UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2007


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2007
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL
TAHUN 2005 – 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : a. bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkan
terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan,
yaitu dengan tidak dibuatnya lagi Garis-Garis Besar
Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan
rencana pembangunan nasional;
b. bahwa Indonesia memerlukan perencanaan
pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas
pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan
secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan
makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional yang ditetapkan dengan Undang-
undang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
membentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional 2005 – 2025 dengan Undang-Undang;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18A,
Pasal 18B ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal
33, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang . . .- 2 -
2. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP
Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan
nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung
sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP
Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung
sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
3. Rencana . . .- 3 -
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang
selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5
(lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009,
RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III
Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–
2024.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang
selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5
(lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi,
misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman
pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.
BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL
Pasal 2
(1) Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025
dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.
(2) Rincian dari program pembangunan nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada
Lampiran Undang-Undang ini.
Pasal 3
RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan
dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam
bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.
Pasal 4 . . .- 4 -
Pasal 4
(1) RPJP Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(2) RPJP Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Nasional
yang memuat Visi, Misi dan Program Presiden.
Pasal 5
(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan
dan untuk menghindarkan kekosongan rencana
pembangunan nasional, Presiden yang sedang
memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya
diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden
berikutnya.
(2) RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode
Pemerintahan Presiden berikutnya.
Pasal 6
(1) RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang
memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka
Panjang Daerah.
(2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang
memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
(3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.
BAB III . . .- 5 -
BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7
(1) Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPJP Nasional.
(2) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8
(1) Ketentuan mengenai RPJM Nasional yang telah ada
masih tetap berlaku sejak tanggal pengundangan
Undang-Undang ini.
(2) RPJP Daerah yang telah ada masih tetap berlaku dan
wajib disesuaikan dengan RPJP Nasional ini paling
lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.
(3) RPJM Daerah yang telah ada masih tetap berlaku dan
wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah yang telah
disesuaikan dengan RPJP Nasional paling lambat 6
(enam) bulan.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .- 6 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 5 Februari 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 5 Februari 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HAMID AWALUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 33
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Peundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,
MUHAMMAD SAPTA MURTI- 7 -
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2007
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL
TAHUN 2005 – 2025
I. UMUM
Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari tujuh belas ribuan
pulau, beraneka suku bangsa dan adat istiadat namun satu tujuan
dan satu cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Untuk melaksanakan dan mencapai satu tujuan dan satu cita-cita
tersebut diperlukan suatu rencana yang dapat merumuskan secara
lebih konkret mengenai pencapaian dari tujuan bernegara tersebut.
Tujuan dari bernegara sebagaimana diatur dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejateraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial.
Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia telah mengisi
kemerdekaan dengan berbagai pembangunan secara menyeluruh
sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus
1945. Berbagai pengalaman berharga diperoleh selama mengisi
kemerdekaan tersebut dan menjadi pelajaran berharga untuk
melangkah menuju masa depan yang lebih baik.
Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran dari tujuan
dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional.
Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya
memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang
cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.
Pembangunan . . .- 8 -
Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang
berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan
masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas
mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan
pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan
tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.
Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi
kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi
yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025
merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk
mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan
mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali
berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber
daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan
kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar
ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing
yang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional.
Dengan ditiadakannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai
pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional dan diperkuatnya
otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia, maka untuk menjaga pembangunan yang
berkelanjutan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sangat
diperlukan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang
memerintahkan penyusunan RPJP Nasional yang menganut paradigma
perencanaan yang visioner, maka RPJP Nasional hanya memuat arahan
secara garis besar.
Kurun waktu RPJP Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan
RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan
pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka
menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM
Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM
Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.
RPJP Nasional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM
Nasional. Pentahapan rencana pembangunan nasional disusun dalam
masing-masing periode RPJM Nasional sesuai dengan visi, misi, dan
program Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM
Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum,
program . . .- 9 -
program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga,
kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang
mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah
kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
RPJM sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana pembangunan
tahunan nasional, yang memuat prioritas pembangunan nasional,
rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran
perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal,
serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga
kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang
bersifat indikatif.
Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan
menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional,
Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir
pemerintahannya diwajibkan menyusun RKP dan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada tahun
pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya, yaitu pada tahun
2010, 2015, 2020, dan 2025. Namun demikian, Presiden terpilih
periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk
menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama
pemerintahannya yaitu tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025, melalui
mekanisme perubahan APBN (APBN-P) sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKP dan RAPBN
sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhan
RPJPN adalah 2005-2025.
Kurun waktu RPJP Daerah sesuai dengan kurun waktu RPJP
Nasional. Sedangkan periodisasi RPJM Daerah tidak dapat mengikuti
periodisasi RPJM Nasional dikarenakan pemilihan Kepala Daerah
tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005. Di samping itu, Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah dilantik menetapkan RPJM Daerah sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Undang-Undang
tentang RPJP Nasional Tahun 2005–2025 adalah untuk: (a)
mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian
tujuan nasional, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan
sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi
pemerintah . . .- 10 -
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, (c) menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan
sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan,
dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
Rencana pembangunan jangka panjang nasional diwujudkan dalam
visi, misi dan arah pembangunan nasional yang mencerminkan cita-
cita kolektif yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia serta strategi
untuk mencapainya. Visi merupakan penjabaran cita-cita berbangsa
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terciptanya masyarakat
yang terlindungi, sejahtera dan cerdas serta berkeadilan. Bila visi
telah terumuskan, maka juga perlu dinyatakan secara tegas misi,
yaitu upaya-upaya ideal untuk mencapai visi tersebut. Misi ini
dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan
jangka panjang nasional.
Perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir
yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih
menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah
pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis,
individu pemikir-pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara
negara yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan tetap
mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupun
tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan. Oleh karenanya
rencana pembangunan jangka panjang nasional yang dituangkan
dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional adalah
produk dari semua elemen bangsa, masyarakat, pemerintah, lembaga-
lembaga negara, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.
RPJP Daerah harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional
sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya RPJP Daerah
dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah.
Mengingat RPJP Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJP
Daerah, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah yang
disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
(Musrenbangda).
Rancangan RPJP Daerah hasil Musrenbangda dapat dikonsultasikan
dan dikoordinasikan dengan Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas). RPJP Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.
Sedangkan . . .- 11 -
Sedangkan RPJM Daerah merupakan visi dan misi Kepala Daerah
terpilih. RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJM Nasional
dan RPJP Daerah dapat disusun terlebih dahulu dengan
mengesampingkan RPJP Nasional sebagai pedoman.
RPJM Nasional tahun 2004-2009 sudah ditetapkan terlebih dahulu
dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 sebelum Undang-
Undang ini ditetapkan, sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004.
Sebelum Undang-Undang ini ditetapkan, beberapa daerah telah
menetapkan RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Undang-Undang ini
tetap mengakui keberadaan RPJP Daerah dan RPJM Daerah tersebut.
Namun demikian, Undang-Undang ini memberikan batasan waktu
bagi Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan RPJP Daerah dan
RPJM Daerah sesuai dengan RPJP Nasional menurut Undang-
Undang ini.
Undang-Undang tentang RPJP Nasional 2005–2025 terdiri dari 5 bab
dan 9 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan
RPJP Nasional, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP
Nasional dan RPJP Daerah, dan ruang untuk melakukan penyesuaian
terhadap RPJM Nasional dan RPJP Daerah yang telah ada dengan
berlakunya Undang-Undang tentang RPJP Nasional 2005 – 2025 serta
Lampiran yang merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari
Undang-Undang tentang RPJP Nasional 2005–2025 yang berisi Visi,
Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup Jelas.
Pasal 2
Cukup Jelas.
Pasal 3
Cukup Jelas.
Pasal 4 . . .- 12 -
Pasal 4
Cukup Jelas.
Pasal 5
Yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun pertama adalah
RKP dan RAPBN tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025.
Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak
yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun
pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN
(APBN-P).
Pasal 6
Ayat (1)
Maksud dari RPJP Daerah mengacu kepada RPJP Nasional
bukan untuk membatasi kewenangan daerah, tetapi agar
terdapat acuan yang jelas, sinergi, dan keterkaitan dari setiap
perencanaan pembangunan di tingkat daerah berdasarkan
kewenangan otonomi yang dimilikinya berdasarkan platform
RPJP Nasional. RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut oleh
Kepala Daerah berdasarkan visi dan misi dirinya yang
diformulasikan dalam bentuk RPJM Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional
dilakukan oleh masing-masing pimpinan kementerian/lembaga.
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan
RPJP Nasional dari masing-masing pimpinan
kementerian/lembaga.
Ayat (2) . . .- 13 -
Ayat (2)
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi,
Kabupaten/Kota.
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah dilakukan
oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Untuk mengakomodasi RPJP Daerah yang telah ada, dan
mengingat RPJP Daerah harus mengacu pada RPJP Nasional,
maka RPJP Daerah baik substansi dan jangka waktunya perlu
disesuaikan dengan RPJP Nasional.
Ayat (3)
Untuk mengakomodasi RPJM Daerah yang telah ada agar
sesuai dengan RPJP Daerah yang telah disesuaikan dengan
RPJP Nasional, maka RPJM Daerah substansinya perlu
disesuaikan dengan RPJP Daerah tanpa harus menyesuaikan
kurun waktu RPJM Daerah dengan RPJP Daerah maupun
RPJM Nasional. Hal ini dikarenakan waktu pelaksanaan
pemilihan kepala daerah yang berbeda-beda tiap daerah.
Pasal 9
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4700

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: