system pemerintahan. Adanya musyawarah di Balai Desa, setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah dan lain sebagainya.

 

  1. Bercorak Kontan :

 

Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak, ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan didalam pergaulan bermasyarakat.

 

  1. Bercorak Konkrit

 

Artinya adanya tanda yang kelihatan yaitu  tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya.

 

  1. 6.     Dasar Hukum Sah Berlakunya Hukum Adat

 

Dalam Batang Tubuh UUD 1945, tidak satupun pasal yang mengatur tentang hukum adat. Oleh karena  itu, aturan untuk berlakunya kembali hukum adat ada pada Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal II, yang berbunyi :

“Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Aturan Peralihan Pasal II ini menjadi dasar hukum sah berlakunya hukum adat. Dalam UUDS 1950 Pasal 104 disebutkan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan Undang-Undang dan aturan adat yang dijadikan dasar hukuman itu. Tetapi UUDS 1950 ini pelaksanaannya belum ada, maka kembali ke Aturan Peralihan UUd 1945. Dalam Pasal 131 ayat 2 sub b. I.S. menyebutkan bahwa bagi golongan hukum Indonesia asli dan Timur asing berlaku hukum adat mereka, tetapi bila kepentingan sosial mereka membutuhkannya, maka pembuat Undang-Undang dapat menentukan bagi mereka :

  1. Hukum Eropa
  2. Hukum Eropa yang telah diubah
  3. Hukum bagi beberapa golongan bersama dan
  4. Hukum baru yaitu hukum yang merupakan sintese antara adat dan hukum mereka yaitu hukum Eropa.

 

Pasal 131 ini ditujukan pada Undang-Undangnya, bukan pada hakim yang menyelesaikan sengketa Eropa dan Bumi Putera. Pasal 131 ayat (6) menyebutkan bahwa bila terjadi perselisihan sebelum terjadi kodifikasi maka yang berlaku adalah hukum adat mereka, dengan syarat bila berhubungan dengan Eropa maka yang berlaku adalah hukum Eropa. Dalam UU No. 19 tahun 1964 pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat dasar-dasar dan alasan-alasan putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. UU No. 19 tahun 1964 ini direfisi jadi UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman karena dalam UU No. 19 tersebut tersirat adanya campur tangan presiden yang terlalu besar dalam kekuasaan yudikatif. Dalam Bagian Penjelasan Umum UU No. 14 tahun 1970 disebutkan bahwa yang dimansud dengan hukum yang tidak tertulis itu adalah hukum adat. Dalam UU No. 14 tahun 1970 Pasal 27 (1) ditegaskan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi dasar berlakunya hukum adat di Indonesia adalah :

 

  1. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi dasar berlakunya kembali UUD 1945.
  2. Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945
  3. Pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman
  4. Pasal 7 (1) UU No. 14/ 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

 

  1. 7.     Sumber-Sumber Hukum Adat

 

Sumber-sumber hukum adat adalah :

  1. Adat-istiadat atau kebiasaan yang merupakan tradisi rakyat
  2. Kebudayaan tradisionil rakyat
  3. Ugeran/ Kaidah dari kebudayaan Indonesia asli
  4. Perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat
  5. Pepatah adat
  6. Yurisprudensi adat
  7. Dokumen-dokumen yang hidup pada waktu itu, yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang hidup.
  8. Kitab-kitab hukum yang pernah dikeluarkan oelh Raja-Raja.
  9. Doktrin tentang hukum adat
  10. Hasil-hasil penelitian tentang hukum adat Nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat.

 

  1. 8.     Sejarah Singkat

 

Peraturan adat istiadat kita ini, pada hakekatnya sudah terdapat pada zaman kuno, zaman Pra-Hindu. Adat istiadat yang hidup dalam masyarakat Pra-Hindu tersebut menurut ahli-ahli hukum adat adalah merupakan adat-adat Melayu Polinesia. Kemudian datang kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen yang masing-masing mempengaruhi kultur asli tersebut yang sejak lama menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu hukum adat. Sehingga Hukum Adat yang kini hidup pada rakyat itu adalah hasil akulturasi antara peraturan-peraturan adat-istiadat zaman Pra-Hindu dengan peraturan-peraturan hidup yang dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen. Setelah  terjadi  akulturasi itu, maka hukum adat atau  hukum pribumi atau “Inladsrecht” menurut Van Vaollenhoven terdiri dari :

 

  1. 9.     Bukti Adanya Hukum Adat Indonesia

 

Bukti-bukti bahwa dulu sebelum bangsa Asing masuk ke Indonesia sudah ada hukum adat, adalah sebagai berikut :

a)      Tahun 1000, pada zaman Hindu, Raja Dharmawangsa dari Jawa Timur dengan kitabnya yang disebut Civacasana.

b)      Tahun 1331-1364, Gajah Mada Patih Majapahit, membuat kitab yang disebut Kitab Gajah Mada.

c)      Tahun 1413-1430, Kanaka Patih Majapahit, membuat kitab Adigama.

d)     Tahun 1350, di Bali ditemukan kitab hukum Kutaramanava.

 

Disamping kitab-kitab hukum kuno tersebut yang mengatur kehidupan di lingkungan istana, ada  juga kitab-kitab yang mengatur kehidupan masyarakat sebagai berikut :

 

  1. Di Tapanuli

Ruhut Parsaoran di  Habatohan (kehidupan social di tanah Batak), Patik Dohot Uhum ni Halak Batak (Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan Batak).

 

  1. Di Jambi

Undang-Undang Jambi

 

  1. Di Palembang

Undang-Undang  Simbur Cahaya (Undang-Undang tentang tanah di dataran tinggi daerah Palembang).

 

  1. Di Minangkabau

Undang-Undang nan dua puluh (Undang-Undang tentang hukum adat delik di inangkabau)

 

  1. Di Sulawesi Selatan

Amana Gapa (peraturan tentang pelayaran dan pengangkatan laut bag orang-orang wajo)

 

  1. Di Bali

Awig-awig (peraturan Subak dan desa) dan Agama desa (peraturan desa) yang ditulis didalam daun lontar. Sebelum datang VOC belum ada penelitian tentang hukum adat, dan semasa VOC karena ada kepentingan atas Negara jajahannya (menggunakan politik opportunity), maka Heren 17 (pejabat di Negeri Belanda yang mengurus Negara-negara jajahan Belanda) mengeluarkan perintah kepada Jenderal yang memimpin daerah jajahannya masing-masing untuk menerapkan hukum Belanda di Negara jajahan Indonesia) tepatnya yaitu pada tanggal 1 Maret 1621 yang baru dilaksanakan pada tahun 1625 yaitu pada pemerintahan De Carventer yang sebelumnya mengadakan penelitian dulu dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa di Indonesia masih ada hukum adat yang hidup. Oleh karena itu Carventer memberikan tambahan bahwa hukum itu disesuaikan sehingga perlu 4 kodifikasi hukum adat yaitu :

  • Tahun 1750, untuk keperluan Lanrad (pengadilan) di Serang dengan kitab hukum “MOGHARRAR” yang mengatur khusu pidana adat (menurut Van Vollenhoven kitab tersebut berasal dari hukum adat).
  • Tahun 1759, Van Clost Wijck mengeluarkan kitab yaitu “COMPEDIUM” (pegangan/ikhtisar) yang terkenal dengan Compedium Van Clost Wijck mengenai Undang-Undang Bumi Putera di lingkungan kerator Bone dan Goa.
  • COMPENDIUM  FREIZER tentang Peraturan Hukum Islam mengenai nikah, talak, dan warisan.
  • HASSELAER, beliau berhasil mengumpulkan buku-buku hukum untuk para hakim di Cirebon yang terkenal dengan PAPAKEM CIREBON.

 

Pencatatan hukum adat oleh orang luar negeri diantaranya:

a)      Robert Padtbrugge (1679), ia seorang gubernur Ternate yang mengeluarkan peraturan tentang adat istiadat Minahasa.

b)      Francois Valetijn (1666-1727) yang menerbitkan suatu ensiklopedia tentang kesulitan-kesulitan hukum bagi masyarakat.

 

Peridesasi hukum adat pada masa penjajahan Belanda terbagi dalam :

 

  1. Jaman Daendels (1808-1811)

Beranggapan bahwa memang ada hukum yang hidup dalam masyarakat adat tetapi derajatnya lebih rendah dari hukum eropa, jadi tidak akan mempengaruhi apa-apa sehingga hukum eropa tidak akan mengalami perubahan karenanya.

 

  1. Jaman Raffles (1811-1816)

Pada zaman ini Gubernur Jenderal dari Inggris membentuk komisi MACKENZIE atau suatu panitia yang tugasnya mengkaji/meneliti peraturan-peraturan yang ada di masyarakat, untuk mengadakan perubahan-perubahan yang pasti dalam membentuk pemerintahan yang dipimpinnya. Setelah terkumpul hasil penelitian komisi ini yaitu pada tanggal 11 Pebruari 1814 dibuat peraturan yaitu regulation for the more effectual Administration of justice in the provincial court of Java yang isinya:

a)      Residen menjabat sekaligus sebagai Kepala Hakim

b)      Susunan pengadilan terdiri dari :

1)      Residen’s court

2)      Bupati’s court

3)      Division court

c)      Ada juga Circuit of court atau pengadilan keliling

d)     Yang berlaku adalah native law dan unchain costum untuk Bupati’s court dan untuk Residen (orang Inggris) memakai hukum Inggris.

 

  1. Zaman Komisi Jenderal (1816-1819)

Pada zaman ini tidak ada perubahan dalam perkembangan hukum adat dan tidak merusak tatanan yang sudah ada.

 

  1. Zaman Van der Capellen (1824)

Pada zaman ini tidak ada perhatian hukum adat bahkan merusak tatanan yang sudah ada.

 

  1. Zaman Du Bush

Pada zaman ini sudah ada sedikit perhatian pada hukum adat, yang utama dalam hukum adat ialah hukum Indonesia asli.

 

  1. Zaman Van den Bosch

Pada zaman ini dikatakan bahwa hukum waris itu dilakukan menurut hukum Islam serta hak atas tanah adalah campuran antara peraturan Bramein dan Islam.

 

  1. Zaman Chr. Baud.

Pada zaman ini sudah banyak perhatian pada hukum adat misalnya tentang melindungi hak-hak ulayat.

 

Pada tahun 1918 putera-putera Indonesia membuat disertasi mengeani hukum adat di Balai Perguruan Tinggi di Belanda, antara lain :

  1. Kusumaatmadja tahun 1922 yang menulis tentang wakaf
  2. Soebroto tahun 1925 yang menulis tentang sawah vervavding (gadai sawah)
  3. Endabumi  tahun 1925 yang menulis  tentang Bataks grondenrecht (hukum tanah suku Batak).
  4. Soepomo  tahun  1927  yang  menulsi  tentang  Vorstenlands  grondenrecht (hak tanah di kerajaan-kerajaan).

 

  1. 10.                        Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Adat

 

Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat, disamping kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi alam, juga faktor-faktor yang bersifat tradisional adalah sebagai berikut :

 

  1. Magis dan Animisme :

 

Alam pikiran magis dan animisme pada dasarnya dialami oleh setiap bangsa di dunia. Di Indonesia faktor magis dan animisme cukup besar pengaruhnya. Hal ini dapat dilihat dalam upacara-upacara adat yang bersumber pada kekuasaan-kekuasaan serta kekuatan-kekuatan gaib.

 

  1. Faktor Agama

 

Masuknya agama-agama di Indonesia cukup banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum adat misalnya :

 

Agama Hindu :

Pada abad ke 8 masuknya orang India ke Indonesia dengan membawa agamanya, pengaruhnya dapat dilihat di Bali. Hukum-hukum Hindu berpengaruh pada bidang pemerintahan Raja dan pembagian kasta-kasta.

 

Agama Islam :

Pada abad ke 14 dan awal abad 15 oleh pedagang-pedagang dari Malaka, Iran.  Pengarush Agama Islam terlihat dalam hukum perkawinan yaitu dalam cara melangsungkan dan memutuskan perkawinan dan juga dalam bidang wakaf. Pengaruh hukum perkawinan Islam didalam hukum adat di beberapa daerah di Indonesia tidak sama kuatnya  misalnya daerah Jawa dan Madura, Aceh pengaruh Agama Islam sangat kuat, namun beberapa daerah tertentu walaupun sudah diadakan menurut hukum perkawinan Islam, tetapi tetap dilakukan upacara-upacara perkawinan menurut hukum  adat, missal di Lampung,  Tapanuli.

 

Agama Kristen :

Agama Kristen dibawa oleh pedagang-pedagang Barat. Aturan-aturan hukum Kristen di Indonesia cukup memberikan pengaruh pada hukum keluarga, hukum perkawinan. Agama Kristen juga telah memberikan pengaruh besar dalam bidang social khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan, dengan didirikannya beberapa lembaga Pendidikan dan rumah-rumah sakit.

 

  1. Faktor Kekuasaan yang lebih tinggi

 

Kekuasaan-kekusaan yang lebih tinggi yang dimaksud adalah kekuasaan-kekuasaan Raja-raja, kepala Kuria, Nagari dan lain-lain. Tidak semua Raja-raja yang pernah bertahta di negeri ini baik, ada juga Raj yang bertindak sewenang-wenang bahkan tidak jarang terjadi keluarga dan lingkungan kerajaan ikut serta dalam menentukan kebijaksanaan kerajaan misalnya penggantian kepala-kepala adat banyak diganti oleh orang-orang yang dengan kerajaan tanpa menghiraukan adat istiadat bahkan menginjak-injak hukum adat yang ada dan berlaku didalam masyarakat tersebut.

 

  1. Adanya Kekuasaan Asing

 

Yaitu kekuasaan penjajahan Belanda, dimana orang-orang Belanda dengan alam pikiran baratnya yang individualisme. Hal ini jelas bertentangan dengan alam pikiran adat yang bersifat kebersamaan.

 

  1. 11.                        Persekutuan adat

 

Persekutuan adat adalah Merupakan kesatuan-kesatuan yan mempunyai tata susunan yang  teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri dan kekayaan sendiri baik kekayaan materiil maupun imateriil. (Soeroyo W.P.).

Djaren Saragih mengatakan :

Persekutuan hukum adalah Sekelompok orang-orang sebagai satu kesatuan dalam susunan yang teratur yang bersifat abadi dan memiliki pimpinan serta kekayaan baik  berwujud maupun tidak berwujud dan mendiami alam hidup diatas wilayah tertentu.

 

  1. 12.                        Bentuk Hukum Adat

 

Hukum Perkawinan (HUWELIJKSRECHT)

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adapt, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut kedua mempelai saja, kedua keluarga,  tetapi juga menyangkut masyarakat bahkan menyangkut arwah leluhur-leluhur kedua belah pihak.

Beberapa istilah :

 

  1. Kawin lari :

 

yaitu kedua calon suami isteri bersama-sama melakukan perkawinan sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dari suatu keharusan misalnya membayar “jujur”, atau orang tua tidak setuju dan menghindari dari prosedur yang berbelit-belit.

  1. Perkawinan bawa lari :

Yaitu seorang pemuda melarikan seorang gadis yang sudah ditunangkan atau  seorang wanita yang sudah bersuami dan wanita itu dipaksa  oleh pemuda tersebut. Jadi seolah-olah suatu penculikan.

 

  1. Perkawinan “Nyalindung kegelung”

Yaitu  perkawinan  dimana  seorang  wanita  kaya  kawin  dengan  pemuda miskin.

 

  1. Perkawinan “Manggi Kaya” :

Yaitu perkawinan antara seorang suami dengan isteri miskin

 

  1. Perkawinan “Ngarah gawe” :

Yaitu perkawinan antara sorang gadis yang belum dewasa dengan pemuda yang sudah dewasa. Setelah menikah suami yang sudah dewasa bertempat tinggal di rumah mertuanya, mereka  belum dapat hidup sebagai suami isteri delama isteri belum dewasa.

 

  1. Kawin “Gantung” :

Yaitu perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua orang tua, sedangkan kedua mempelai sama-sama belum dewasa.

  1. Perkawinan “ semendo ambil anak “

Yaitu perkawinan agar menantu laki-laki itu menjadi anaknya sendiri.

 

  1. 13.                        Hukum adat waris

Prof. Soepomo, merumuskan hukum adat waris adalah Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada turunannya.

1)      Sistem Kewarisan Adat

 

  • Sistem kewarisan individual 

Harta peninggalan dapat dibagi-bagikan kepada para ahli waris seperti dalam masyarakat di Jawa

 

  • Sistem kewarisan kolektif

Harta peninggalan itu diwarisi secara bersama-sama para ahli waris, misalnya harta pusaka  tidak dilmiliki atau dibagi-bagikan hanya dapat dipakai atau hak pakai.

 

  • Sistem kewarisan mayorat

Harta peninggalan diwariskan keseluruhan atau sebagian besar jatuh pada salah satu anak saja. Sistem kewarisan mayorat dibagi dua yaitu :

  1. mayorat laki-laki yaitu harta peninggalan jatuh kepada anak-anak laki-laki.
  2. Mayorat perempuan yaitu  harta  peninggalan  jatuh  pada  anak perempuan tertua.

 

2)      Penghibahan atau Pewarisan

 

Dasar pemberian hibah adalah sebagai koreksi terhadap hukum adat dan untuk memberikan kepastian hukum. Hibah ada dua macam yaitu :

  • Hibah  biasa  yaitu  pemberian  harta  kekayaan  pada waktu  pewaris masih hidup.
  • Hibah Wasiat yaitu pelaksanaannya setelah pewaris meninggal dunia harta tersebut baru diberikan.

 

3)      Para ahli waris

 

Yang menjadi ahli waris yang terpenting adalah anak kandung sendiri. Dengan adanya anak kandung ini maka anggota keluarga yang lain menjadi tertutup untuk menjadi ahli waris. Mengenai pembagiannya menurut Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 Nopember 1961 Reg. No. 179 K/Sip/61 anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan. Hukum adat waris ini sangat dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan yang bersifat susunan unilateral yaitu matrilineal dan patrilineal.

 

  1. 14.                        Hukum hutang piutang

 

Dalam suasana hukum adat, hukum hutang piutang atau hukum perutangan merupakan kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur hak-hak anggota-anggota persekutuan atas benda-benda yang bukan tanah. Hak-hak tersebut ditandaskan dalam hukum perseorangan sebagai hak milik. Pada umumnya persekutuan tidak dapat menghalangi hak-hak perseorangan sepanjang hak-hak tersebut mengeani benda-benda yang bukan tanah. Dalam adat hukum hutang piutang tidak hanya meliputi atau mengatur perbuatan-perbuatan hukum yang menyangkutkan masalah perkreditan perseorangan saja, tetapi juga masalah yang menyangkut tentang :

  1. hak atas perumahan, tumbuh-tumbuhan, ternak dan barang.
  2. sumbang menyumbang, sambat sinambat, tolong menolong
  3. panjer
  4. kredit perseorangan.

 

  1. 15.                        Hukum tanah
  2. Kedudukan Tanah Dalam Hukum Adat Sangat Penting

Ada dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat yaitu :

 

  1. a.      Karena Sifatnya

Yakni  merupakan  satu-satunya  benda  kekayaan yang meski  mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang malah menjadi lebih menguntungkan.

 

  1. b.      Karena Fakta

Yaitu suatu kenyataan bahwa tanah itu :

v  merupakan tempat tinggal persekutuan

v  memberikan penghidupan kepada persekutuan

v  merupakan tempat tinggal kepada dayang-dayang pelindung persekutuan kepada roh para leluhur persekutuan.

v  merupakan tempat dimana para warga persekutuan  yang  meninggal dunia.

 

  1. Hak Persektuan Atas Tanah

Hubungan erat dan bersifat religio-magis menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah dimaksud, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap bianatang-binatang yang hidup di situ .

 

  1. Hak Perseorangan Atas Tanah

Harus diperhatikan bahwa hak perseorangan atas tanah, dibatasi  oleh  hak ulayat sebagai warga persekutuan tiap individu  mempunyai hak untuk :

v  mengumpulkan hasil-hasil hutan

v  memburu binatang liar

v  mengambil hasil dari pohon-pohon yang tumbuh liar

v  mengusahakan untuk diurus selanjutnya suatu kolam ikan.

 

Hak milik atas tanah dari seorang warga persekutuan yang membuka dan mengerjakan tanah itu pengertiannya adalah bahwa warga yang mendiami tanah itu berhak sepenuhnya kan tetapi dengan ketentuan wajib dihormati :

v  hak ulayat desa

v  kepentingan-kepentingan orang lain yang memiliki tanah

v  peraturan-peraturan adat seperti kewajiban memberi izin ternak orang lain masuk dalam tanah pertaniannya selama tanah itu tidak dipagari. Hak usaha oleh Van Vollenhoven dinamakan hak menggarap kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh si pemilik hak usaha  terhadap tuan tanah yang mempunyai hak eigendom ayau tanah partikelir itu adalah :

 

v  membayar cukai

v  melakukan pekerjaan untuk keperluan tuan tanah.

 

  1. Transaksi-Transaksi Tanah

v  transaksi tanah yang bersifat perbuatan hukum sepihak :

1)      pendirian suatu desa

2)      pembukaan tanah oleh seorang warga persekutuan

v  transaksi-transaksi tanah yang bersifat perbuatan hukum dua pihak.Transaksi jual menurut isinya dapat dibedakan dalam 3 macam, yaitu :

  1. menggadai
  2. jual lepas
  3. jual tahunan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: