Pengertian Hukum Administrasi Negara


Pengertian Hukum Administrasi Negara

Ada bebrapa ahli yang mencoba membirikan pengertian tentang Hukum
Tata Usaha Negara, diantaranya : JHP Bellafroid; Oppenheim; Logemann;
E.Utrecht; dan Prajudi Atmasudirdjo.
JHP Bellafroid menyatakan bahwa Hukum Tata Usaha Negara/Hukum
Tata Pemerintahan adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana
alat-alat perlengkapan pemerintahan dan badan-badan kenegaraan serta
majelis-majelis pengadilan khusus yang diserahi pengadilan tata usaha negara
hendaknya memenuhi tugasnya.
Oppenheim mengemukakan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah
suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi
maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenang yang telah
diberikan kepadanya oleh HukumTata Negara. Hukum Administrai Negara
menggambarkan negara dalam keadaan bergerak.
Logemann mengetengahkan Hukum Pemerintahan/Hukum Administrasi
Negara sebagai seperangkat norma-norma yang menguji hukum istimewa yang
diadakan untuk memungkinkan para pejabat (Alat Tata Usaha Negara/ Alat
Administrasi Negara) melakukan tugas mereka yang khusus. Hukum Administrasi
Negara tidak identik/sama dengan hukum yang mengatur pekerjaan administrasi
negara, karena hukum yang mengatur pekerjaan administrasi negara sudah
termasuk dalam Hukum Tata Negara.
De La Bascecour Caan menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara
adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab maka negara
berfungsi (bereaksi). Dengan demikian peraturan-peraturan itu mengatur
hubungan-hubungan antara warga negara dengan pemerintahannya. Hukum
Administrasi Negara terbagi atas dua bagian, yakni : Pertama, Hukum
Administrasi Negara menjadi sebab maka negara berfungsi atau bereaksi; Kedua,
Hukum Administrasi Negara mengatur hubungan antara warga negara dengan
pemerintah.
Sir W.Ivor Jenning mengemukakan bahwa Hukum Administrasi Negara
adalah hukum yang berhubungan dengan administrasi negara. Hokum ini
menentukan organisasi kekuasaan dan tugas-tugas dari pejabat-pejabat
administrasi.
R. Kranenburg memberikan definisi Hukum Administrasi Negara dengan
memperbandingkannya dengan Hukum Tata Negara, meskipun hanya sekedar
perlu untuk pembagian tugas. Menurutnya Hukum Administrasi Negara adalah
meliputi hokum yang mengatur susnan dan wewenang khusus dari alat
perlengkapan badan-badan seperti kepegawaian (termasuk mengenai pensiun)
peraturan wajib militer, pengaturan mengenai pendidikan/pengajaran, peraturan
mengenai jaminan sosial, peraturan mengenai perumahan, peraturan
perburuhan, peraturan jaminan orang miskin, dan sebagainya.
E.Utrecht mengemukakan bahwa Hukum Administrasi Negara/Hukum
Pemerintahan adalah hokum yang menguji hubungan hokum istimewa yang bila
diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan
tugas mereka yang khusus.
Prajudi Atmosudirdjo merumuskan HAN sebagai “…… Hukum yang
mengenai Pemerintah beserta aparatnya yang terpenting yakni Administrasi
Negara” selanjutnya dikatakan bahwa “…… hukum administrasi negara mengatur
wewenang, tugas, fungsi dan tingkah laku para pejabat Administrasi Negara……”
bertujuan untuk menjamin adanya Administrasi Negara yang bonafit, artinya
yang tertib, sopan, berlaku adil dan obyektif, jujur, efisien dan fair. Dinyatakan
juga bahwa hukum administrasi negara itu merupakan hukum mengenai
Administrasi Negara dan hokum hasil ciptaan Administrasi Negara, sehingga
Hukum Administrasi Negara pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua
klasifikasi yakni Hukum Administrasi Negara heteronom dan Hukum Administrasi
negara yang otonom. Hukum Administrasi Negara heteronom bersumber
pada UUD, TAP MPR dan UU, hukum ini mengatur seluk beluk organisasi dan
fungsi Administrasi Negara (alat tata usaha negara) dan tidak boleh dilawan,
dilanggar serta tidak boleh diubah oleh Administrasi Negara. HAN heteronom ini
mencakup aturan tentang :
a. Dasar-dasar dan prinsip umum administrasi negara;
b. Organisasi administrasi negara, termasuk juga pengertian dekonsentrasi
dan desentralisasi;
c. Berbagai aktivitas dari administrasi negara;
d. Seluruh sarana administrasi negara; serta
e. Badan peradilan administrasi
Sedangkan Hukum Administrasi Negara Otonom bersumber pada keputusan
pemerintah yang bersifat sebagai UU dalam arti yang luas, yurisprudensi
danteori. Hukum ini merupakan hokum operasional yang diciptakan oleh
pemerintah dan administrasi negara sendiri. Oleh karena itu dapat diubah oleh
pemerintah/administrasi negara (alat tata usaha negara) setiap waktu bila perlu
tidak melanggar asas kepastian hukum, dan asas kepentingan umum.
Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa pemerintah dijalankan oleh
penguasa eksekutif beserta aparatnya, sedangkan administrasi negara dijalankan
oleh penguasa administrasi beserta aparatnya. Oleh karena itu Indonesia
berdasarkan ketentuan UUD 1945 kekuasaan eksekutif dan administratif berada
dalam satu tangan yakni Presiden, maka pengertian HAN yang luas terdiri atas
lima (5) unsure, yaitu :
1) HTP : hukum eksekutif atau hokum tata pelaksanaan UU, yang
menyangkut pengendalian penggunaan kekuasaan public (kekuasaan
yang berasal dari kedaulatan rakyat).
2) HTUN : hukum mengenai surat menyurat, rahasia dinas dan jabatan,
registrasi, kearsipan dan dokumentasi, legalisasi, pelaporan dan statistic,
tata cara penyusunan dan penyimpanan berita acara, pencatatan sipil,
pencatatan NTR, publikasi, penerangan dan penerbitan-penerbitan
negara. Atau sering dikenal dengan Hukum Birokrasi.
3) Hikum Administrasi Negara dalam arti sempit : hukum tata
pengurusan rumah tangga negara baik intern maupun ekstern.
4) Hukum Administrasi Pembangunan : mengatur campur tangan
pemerintah dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat untuk
mengarahkan kepada perubahan yang telah direncanakan.
5) Hukum Administrasi Lingkungan : mengatur campur tangan
pemerintah dalam pengelolaan lingkungan.
Sjachran Basah mengemukakan bahwa sebagai inti hakekat Hukum
Administrasi Negara adalah : Pertama, memungkinkan administrasi negara untuk
menjalankan fungsinya; Kedua, melindungi keluarga terhadap sikap tindak
(perbuatan) administrasi negara dan juga melindungi administrasi negara itu
sendiri. Selanjutnya dikatakan bahwa melindungi sikap tindak administrasi
negara di satu pihak dan warga negara di lain pihak, pada dasarnya menciptakan
kepastian hukum yaitu segala sikap tindak administrasi negara harus senantiasa
memperhatikan batas-batas, baik batas atas maupun bawah. Batas asas,
dimaksudkan taat asas yaitu bahwa sikap tindak administrasi negara dalam
mewujudkan tugas kekuasaannya, di antaranya mengeluarkan keputusan, maka
putusan-putusan itu apabila lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan
peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi. Batas bawah, maksudnya
bahwa peraturan yang dibuat tidak boleh melanggar hak dan kewajiban asasi
warga negara.
Kesimpulan : dapat dikatakan secara ringkas bahwa yang dimaksudkan dengan
Hukum Administrasi negara adalah hukum yang mengatur dan mengikat alat
administrasi negara dalam menjalankan wewenang yang menjadi tugasnya
selaku alat administrasi negara dalam melayani warga negara harus senantiasa
memperhatikan kepentingan warga negara. HAN sangat penting dan dibutuhkan
dalam penyelenggaraan kekuasaan negara oleh administrasi negara. Keberadaan
hukum administrasi negara berperan mengatur wewenang, tugas dan fungsi
administrasi negara, disamping itu juga berperan untuk membatasi kekuasaan
yang diselenggarakan oleh administrasi negara.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: