Hukum Tata Negara


Konsep Dasar Hukum Tata Negara

 

Peristilahan dan Definisi HTN
Rangkuman

Berdasarkan analisis dari pengertian yang dikemukakan oleh para pakar asing maupun dari dalam negeri, kiranya menambah wawasan Anda untuk memahami apakah yang dimaksud dengan Hukum Tata Negara tersebut. Dari analisis sejumlah definisi tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan, untuk dikaji lebih lanjut sebagai berikut.

  1. Hukum Tata Negara merupakan hukum publik, yang memberikan landasan yuridis bagi pembentukan struktur negara dan mekanisme pemerintahan.
  2. Hukum Tata Negara memuat norma hukum yang mengatur organisasi negara sebagai organisasi kekuasaan.
  3. Hukum Tata Negara mengatur hubungan antara pemegang kekuasaan dan individu sebagai warga negara.
  4. Hukum Tata Negara memandang negara sebagai suatu organisasi yang terdiri dari berbagai lembaga yang mendukung organisasi tersebut.

Penggunaan istilah ini selain dipengaruhi oleh kebiasaan dalam dunia akademik dan praktik, tetapi dipengaruhi pula oleh kondisi hukum positif di negara masing-masing. Lebih dari itu dipengaruhi pula oleh dasar-dasar serta nilai dan aspek filosofis dalam negara tersebut. Hal ini ada kaitannya pula dengan keragamannya perumusan definisi pengertian yang dirumuskan oleh para pakar yang terikat oleh kondisi masing-masing.

Di Indonesia istilah Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Usaha Negara masih bertahan dan ditopang dengan kondisi yang ada serta perkembangan dalam dunia akademik maupun praktik yang masih membedakan kedua lapangan kajian hukum ini.

Berikut ini perlu diperhatikan bahwa Hukum Negara, yaitu yang objeknya negara terdiri dari HTN dan HTUN. Seperti telah dikemukakan bahwa untuk hal tertentu kedua lapangan hukum ini sulit untuk dibedakan bahkan tidak dapat dipisahkan dalam kerangka studi hukum secara makro. Namun, dapat dikemukakan bahwa ciri utama dari HTN memuat norma-norma hukum yang mengatur tentang struktur organisasi negara dan mekanisme pemerintahan. Berbeda dengan kaidah hukum publik lainnya yang mengatur kepentingan umum kaitannya masih dengan perilaku manusia. Silakan Anda pelajari gambar di atas.

Dalam rangka studi Hukum Tata Negara akan dihadapkan kepada perlunya membedakan antara tugas dan lapangan HTN dan HTUN sehingga bagi yang akan melakukan studi dapat memilih dan menempatkan perhatian pada sasaran pembahasan yang tepat. Dengan demikian, diharapkan memiliki ketepatan secara yuridis.

Ruang Lingkup dan Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Politik dan Ilmu-Ilmu Sosial lainnya
Rangkuman

Logemann dalam hukumnya HTN Staatrecht van Indonesia het formele system HTN mencakup Susunan dari jabatan, penunjukan mengenai jabatan, tugas dan kewajiban dari lembaga dan pimpinan, kebenaran dan kewenangan dari lembaga-lembaga negara, batas wewenang dan tugas dari jabatan beberapa daerah dan yang dikuasainya, hubungan antar lembaga dan hubungan antara jabatan dan pejabat.

Ruang lingkup HTN menurut Usep Ranawijaya adalah ketentuan hukum administrasi negara sebagai bagian dari organisasi negara bertugas melaksanakan yang ditetapkan pokok-pokoknya oleh badan ketatanegaraan yang lebih tinggi dan ketentuan hukum mengenai organisasi negara lainnya.

Pendekatan metodologi HTN terdiri dari dua yaitu:

Pertama melihat fenomena HTN sebagai masalah yang objek kajiannya yuridis konstitusional, atau validitas kebenaran. Kedua pendekatan yang tidak terbatas pada yuridis konstitusional lebih luas dan bersifat multi disiplin.

 

Sumber Hukum Tata Negara
Rangkuman

Sumber hukum diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan kaidah hukum itu ada dan memiliki kekuatan logikanya sumber hukum adalah sesuatu yang dijadikan bahan penyusunan dan mengesahkan dari pada hukum tersebut.

Hukum Tata negara merupakan perwujudan konstitusional dari nilai-nilai Pancasila untuk di implementasikan dalam kehidupan bernegara. Maka yang menjadi sumber materiil itu tidak lain dari Pancasila. Kekuatannya bahan yang akan dijadikan muatan hukum tata negara tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Bahkan jika bertentangan maka hukum tersebut cacat karena hukum, tidak memiliki kekuatan lagi. Berdasarkan hal tersebut di atas maka yang menjadi sumber hukum tata negara di Indonesia ialah ‘Pancasila’

Konvensi harus bersifat melengkapi dan memperkuat implementasi UUD 1945. Tidak boleh bertentangan dan jika bertentangan tidak akan memiliki kekuatan hukum, bahkan gugur dengan sendirinya dan dinyatakan ‘Inkonstitusional’

Kedudukan konvensi yang demikian memiliki fungsi dan peran dalam memperkuat fleksibilitas dari UUD 1945. Inilah merupakan ciri utama dari konvensi dalam kerangka pelaksanaan UUD 1945 tersebut.

Pembentukan dan Perkembangan Konstitusi

Proklamasi Sumber Pembentukan Hukum Tata Negara
Rangkuman

Berdasarkan uraian di atas, dikaitkan dengan kepentingan studi Negara, kiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain berikut ini.

  1. Proklamasi merupakan bagian yang terintegrasi dengan pembukaan UUD 1945, sebagai keputusan politik bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan. Memiliki kedudukan secara yuridis sebagai sumber Hukum Tata Negara.
  2. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, merupakan sumber dari sumber Hukum Tata Negara, memiliki kedudukan yang kokoh dan tidak ada suatu badan yang berhak dan berwenang untuk mengubahnya.
  3. Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara, rumusannya dalam Pembukaan UUD 1945 ditulis “Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
  4. Pembukaan UUD 1945, merupakan sumber nilai dan moral untuk membentuk Hukum Tata Negara bagi kepentingan mendirikan dan membangun negara Indonesia. Memberikan arah bagi isi Hukum Tata Negara Indonesia.
  5. Arah dan isi, antara lain terwujud dalam konsep-konsep dasar yang mencakup tentang konsep dasar negara, falsafah bangsa, tujuan negara, bentuk dan susunan organisasi negara, fungsi negara, lembaga dan sistem perwakilan, lembaga dan sistem permusyawaratan, sistem Undang-Undang Dasar dalam membangun Indonesia Merdeka, konsep Negara Hukum, Konsep Negara Berketuhanan Yang Maha Esa, konsep negara kesejahteraan, konsep negara kekeluargaan (integralistik), konsep demokrasi Pancasila.
  6. Konsep-konsep tersebut digunakan pada saat pembentukan Hukum Tata Negara. Konsekuensinya untuk memahami dan mendapatkan makna yang benar perlu menggunakan konsep-konsep tersebut pada saat melakukan studi tersebut.

Menyadari pentingnya kedudukan pembukaan UUD 1945, dalam rangka melakukan studi Hukum Tata Negara, perlu ditegaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, harus dijadikan landasan nilai moral untuk mempelajari dan memberikan makna dalam kerangka menafsirkan hukum tersebut.

 

Dasar Teoretis dari Materi Hukum Tata Negara 
Rangkuman

Pembukaan dan Proklamasi terbukti baik secara historis, filosofis maupun yuridis bermuara dalam bentuk keputusan politik tertinggi. Konsekuensinya dalam studi Hukum Tata Negara, perlu dikembangkan pendekatan yang menempatkan keduanya sebagai produk keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia.

Makna dari negara hukum selalu dikaitkan sebagai kebalikan dari konsepsi negara kekuasaan. Oleh karena itu negara hukum menunjuk kepada sistem konstitusional, artinya sistem konstitusional merupakan ciri utama dari konsepsi negara hukum.

Trias Politika walaupun tidak dilaksanakan secara konsekuen namun di Inggris tetap dipandang penting dalam pemikiran politik kenegaraan. Begitu pula di negara kita, UUD 1945 tidak menganut teori ini secara konsekuen. Namun demikian untuk bidang kekuasaan yudikatif masih dijadikan dasar pemikiran. Kekuasaan kehakiman bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Sistem pemerintahan menurut UUD 1945 tidak menganut teori pemisahan kekuasaan tetapi yang dikembangkan teori “pembagian kekuasaan”. Pembagian kekuasaan lebih tepat dan sesuai dengan ide dari negara kesatuan yang berintikan paham integralistik yang berdasarkan Pancasila.

Para Pendiri Republik ini dengan sengaja merumuskan pasal-pasal konstitusi kita sebagai penjabaran Pancasila, ideologi kita dengan kalimat-kalimat pendek yang mereka sebut sebagai aturan-aturan pokok. Mereka sengaja membuat UUD yang “supel atau elastik sifatnya”. Dikemukakannya lebih lanjut bahwa mereka percaya UUD akan tahan lama tidak akan lekas usang dan ketinggalan jaman.

Tujuh prinsip tersebut sebagai kaidah untuk membangun sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Dalam kerangka studi Hukum Tata Negara khasanah ini perlu dijadikan paradigma dalam mempelajari aspek yuridis konstitusional sistem dan arah mekanisme pemerintahan negara.

Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang secara yuridis konstitusional di atur dalam UUD 145, merupakan model ideal demokrasi yang akan ditumbuhkembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila.

Di Indonesia, perbincangan mengenai hukum tata negara dan konstitusi makin mendapat perhatian berbagai kalangan. Hukum tata negara dan konstitusi tidak lagi diasosiasikan dengan sesuatu yang jumud, stagnan, atau tak berkembang seperti yang sering dilekatkan pada masa sebelumnya. Kedua hal itu telah berkembang secara dinamis beberapa tahun terakhir ini seiring dengan terjadinya reformasi di bidang politik dan hukum yang menandai dimulainya era reformasi, termasuk dengan dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945.

Salah satu tanda dinamika hukum tata negara dan konstitusi tersebut, berbagai pemikiran seputar hukum tata negara dan konstitusi yang juga terkait dengan soal demokrasi dan hak asasi manusia dilontarkan demikian gencar oleh berbagai pakar dan akademisi dan menjadi bahan pembahasan yang serius dan mendalam di ruang publik oleh berbagai kalangan lainnya.

Salah satu pakar sekaligus akademisi yang juga terlibat secara intens dalam pemikiran seputar hukum tata negara dan konstitusi yang dikaitkan dengan masalah demokrasi dan hak asasi manusia adalah Prof. Dr. Jimly Assiddiqie, S.H. mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ia mengemukakan serangkaian pemikiran dan gagasan penting dan berharga serta visioner mengenai hal itu dalam berbagai kesempatan. Berbagai pemikiran dan gagasannya, sedikit banyak telah mewarnai dan mempengaruhi perumusan dan putusan ketatanegaraan.

Buku ini merupakan kumpulan jejak pemikiran Jimly dalam berbagai seminar, diskusi, ceramah, dan kegiatan ilmiah antara tahun 2000 hingga 2002. Buku ini terdiri dari empat Bab. (Bab I) Serpihan Pemikiran Hukum Tata Negara dan Otonomi Daerah; (Bab II) Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan Teknologi Informasi; (Bab III) Serpihan Pemikiran tentang Individu, HAM dan

Hukum Tata Negara Indonesia

Sebagai sebuah langkah pemantapan atau penguatan sistem demokrasi, maka bagi negara yang belum akrab dengan sistem demokrasi seperti Indonesia, konsolidasi demokrasi tentu akan melewati beberapa langkah eksperimentasi atau uji coba seperti uji coba infra struktur demokrasi, perumusan perangkat hukum untuk mengawal jalannya sistem demokrasi, serta uji coba penerapan sistem demokrasi. Eksperimentasi itu diarahkan untuk membangun budaya demokrasi dalam konsolidasi demokrasi. Dengan demikian, sebenarnya prasyarat penguatan atau peneguhan demokrasi melalui konsolidasi memang tidak hanya berpijak pada sistem demokrasi prosedural belaka, melainkan yang lebih utama adalah menyangkut substansi demokrasi yakni kultur demokrasi itu sendiri.

Di dalam buku ini penulis memaparkan bahwa sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia, proses menuju konsolidasi sistem demokrasi selalu diupayakan oleh setiap penyelengara negara. Namun demikian, sangat disayangkan proses tersebut belum mampu dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut berarti bahwa konsolidas sistem demokrasi masih terus berjalan.
Buku ini dapat dipergunakan sebagi bahan bagi para mahasiswa atau siapapun yang bermaksud mempelajari, memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ketatanegaraan Indonesia dalam rangka menuju konsolidasi sistem demokrasi.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: