Hukum Administrasi Negara


A.   Pengertian Hukum Administrasi Negara

1.    Pengertian Hukum

Sebelum lebih jauh mempelajari tentang Hukum Administrasi Negara, maka harus dimengerti dulu HUKUM ITU APA ?, Ini merupakan pertanyaan yang sangat penting karena banyak sekali orang menafsirkan hukum dengan pengertian yang berbeda-beda. Perbedaan penafsiran ini terkadang disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan (seperti realitas kursi), perbedaan kemampuan seseorang (seperti realitas orang buta berkerumun memegang seekor gajah).

Pengertian Hukum menurut beberapa pakar, adalah sebagai berikut :

1.    Smith memberikan penjelasan bahwa Hukum seyogyanya dilihat sebagai:

a.    Sebuah Jaringan (network) yang memiliki posisi atau kedudukan sederajat dengan disiplin lain. Karena itu hukum harus memilik kemampuan yang minimal setara dengan disiplin lain sehingga dapat menyelesaikan problem baik ke dalam maupun ke luar.

b.    Wilayah yang bersifat terbuka dan peka, artinya hukum bukan semata-mata wilayah yang steril, namun sebuah wilayah yang bersifat multi dan inter disipliner. Sehingga perubahan yang terjadi dalam dunia ilmu harus bias dicerna oleh hukum, demikian pula sebaliknya.

2.    Para Yurist (ahli hukum) mengatakan bahwa hukum adalah sekumpulan aturan-aturan mengenai sikap dan tingkah laku subyek hukum di dalam menghadapi subyek hukum yang lain mengenai sesuatu yang menjadi obyek tata hubungan mereka. Yang dimaksud dengan subyek hukum adalah setiap manusia dan badan hukum yang menjadi pemikul (pembawa) daripada hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan tangungjawab-tanggungjwab hukum.

3.    Para Sarjana Ilmu Sosial menganggap bahwa hukum sebagai suatu subsistem sosial budaya. Karena itu hukum dapat digambarkan dalam 3 (tiga) segi:

–       Ide dalam hal ini adalah hukum yang dapat diperoleh seseorang didalam keluarga, bangku sekolah, masyarakat dan dalam kehidupan bernegara.

–       Pelaku adalah setiap subyek hukum, baik perorangan maupun organisasi, badang hukum dll

–       Praktek adalah apa yang menjadi atau merupakan perbuatan nyata daripada para pelaku.

Menurut sistem ini, maka praktek daripada pelaku harus sesuai dengan ide atau dengan kata lain ide/hukum mengendalikan dan mengatur pelaku di dalam menjalankan praktek sehingga tujuan dari pada Negara itu akan tercapai.

4.    Ilhami Bisri menganggap bahwa hukum adalah bagian dari sistem norma yang berlaku bagi manusia, yaitu norma hukum. Norma Hukum adalah sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga kenegaraan yang ditunjuk melalui mekanisme tertentu, artinya hukum diciptakan dan diberlakukan oleh institusi yang memang memiliki kompetensi atau kewenangan dalam membentuk dan memberlakukan hukum, seperti badan legislatif.

2.    Pengertian Administrasi Negara

Setelah memahami tentang arti hukum, maka selanjutnya yang perlu dimengerti adalah pengertian dari administrasi negara. Administrasi berasal dari bahasa latin, Administrare, yang dapat diartikan: setiap penyusunan keterangan yang dilakukan secara tertulis dan sistematis dengan maksud mendapatkan sesuatu  ikhtisar keterangan itu dalam keseluruhan dan dalam hubungannya satu dengan yang lain. Tidak semua himpunan catatan yang lepas dapat dijadikan administrasi.

Mengenai arti dan apakah yang dimaksud dengan administrasi, lebih lanjut Liang Gie dalam Ali Mufiz (2004: 1.5) mengelompokkan menjadi tiga macam kategori definisi administrasi yaitu:

a.    Administrasi dalam Pengertian Proses atau Kegiatan

Sebagaimana dikemukakan oleh Sondang P. Siagian bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

 

b.    Administrasi dalam Pengertian Tata Usaha

1)    Menurut Munawardi Reksodiprawiro, bahwa dalam arti sempit administrasi berarti tata usaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis, dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal balik antara satu fakta dengan fakta lainnya.

2)    G. Kartasapoetra, mendefinisikan bahwa administrasi adalah suatu alat yang dapat dipakai menjamin kelancaran dan keberesan bagi setiap manusia untuk melakukan perhubungan, persetujuan dan perjanjian atau lain sebagainya antara sesama manusia dan/atau badan hukum yang dilakukan secara tertulis.

3)    Harris Muda, administrasi adalah suatu pekerjaan yang sifatnya mengatur segala sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan tulis menulis, surat menyurat dan mencatat (membukukan) setiap perubahan/kejadian yang terjadi di dalam organisasi itu.

c.    Administrasi dalam Pengertian Pemerintah atau Administrasi Negara

Ada beberapa pandangan mengenai Administrasi Negara dari beberapa pakar, yaitu:

1)    Leonard D. White, Administrasi Negara adalah keseluruhan operasi (aktivitas-aktivitas kerja) yang bertujuan menyelenggarakan/menegakkan kebijaksanaan kenegaraan.

2)    Demock & Koening, Administrasi Negara ke dalam 2 bagian, yaitu:

–       dalam arti luas, administrasi negara adalah kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan politiknya,

–       dalam arti sempit, administrasi negara adalah kegiatan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintah.

3)    Dwight Waldo, Administrasi Negara mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu:

–       Administrasi Negara adalah organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan pemerintahan

–       Administrasi Negara adalah suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.

4)    Pradjudi Atmosudirdjo, Administrasi Negara adalah fungsi bantuan penyelenggaraan dari pemerintah, artinya pemerintah (pejabat) tidak dapat menunaikan tugas-tugas dan kewajibannya tanpa administrasi negara. Fungsi Administrasi Negara mempunyai 2 (dua) arti ;

–        Administrasi Negara adalah administrasi dari negara sebagai organisasi. Di Indonesia hal ini dijalankan oleh Presiden sebagai pemerintah merangkap sebagai administrator negara dengan memimpin suatu aparatur negara.

–        Administarsi Negara adalah administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Di Indonesia hal ini dijalankan oleh pejabat negara yang diserahi pimpinan dan tanggungjawab atas suatu kesatuan organisasi kenegaraan (kementerian, dinas, propinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dll)

5)    Utrecht, Administrasi Negara adalah gabungan jabatan-alat administrasi yang dibawah pimpinan pemerintah (presiden dibantu oleh menteri-menteri) yang melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah, bagian/fungsi administrasi yang tidak ditugaskan kepada badan-badan yudikatif, legislatif dan badan pemerintahan dari persekutuan-persekutuan hukum yang lebih rendah dari negara yaitu badan-badan pemerintahan dari persekutuan hukum daerah swatantra I dan II dan daerah istimewa. (Philipus M. Hadjon dkk, 1994 : 24).

6)    Wijana, Administrasi negara adalah rangkaian semua organ-organ negara terendah dan tinggi yang bertugas menjalankan pemerintahan, pelaksanaan dan kepolisian.

7)    Y. Wayong, administrasi negara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan usaha-usaha instansi pemerintah agar tujuannya tercapai.

Dari berbagai definisi tentang administrasi Negara, Ali Mufiz (2004:1.7) menyebutkan ada dua pola pemikiran yang berbeda tentang administrasi negara yaitu:

1.    Pola Pemikiran Pertama

Memandang administrasi Negara sebagai satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya oleh lembaga eksekutif. Marshall Edward Dimock dan Gladys Ogden Dimock (1964), yang mengutif definisi W.F. Willougby, yaitu bahwa fungsi administrasi adalah fungsi untuk secara nyata mengatur pelaksanaan hukum yang dibuat oleh lembaga legislative dan ditafsirkan oleh lembaga yudikatif.

2.    Pola Pemikiran Kedua

Pola kedua menyatakan bahwa administrasi Negara lebih luas daripada sekedar membahas aktivitas-aktivitas lembaga eksekutif saja. Artinya Administrasi Negara meliput seluuh aktivitas dari ketiga cabang pemerintahan, mencakup baik lembaga eksekutif maupun lembaga legislative dan yudikatif, yang semuanya bermuara pada fungsi untuk memberikan pelayanan publik. J.M. Pfifftner berpendapat bahwa administrasi Negara adalah koordinasi dari usaha-saha kolektif yang dimaksudkan untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah.

Mendasarkan pada pola kedua di atas, Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro (1977:18) menyimpulkan bahwa administrasi negara adalah:

a)     usaha kelompok yang bersifat kooperatif yang diselenggarakan dalam satu lingkungan publik

b)     meliputi seluruh cabang pemerintahan serta merupakan pertalian diantara cabang pemerintahan (eksekutif, yudikatif, dan legislatif).

c)     Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan publik (public policy) dan merupakan bagian dari proses politik

d)     Amat berbeda dengan administrasi privat

e)     Berhubungan erat dengan kelompok-kelompok privat dan individual dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3.   Pengertian Hukum Administrasi Negara

Peristilahan Hukum Administrasi Negara yang dikenal di dunia, di antaranya:

a.    Administrative Law (Inggris)

b.    Administratief Recht / Bestuursrecht (Belanda)

c.    Werwaltungsrecht (Jerman)

d.    Droit administrative (Prancis)

Terlepas dari berbagai istilah tersebut di atas, pada dasarnya definisi Hukum Administrasi Negara sangat sulit untuk dapat memberikan suatu definisi yang dapat diterima oleh semua pihak, mengingat Ilmu Hukum Administrasi Negara sangat luas dan terus berkembang mengikuti arah pengelolaa/penyelenggaraan suatu negara.

Namun sebagai pegangan dapat diberikan beberapa definisi dari para Ahli sebagai berikut : 

1.    Oppen Hein, “Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenagnya yang telah  diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara”. 

2.    J.H.P. Beltefroid, “Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat pemerintahan dan badan-badan kenegaraan dan majelis-majelis pengadilan tata usaha hendak memenuhi tugasnya”” 

3.    Logemann, “Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat dari norma-norma yang menguji hubungan Hukum Istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus”. 

4.    De La Bascecoir Anan, “Hukum Administrasi Negara adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab negara berfungsi/bereaksi dan peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungan antara warga negara dengan pemerintah”. 

5.    L.J. Van Apeldoorn, “Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan yang hendaknya diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan penguasa yang diserahi tugas pemerintahan itu”.

6.    A.A.H. Strungken, “Hukum Administrasi Negara adalah aturan-aturan yang menguasai tiap-tiap cabang kegiatan penguasa sendiri”. 

7.    J.P. Hooykaas, “Hukum Administrasi Negara adalah  ketentuan-ketentuan mengenai campur tangan dan alat-alat perlengkapan negara dalam lingkungan swasta”. 

8.    Sir. W. Ivor Jennings, “Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang berhubungan dengan Administrasi Negara, hukum ini menentukan organisasi kekuasaan dan tugas-tugas dari pejabat-pejabat administrasi”. 

9.    Marcel Waline, “Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan yang menguasai kegiatan-kegiatan alat-alat perlengkapan negara yang bukan alat perlengkapan perundang-undangan atau kekuasaan kehakiman menentukan luas dan batas-batas kekuasaan alat-alat perlengkapan tersebut, baik terhadap warga masyarakat maupun antara alat-alat  perlengkapan itu sendiri, atau pula keseluruhan aturan-aturan yang menegaskan dengan syarat-syarat bagaimana badan-badan tata usaha negara/administrasi memperoleh hak-hak dan  membebankan kewajiban-kewajiban kepada para warga masyarakat dengan peraturan alat-alat perlengkapannya guna kepentingan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan umum”. 

10. E. Utrecht, “Hukum Administrasi Negara adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan agar memungkinkan para pejabat pemerintahan negara melakukan tugas mereka secara khusus”. 

11. Prajudi Atmosudirdjo, “Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai operasi dan pengendalian dari kekuasaan-kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa-penguasa administrasi”. Dari Definisi Prajudi Atmosudirjo inilah diperoleh pemahaman bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan Hukum Operasional dan Hukum Prosedural sebagai pengkhususan teknis dari Hukum Tata Negara. Hal sangat penting artinya bagi pelaksanaan tugas para pejabat administrasi negara di dalam menghadapi masyarakat dan rakyat atau penduduk, serta penyelesaian pada permintaan-permintaan dan kebutuhanya. Hukum` Administrasi juga merupakan Hukum Disiplin bagi para pejabat administrasi didalam melakukan tugas, kewajiban dan penggunaan wewenang. Dalam masa ini hukum tata usaha birokrasi Negara tidak hanya memuat mengatur peraturan-peraturan hukum yang mengikat dan membatasi kebebasan administrasi negara tetapi berisi pula ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kehidupan sosial ekonomi dengan memberikan kewajiban-kewajiban kepada warganya. Dalam menjalankan tugas untuk pegaturan maka diadakan ketentuan-ketentuan mengenai perizinan-perizinan (licencing) dan pengawasaan (inspecting). 

12. Bachsan Mustofa, “Hukum Administrasi Negara adalah sebagai gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang diserahi tugas melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintaha dalam arti luas yang tidak diserahkan pada badan-badan pembuat undang-undang dan badan-badan kehakiman.

Dari berbagai pendapat ahli tersebut, jelaslah bahwa bidang hukum administrasi Negara sangatlah luas, banyak segi dan macam ragamnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Administarsi Negara adalah Hukum mengenai  pemerintah/eksekutif di dalam kedudukannya, tugas-tuganya, fungsi dan wewenangnya sebagai Administrator NegaraDalam arti sempit, Hukum Administrasi Negara, yakni hukum tata pengurusan rumah tangga negara, baik intern dan ekstern.

Di Indonesia, istilah Hukum Administrasi Negara dengan beberapa nama, yaitu:

Hukum Administrasi

a.    Hukum Administrasi Negara Indonesia (HANI)

b.    Hukum Tata Pemerintahan

c.    Hukum Tata Usaha Negara

d.    Hukum Tata Usaha Pemerintahan

e.    Hukum Tata Usaha Negara Indonesia

Banyaknya istilah yang dipakai dalam mempelajari tentang administrasi penyelengggaran negara, terutama dilihat dari aspek hukumnya, berdasarkan:

e.    Istilah Tata Usaha Pemerintahan dipakai pada zaman berlakunya Undang-undang Dasar Sementara 1950

f.     Istilah Hukum Tata Usaha Negara dipakai di Universitas Pajajaran dan Universitas Sriwijaya

g.    Istilah Hukum Tata Pemerintahan dipakai di Universitas Gajah Mada dan Universitas Airlangga

Berdasarkan kesepakatan rapat staff Pengajar Fakultas Hukum Negeri seluruh Indonesia pada tanggal 26-28 Maret 1973 di Cibulan, memutuskan bahwa sebaiknya istilah yang dipakai adalah Hukum Administrasi Negara, alasannya ;

1.   Hukum Administrasi Negara merupakan istilah yang luas pengertiannya, sehingga membuka kemungkinan kearah pengembangan cabang ilmu hukum ini yang lebih sesuai dengan perkembangan pembangunan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia di masa yang akan datang.

2.   Lebih mudah dipahami dan dimengerti, karena Hukum Administrasi Negara menetapkan Norma-norma Fundamental:

a.    Sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat;

b.    Mengatur cara-cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian tersebut;

c.    Sebagai perlindungan hukum;

d.    Menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik (Philipus M. Hadjon dkk, 1994 : 28).

Dalam perkuliahan akan digunakan istilah Hukum Administrasi Negara didasarkan pada alasan bahwa:

1.    Hukum Administrasi Negara merupakan istilah yang luas pengertiannya sehingga membuka kemungkinan ke arah pengembangan cabang Ilmu Hukum ini;

2.    Secara istilah,  Adminstrasi Negara adalah pengertian yang dimaksud oleh Peradilan Tata Usaha Negara, dimana pada pasal 1 UU No. 5 Tahun 1986, yang dimaksud dengan Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik pusat maupun di daerah;

B.   Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Bidang Ilmu Lainnya

Dalam hal perbedaan atau pemisahan antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara banyak dibahas oleh para sarjana hukum, di mana dari beberapa para sarjana itu dapatlah diklasifikasikandalam 2 ( dua ) golongan pendapat, yakni :

1.    Golongan Yang Berpendapat : Ada Perbedaan Yuridis Prinsipil

Pendapat Romeyn tentang hubungan antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara ini : “ bahwa Hukum Tata Negara menyinggung dasar-dasar dari negara dan Hukum Administrasi Negara aadalah mengenai pelaksanaan tekniknya “ (dat het staatrecht de grondslagen van de staat raak en het administratiefrecht de techenische uit werking). Maka baik pendapat Van Volleenhoven maupun Romeyn adalah sejajar bahwa hukum administrasi negara adalah sejenishukum yang melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh hukum Tata Negara. Dalam pengertian Hukum Administrasi Negara seperti ini, kita tarik ke dalam ajaran dwipraja dari Donner, maka Hukum Tata Negara itu menetapkan (Taakstelling), sedangkan Hukum Administrasi Negara melaksanakan apa yang telah ditentukan aleh Hukun Tata Negara (Taaksverwezenlijking).

Logemann juga mengadakan perbeda…aaaaan antara hukun Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara dan perbedaan itu bersifat prinsipil. Logemann dalam bukunya Staatsrecht Van Nederland Indie menyatakan bahwa Hukum Tata Negara merupakan suatu pelajaran tentang kompetisi (Competentieler). Sedangkan Hukum Administrasi Negara itu merupakan suatu pelajaran tentang hubungan-hubungan hukum istimewa (leer van de bijzondere rechtsbetrekkingen). Hukum Tata Negara adalah mempelajari :

a.    Jabatan-jabatan apa yang ada dalam susunan suatu negara

b.    Siapakah yang mengadakan jabatan-jabatan itu

c.    Cara bagaimanakah jabatan-jabatan itu ditempati oleh pejabat

d.    Functie ( lapangan kerja ) jabatan-jabatan itu

e.    Kekuasaan hukum jabatan-jabatan itu

f.     Perhubungan antara masing-masing jabatan itu

g.    Dalam batas-batas manakah organ-organ kenegaraan dapat melakukan tugasnya.

 

2.    Golongan Yang Berpendapat: Tidak Ada Perbedaan Yuridis Prinsipil Dan Hakiki

Menurut Kranenburg bahwa tidak ada perbedaan antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara, karena kalau toh dalam praktek diadakan pembedaan, maka perbedaan itu hanya karena atau untuk mencapai perbagian yang bersifat kemanfaatan demi untuk penyelidikan. Maka dari itu menurut Kranenburg, yang digolongkan dalam Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang mengandung stuktur umum dari suatu pemerintahan negara, yang misalnya undang-undang dasar dan undang-undang organik seperti undang-undang desentralisasi yaitu mengenai daerah-daerah hukum yang mempunyai otonomi. Di samping itu yang digolongkan ke dalam Hukum Administrasi Negara adalah undang-undang dan peraturan-peraturan khusus misalnya Hukum kepegawaian dan undang-undang perumahan.

HAN

–  Menurut Kranenburg; Menitikberatkan scr khas pd administrasi dari negara.

–  Menurut Logemann; Hukum mengenai hu­bu­ngan2 antara jaba­tan2 negara satu de­ngan lainnya serta hu­­bungan hukum an­tara jabatan2 negara itu dan masyarakat

HTN

–  Menurut Kranenburg; lebih berfokus pada konstitusi dari pada negara secara kese­lu­ruhan.

–  Menurut Logemann; hukum mengenai or­ganisasi2 jabatan2 negara

 

Hukum Pidana

Mengatur tentang hubungan anta­ra subyek hu­kum de­­ngan sub­­yek hu­­kum lainnya te­tapi terdapat ke­ter­­libatan peme­rintah didalamnya

 

Hukum Perdata

Mengatur tentang hubungan antara subyek hukum de­ngan subyek hu­kum lainnya

C.   Lapangan/Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

Lapangan HAN Khusus adalah peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan bidang tertentu dari kebijaksanaan penguasa. Contoh : Hukum Atas Tata Ruang, IMB, dll.

Lapangan HAN Umum adalah peraturan-peraturan hukum yang tidak terikat pada suatu bidang tertentu dari kebijaksanaan penguasa. Contoh : Asas-asas umum pemerintahan yang baik, dll.

Dari lapangan hukum administrasi khusus itulah kemudian dicari elemen-elemen umum yaitu elemen yang terdapat dalam tiap lapangan khusus tersebut. Elemen yang demikian itulah kemudian membentuk hukum administrasi umum.

Prajudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa untuk keperluan studi ilmiah, maka ruang lingkup studi Hukum Administrasi Negara meliputi :

1.    Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip umum daripada administrasi negara;

2.    Hukum tentang organisasi dari administrasi negara;

3.    Hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis;

4.    Hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara. Terutama mengenai Kepegawaian Negara dan Keuangan Negara;

5.    Hukum mengenai Administrasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah yang dibagai menjadi :

  1. Hukum Administrasi Kepegawaian;
  2. Hukum Administrasi Keuangan;
  3. Hukum Administrasi Materil;
  4. Hukum Administrasi Perusahaan Negara;
  5. Hukum Tentang Peradilan Administrasi Negara.

Kusumadi Pudjosewojo, mendasarkan pada UUD Sementara RI, membagi bidang-bidang pokok yang merupakan bagian dari lapangan Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Administrasi Negara dapat disebut sebagai berikut :

1.    Hukum Tata Perintahan;

2.    Hukum Tata keuangan (dikurangi Hukum Pajak);

3.    Hukum Hubungan Luar Negeri;

4.    Hukum Pertahanan Negara dan Keamanan Negara.

Administrasi negara sebagai proses birokrasi penyelenggaraan kebijaksanaan negara ditinjau dari segi strukturil organisatoris administratif maupun dari segi hukum. Hukum administrasi adalah aspek hukum dari organisasi dan management badan-badan Birokrasi Tata Usaha Bisokrasi Negara (HTUBN). Demikian hukum administrasi meliputi :

1.    Hukum perihal administrasi Negara, adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur susunan organisasi, tugas dan wewenang dari hukum tata usaha Birokrasi Negara atau badan badan administrasi, personil, keuangan dan kekeyaan negara sebagai sarana administrasi.

2.    Hukum yang dihasilkan oleh administrasi negara, adalah peraturan-peraturan hukum atau ketetapan-ketetapan HTUBN berisi pengaturan penting umum sebagai kegiatan dari administrasi negara yang berdasarkan pada asas legalitas atau asas diskreasi.

Sistematik tersebut adalah berdasarkan atas pertimbangan yuridis pragmatis. Adapun mengenai pembatasan hukum administrasi berdasarkan literatur Belanda dapat diutarakan adanya beberapa cara (methode ). Umumnya pembatasan lapangan hukum administrasi dikaitkan dengan pembatasan lapangan hukum tata negara.

Dengan demikian, ruang lingkup Hukum Administrasi Negara, meliputi:

1.    HAN berkaitan dengan tindakan pemerintah yang tidak semuanya dapat ditentukan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan, seiring dengan perkembangan kemasyarakatan yang memerlukan pelayanan pemerintah masing-masing masyarakat di suatu daerah yang berbeda tuntutan dan kebutuhan.

2.    Pembuatan peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan instrument yuridis bidang administrasi lainnya tidak hanya terletak pada satu tangan atau lembaga.

3.    HAN berkembang sejalan dengan perkembangan tugas-tugas pemerintah dan kemasyarakatan, yang menyebabkan pertumbuhan bidang HAN tertentu berjalan secara sektoral.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: