HUKUM AGRARIA


HUKUM AGRARIA

  1. PERATURAN PERUNDANGAN AGRARIA DI INDONESIA

 

Hukum Agraria ialah keseluruhan kaidah – kaidah hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur Agraria.

Pengertian “Agraria” meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, bahkan batas – batas yang ditentukan juga ruang angkasa. Pada tanggal 24 september 1960 telah disahkan Undang – Undang No. 5 1960 tentang dasar – dasar pokok Agraria (L.N Tahun 1960 No. 104), yang dikenal sebagai undang – undang pokok Agraria (UUPA). Undang – undang pokok Agraria tahun 1960 merupkan bagian dari Hukum Administrasi Negara (HAN). Dengan UUPA telah dihapuskan dasar – dasar dan peraturan – peraturan Hukum Agraria Kolonial, dan berakhirnya dualism dalam hukum Agraria terselenggaranya unifikasi hukum .

Salah satu tugas pemerintah Indonesia yang berat dalam bidang hukum adalah mengadakan “keseragaman hukum”. Atau “kesatuan Hukum” (reshtseenheid) atau bagian istilah populernya “univikasi hukum” yaitu bentuk satu hukum yang berlaku bagi warga Negara Indonesia.

Usaha pemerintah mengadakan keseragaman hukum ini telah dilakukan setahap demi setahap. Di samping univikasi hukum di bidang agrarian, telah pula dibuat unifikasi hukum perkawinan tahun 1974 (No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan).

Pada hakekatnya hukum agrarian ini merupakan sejenis peraturan – peraturan khusus yang mengatur tentang kedudukan tanah dan syarat – syarat tentang berbagai hak atas tanah, peralihan dan penghapusan dan pendaftaran haknya serta pencatatan beban – beban dan hak – hak tersebut dalam daftar buku tanah. Kedudukan tentang tanah,pengaruhnya sekedar bagian yang tertulis terdapat dalam undang – undang pokok agraria ini yang dilaksanakan selanjutnya oleh peraturan pemerintah No. 10 tahu 1961 tentang pendaftaran tanah dan tentang peraturan – peraturan yang tertulis lainnya, baik dikeluarkan oleh mentri agraria maupun oleh penjabat lainnya yang mempunyai tugas mengurusi soal – soal tanah.

 

Tujuan pokok dari pembentukan Undang –Undang pokok Agraria ini adalah :

 

  1. Meletakkan dasar –dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan di dalam hukum pertanahan.
  2. Memberi kepastian hukum.
  3. Memberi dasar –dasar bagi penyusunan hukum agraria Indonesia.

 

Asas – asas Undang – Undang pokok Agraria:

 

Di samping tujuan – tujuan pokok dari Undang – Undang pokok Agraria itu mengandung asas – asas sebagai berikut:

  1. Asas kebangsaan dan perlindungan di dalam menentukan hak milik atas tanah (pasal 9, 12 ayat 1, dan pasal 11 ayat 2).
  2. Asas legalitas, yang berarti bahwa segala tindakan dan perbuatan pemerintah maupun warga Negara di bidang Agraria berdasarkan hukum (pasal 30 ayat 2, pasal 36 ayat2, pasal 46 ayat 1, pasal 50 dan 51)
  3. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi social (pasal 60), asas fungsi social dari tanah.

 

Asas ini merupakan dasar dari semua peraturan – peraturan hukum agraria, artinya bahwa dalm pembentukan peraturan – peraturan hukum agraria tidak boleh bertentangan dengan asas – asas tersebut. Sebelum berlakunya UUPA, hukum agraria di hindia – belanda (Indonesia terdiri dari 5 perangkat hukum, yaitu:

 

  1. Hukum Agraria adat

 

Yaitu keseluruhan kaidah – kaidah hukum agararia yang bersumber pada hukum adat dan berlaku terhadap tanah – tanah yang dipunyai dengan hak – hak atas tanah yang diatur oleh hukum adat.

 

  1. Hukum Agraria barat

 

Yaitu keseluruhan dari kaidah – kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum perdata barat, khususnya yang bersumber pada Boergelijk Wetboek (BW).

 

  1. Hukum Agraria Administratif

 

Yaitu keseluruhan dari peraturan – peraturan atau putusan – putusan yang merupakan pelaksanaan dari politik agrarian pemerintah didalam kedudukannya sebagai badan penguasa.

 

  1. Hukum Agraria swapraja

 

Yaitu keseluruhan hukum dari kaidah hukum agraria yang bersumber pada peraturan – peraturan tentang tanah di daerah – daerah swapraja (Yogyakarta, Aceh), yang memberi pengaturan bagi tanah – tanah di wilayah daerah – daerah swapraja yang bersangkutan.

 

  1. Hukum Agraria antar golongan

 

Hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa (kasus) agraria (tanah), maka timbullah agraria antar golongan, yaitu keseluruhan dari kaidah – kaidah hukum yang menentukan hukum manakalah yang berlaku (hukum adat ataukah hukum barat) apabila 2 orang masing – masing tunduk pada hukumnya sendiri – sendiri bersengketa mengenai tanah.

 

Kelima perangkat hukum agraria tersebut, setelah Negara Indonesia merdeka, atas dasar pasal II tentang aturan peralihan  Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 dinyatakan masih berlaku selama belum diadakan yang baru. Hanya saja hukum agraria administrative yang bertuang dalam Agrarische wet dan Agraricshe Besluit tersebut diganti oleh pemerintah republic Indonesia (RI) dengan Hukum Agraria Administratif mengenai pemberian izin oleh pemerintah.

 

  1. Hukum agrarian dalam arti sempit

 

Hanya membahas tentang Hak penguasa atas tanah meliputi hak bangsa Indonesia atas tanah, hak menguasai Negara atas tanah, hak ulayat, hak perseorangan tanah.

 

  1. Hukum agraria dalam arti luas

 

Materi yang dibahas, yaitu:

  1. Hukum pertambangan, dalam kaitannya dengan hak kuasa pertambangan
  2. Hukum kehutanan dalam kaitannya dengan hak pengusaan hutan
  3. Hukum pengairan, dalam kaitannya dengan hak guna air
  4. Huku ruang agkasa, dalam kaitannya dengan hak ruang angkasa
  5. Hukum ligkungan hidup, dalam kaitannya dengan tata guna tanah, landreform. (Urip Santoso,206;8-9)

 

1

2        MATERI UUPA

 

Materi UUPA diantaranya adalah hak – ak kebendaan atas tanah yang merupakan berbagai hak atas tanah tercantum dalam pasal 61 ayat UUPA, sebagai berikut:

 

1        Hak milik.

2        Hak guna usaha(erfpacht).

3        Hak guna bangunan (hak postal).

4        Hak pakai.

5        Hak sewa.

6        Hak membuka hasil.

7        Hak – hak lain yang tidak termasuk hak – hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang – undang serta hak –hak yag sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53 UUPA (hak gadai, hak bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian).

 

Penjelasan dari hak –hak tersebut:

 

1)      Hak milik: hak milik ini tercampum dalam pasal 20 UUPA, dalam pasal ini disebutkan sifat –sifat dari hak milik yang membedakan dengan hak –hak lainnya. Hak milik adalah hak yang “ terkuat dan terpenuh” yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak ini merupakan hak mutlak, tidak terbatas dan tidajk data digangu gugat sebagai hak eigendom menurut pengertiannya yang asli dahulu. Ingat kepada asas bahwa “tanah itu mempunyai fungsi social” kata- kata terjkuat dan terpenuh itu hanya bermaksud untuk membedakan dengan hak – hak atas tanah lainnya.

 

2)      Hak guna usaha: hak guna usaha ini tercantum dalam pasal 28 UUPA, memakai tanah bukan miliknya sendiri dan digunakan untuk usaha – usaha pertanian, dan peternakan dengan luas paling sedikit 6 Ha.

 

3)      Hak guna bangunan: hak guna bangunan berbeda dengan hak guna usaha, maka hak guna bangunan ini tidak mengenai tanakh pertanian. Oleh kerena itu selain atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dapat pula diberikan atas atas tanah milik seseorang (milik partikulir) pasal 35 dst

 

4)      Hak pakai: hak pakai adalah suatu kumpulan pengertian dari hak – hak yan gdikenal pertaahan dengan sebagai nama yang semuanya sedikit perbedaannya, berhubungan sebagai keadaan daerah – daerah. Dalam rangka penyederhanaan hukum agraria, maka hak – hak tersebut dalam hukum agrria yang baru disebut dengan satu nama saja, yaitu “hak pakai”.

Untuk gedung – gedung kedutaan asing dapat diberikan hak pakai, karena hak ini hanya memberikan wewenang yang terbatas, artinya bahwa hak ini dapat berlaku selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu (pasal 41)

 

5)      Hak sewa: oleh karena hak sewa ini merupakan hak pakai yang mempunyai sifat – sifat khusus maka disebut tersendiri. Hak sewa hanya disediakan untuk bangunan. Hak sewa tanah pertanian hanya mempunyai sifat sementra (pasal 16 jo pasal 53). Negara tidak dapat menyewakan tanah, kerena Negara tidak pemilik tanah.

 

6)      Hak membuka tanah dan 7) hak memungut hasil: hak membuka tanah dan memungut hasil hutan adalah hak – hak dalam hukum adat yang menyangkut tanah. Hak – hak ini perlu diatur dengan peraturan pemerintah demi kepentingan umum yang lebih luas untuk kepentingan orang atau masyarakat hukum yang bersangkutan.

 

3        ORANG ASING DILARANG MEMILIKI TANAH INDONESIA

 

Orang asing yaitu orang yang bukan orang warga Negara Indonesia dilarang memiliki tanah Indonesia, maka setiap pengasingan tanah Indonesia dengan jalan jual beli, penukaran, pengibahan, pemberian dengan surat wasiat dan perbuatan – perbuatan lai yang maksudnya langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing dilarang. Hal ini disebabkan kerena hak milik itu merupakan hak yang “terpenuh dan terkuat” atas tanah, maka ditentukan hak milik itu hanya disediakan untuk warga Negara Indonesia saja. Larangan ini dirumuskan dalam pasal 21 ayat 1 jo pasal 9 dan pasal 26 ayat 2 UUPA. Tetapi adalah tidak dirangan oleh undang – undang apabila seorang asing atau badan hukum membeli ruamah atas tanah milik orang Indonesia atau tanah Negara, karena hukum agraria Indonesia menganut asas “horisontale scheiding” asas memisahan secara horizontale, artinya bahwa kepemilikan tanah dipisahkan dari kepemilikan atas segala benda yang ada atau terletak atau yang terpaku atau bersatu dengan tanah tersebut.

Jadi misalnya pemilik sebuah rumah orangnya laindari pemilik tanah dimana rumah itu didirikan , atau lebih kongkrit lagi: pemilik rumah adalah si A sedangkan pemilik tanah rumah itu didirikan adalah si B.

Tidaklah demikian dalam hukm perdata eropa yang menganut asas “perlekatan”, artinya tidak ada pemisahan antara pemilik tanah dengan pemilik segala benda yang melekat atau yang terpaku atau yang bersatu dengan tanah tersebut (benda-benda yang aard of nagel vast dengan tanah). Jadi pemilik tanah adalah pemilik dari segala benda tersebut.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: