Kebiasaan/Praktek Administrasi Negara


Alat Administrasi Negara mempunyai tugas melaksanakan apa yang
menjadi tujuan Undang-undang dan menyelenggarakan kepentingan umum. Di
dalam rangka melaksanakan tugasnya alat Administrasi Negara menghasilkan
atau mengeluarkan keputusan-keputusan/ketetapan-ketetapan guna
menyelesaikan suatu masalah konkrit yang terjadi berdasarkan peraturan hukum
(Undang-undang dalam arti yang luas atau Undang-undang dalam arti materiil)
yang abstrak sifatnya. Keputusan-keputusan alat Administrasi Negara ini sering
dikenal dengan istilah beschikking atau UU Peradilan Tata Usaha Negara
menyebutnya dengan istilah Keputusan Tata Usaha Negara. Di dalam
mengeluarkan keputusan-keputusan/ketetapan-ketetapan inilah timbul praktek
administrasi negara yang melahirkan Hukum Administrasi Negara kebiasaan atau
HAN yang tidak tertulis.
Sebagai sumber hukum formil, sering terjadi praktek administrasi negara
berdiri sendiri di samping Undang-undang sebagai sumber hukum formil HAN.
Bahkan tidak jarang terjadi praktek administrasi negara ini dapat
mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Hal ini
terutama terjadi pada suatu negara yang sedang berkembang dan membangun
seperti Indonesia, karena sangat dibutuhkan suatu gerak cepat dan lincah dari
alat Administrasi Negara untuk mensukseskan tujuan pembangunan. Kita sadari
bahwa sering kali terjadi pembangunan lebih cepat dari pada lajunya peraturan
perundang-undangan yang dibuat olah pemerintah, sehingga kadang-kadang
untuk menyelesaikan masalah konkrit peraturan perundang-undangannya belum
ada. Ataupun kalau ada peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan
perkembangan zaman. Untuk mengatasi keadaan yang demikian ini maka
kepada alat Administrasi Negara diberikan suatu kebebasan bertindak yang
sering kita kenal dengan asas freies ermessen atau pouvoir discretionnaire, yaitu
kebebasan untuk bertindak dengan tidak berdasarkan pada peraturan
perundang-undangan.
Alat Administrasi Negara melaksanakan tugas dan fungsinya berlandaskan
pada praktek administrasi negara atau sering dikenal dengan hukum kebiasaan
yang telah dilakukan dalam praktek administrasi negara tanpa berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang telah ada, karena mungkin juga peraturan-peraturan itu sudah ketinggalan zaman sehingga tidak cocok lagi dengan
keadaan, situasi dan kondisi pada saat pengambilan keputusan. Oleh karena itu
dasar dari pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah konkrit yang
harus dilakukan oleh alat Administrasi Negara yang terdahulu, yang tugas dan
fungsinya sama. Dengan demikian akhirnya tindakan atau praktek alat
Administrasi Negara terdahulu itu dijadikan sumber hukum bagi tindakan alat
Administrasi Negara yang lain. Namun perlu diketahui bahwa keputusan alat
Administrasi terdahulu (praktek administrasi negara) yang dapat dijadikan
sumber hukum formil HAN adalah keputusan yang sudah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: