HUBUNGAN ANTARA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN HUKUM TATA NEGARA


HUBUNGAN ANTARA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN HUKUM
TATA NEGARA

Ada dua golongan pendapat mengenai hubungan antara HAN dengan
HTN. Golongan pertama, menyatakan ada perbedaan yuridis prinsipiil antara
HAN dengan HTN. Golongan kedua menyatakan tidak ada perbedaan yuridis
prinsipiil antara HAN dengan HTN. Para ahli yang berpendapat bahwa ada
perbedaan yuridis prinsipiil antara HAN dan HTN adalah Oppenheim, Van
Vollenhoven dan Logeman. Sedangkan pendapat kedua yang menyatakan tidak
ada perbedaan yuridis prinsipiil antara HAN dan HTN diikuti oleh Kranenburg,
Prins, dan Prajudi Atmosudirdjo.
Oppenheim, menyatakan bahwa yang dipersoalkan HTN adalah negara
dalam keadaan berhenti sedangkan HAN adalah peraturan-peraturan hukum
mengenai negara dalam keadaan bergerak. HTN merupakan kumpulan
peraturan-peraturan hukum yang membentuk alat-alat perlengkapan negara dan
memberikan kepadanya wewenang yang membagi-bagikan tugas pekerjaan dari
pemerintah modern antara bebeeapa alat perlengkapan negara di tingkat tinggi
dan tingkat rendah. Sedangkan HAN adalah sekumpulan peraturan-peraturan
hukum yang mengikat alat-alat perlengkapan yang tinggi maupun yang rendah
dalam menggunakan wewenangnya yang telah diberikan/ditetapkan dalam HTN.
Van Vollenhoven menyatakan bahwa yang termasuk di dalam HAN,
adalah semua peraturan hukum nasional sesudah dikurang HTN materiil, hukum
perdata materiil dan hukum pidana materiil. Hubungan antara HTN dengan HAN,
yaitu bahwa badan-badan kenegaraan memperoleh wewenang dari HTN dan
badan-badan kenegaraan itu menggunakan wewenangnya harus berdasarkan
atau sesuai dengan HAN.
Logeman mengemukakan bahwa HTN merupakan suatu pelajaran
tentang kompetensi, sedangkan HAN/HTP merupakan suatu pelajaran tentang
perhubungan-perhubungan hukum istimewa. Menurutnya HTN mempelajari :
a. Jabatan-jabatan apa yang ada dalam susunan suatu negara;
b. Siapa yang mengadakan jabatan tersebut;
c. Dengan cara bagaimana jabatan-jabatan itu ditempati oleh pejabat;
d. Fungsi/lapangan kerja dari jabatan-jabatan itu;
e. Kekuasaan hukum dari jabatan-jabatan itu;
f. Hubungan antara masing-masing jabatan;
g. Dalam batas-batas manakah organ-organ kenegaraan dapat melakukan
tugasnya.
Sedangkan yang dipelajari dalam HAN/HTP yaitu sifat, bentuk dan akibat hukum
yang timbul karena perbuatan hukum istimewa yang dilakukan oleh para
pejabat dalam menjalankan tugasnya.
Kranenburg, Prins dan Prajudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa
antara HAN dengan HTN tidak ada perbedaan yuridis prinsipiil, perbedaan yang
ada hanya pada titik berat/fokus pembahasan. HTN fokusnya adalah hukum
rangka dasar dari negara sebagai keseluruhan, sedangkan HAN fokusnya
merupakan bagian khusus dari HTN.
Kranenburg menyatakan bahwa kalau di dalam praktek ada perbedaan,
hanya karena untuk mencapai kemanfaatan dalam penyelidikan. Menurutnya
yang digolongkan dalam HTN adalah peraturan-peraturan yang mengatur
struktur umum dari suatu pemerintahan negara, misalnya UUD dan UU organic
(UU yang mengatur daerah-daerah otonom), HAN berisi UU dan peraturan-peraturan khusus misalnya : hukum kepegawaian.
Prins mengemukakan bahwa HTN mempelajari hal-hal yang fundamental
yang merupakan dasar-dasar dari negara dan langsung menyangkut tiap-tiap
warga negara, sedangkan HAN menitikberatkan pada hal-hal yang teknis saja,
yang hanya penting bagi para spesialis. Disendirikannya HAN dari HTN tidak
karena adanya perbedaan tugas antara HTN dan HAN, akan tetapi karena sudah
sedemikian berkembangnya HAN, sehingga memerlukan perhatian tersendiri
bukan sebagai tambahan/sampiran HTN saja.
Prajudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa perbedaan HTN dan HAN
hanya terletak pada titik berat dalam pembahasan. Di dalam mempelajari HTN
fokus perhatian ada pada konstitusi negara sebagai keseluruhan, sedangkan di
dalam HAN fokus atau titik berat perhatian kita secara khas kepada administrasi
negara. Hubungan antara HAN dengan HTN mirip dengan hubungan antara
Hukum Dagang dengan Hukum Perdata, di mana Hukum Dagang merupakan
spesialisasi dari Hukum Perikatan di dalam Hukum Perdata. HAN merupakan
spesialisasi belaka pada salah satu bagian dari HTN, sehingga asas-asas dan
kaidah-kaidah dari HTN yang bersangkutan dengan administrasi negara berlaku
pula bagi HAN.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: